Terkait Dugaan Korupsi Pengadaaan Masker, Ketua LP KPK Aceh Akan Lapor Provinsi

- Pewarta

Senin, 7 Juni 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua LP KPK Aceh, Ibnu Khatab.

Ketua LP KPK Aceh, Ibnu Khatab.

ACEH BESAR (Kontroversinews.com) – Desakan demi desakan terus mengalir terhadap aparat penegak hukum untuk memproses kasus dugaan korupsi pengadaan masker yang terjadi di Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi (Disnaskertras) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020. Bahkan kali ini tidak hanya sebatas desakan, tapi sudah menjurus pada upaya pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan masker di Disnaskertras Aceh Besar ke pihak berwenang di tingkat Provinsi Aceh.

Berdasar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2020 diduga telah terjadi penyalahgunaan keuangan negara dengan nilai ratusan juta rupiah. Hal itu terlihat dari dana amprashan sebesar Rp. 650,4 juta yang diklaim untuk pembayaran pekerjaan pengadaan 44.860 lembar masker dengan satuan harga Rp 14.500.

Hal tersebut diungkapkan Ketua LP KPK Aceh, Ibnu Khatab, kepada media ini, Minggu, 06 Juni 2021. Ketua LP KPK itu berniat akan melaporkan kasus dugaan korupsi masker ke Kejaksaan Tinggi Aceh dan Polda Aceh.

Menurut Ibnu, sebagai orang yang diduga memerintahkan langsung aliran dana tersebut, mantan Kepala Disnakertras Aceh Besar berinisial R, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bappeda Aceh Besar, disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Sebagaimana dikatakan Ibnu bahwa BPK Perwakilan Aceh mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan dana pengadaan pekerjaan masker tahun 2020 lalu.

Saat ini banyak orang menggaungkan pemberantasan korupsi di Aceh Besar, tapi malah mereka melakukan tindakan yang terindikasi korupsi. “Dan itu dibuktikan dengan adanya temuan auditor Pemerintah, yakni BPK RI Perwakilan Aceh. Maka dari itu, sebaiknya penegak hukum di Aceh, mau itu kepolisian ataupun kejaksaan, diharapkan segera memproses kasus masker itu dan memeriksa mantan Kepala Disnakertras Aceh Besar,” ungkap Ibnu.

Ibnu juga mengapresiasi kesediaan mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Besar berinisial R yang telah menyampaikan ke publik bahwa sebagian aliran dana pengadaan masker itu dikelola oleh pokir Dewan Aceh Besar. Para pokir Dewan tersebut antara lain berinisial RS, ER dan F.

Lanjut Ibnu, temuan BPK RI tersebut semestinya menjadi pintu masuk proses pemeriksaan atas indikasi korupsi yang terjadi. Temuan BPK itu adalah pintu masuk bagi aparat penegak hukum guna menyelidiki sebuah kasus dugaan korupsi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Besar.

“Tindak pidananya sudah terjadi, itu tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Tidak ada alasan walaupun sudah diganti rugi atau dikembalikan kerugian negaranya ke BPK RI. Kalau tidak jadi temuan, makin merajalelalah para koruptor bermain di Aceh Besar. Akan terus-terusan korupsi, karena tidak ketahuan,” pungkas Ibnu. (DRW/Red)

Berita Terkait

Majukan Peternakan, Pemkab Brebes Gelontorkan Dana Hibah
Eks Kepsek dan Bendahara SMK Negeri di Deli Serdang Ditahan Korupsi Dana BOS Rp 785 Juta
Aksi demo mahasiswa di Riau disambut polwan dengan membagikan bunga
Pemdaprov Jabar Sabet 4 Penghargaan dalam Ajang Smart City Award
Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank
Dalam Rangka HUT RI Ke-80,RSUD Brebes Gelar Khitanan Masal Sebanyak 87 Anak
Insan Pers Berduka: Pimpinan Redaksi Dibunuh, Ketum GAWARIS Angkat Bicara
Dari Sentra Nanas, Suara Tegas Bupati dan KPK untuk Antikorupsi

Berita Terkait

Selasa, 16 September 2025 - 22:35

Majukan Peternakan, Pemkab Brebes Gelontorkan Dana Hibah

Senin, 8 September 2025 - 16:46

Eks Kepsek dan Bendahara SMK Negeri di Deli Serdang Ditahan Korupsi Dana BOS Rp 785 Juta

Sabtu, 6 September 2025 - 18:12

Aksi demo mahasiswa di Riau disambut polwan dengan membagikan bunga

Kamis, 28 Agustus 2025 - 17:15

Pemdaprov Jabar Sabet 4 Penghargaan dalam Ajang Smart City Award

Kamis, 28 Agustus 2025 - 17:12

Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank

Berita Terbaru

REGIONAL

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Okt 2025 - 17:41