JAKARTA (Kontroversinews.com) – Penyaluran BLT Dana Desa ini memang tidak mudah. Ada beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Pertama terdapat desa-desa belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Kedua penyaluran BLT Dana Desa secara bulanan sulit dilakukan karena kondisi geografis sulit dijangkau. Terutama desa luas dan memerlukan biaya operasional lebih besar, di mana kondisi beberapa kabupaten di Indonesia terutama di Papua sangat tidak kondusif.
Ketiga pembayaran BLT Dana Desa tidak dapat dibayarkan secara akumulasi. Jadi harus dibayarkan setiap bulan. Sehingga ada konsekuensi secara periodik dihadapi di lapangan.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di bulan Juli baru Rp83 miliar. Pernyataan ini dikatakan oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie.
Hingga per 14 Juli 2021 kemarin, realisasi total BLT Dana Desa sudah disalurkan mencapai Rp5,9 triliun. Jumlah ini diberikan kepada 5,13 juta penerima manfaat (KPM), Kamis (15/7).
Mengutip dari merdeka.com, penyaluran BLT juga terkendala karena lamanya proses perekaman data KPM setiap bulan. Hal ini membuat jadi lambat dalam penyaluran BLT Dana Desa.***AS
