Tak Diperbolehkan Ujian Sebelum Bayar SPP, Siswa Resah

- Pewarta

Rabu, 27 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIWIDEY | Kontroversinews – Sejumlah siswa kelas XI SMAN 1 Ciwidey tidak diperbolehkan mengikuti ujian penilaian tengah semester (PTS) yang digelar sekolah, Rabu (27/3) karena belum membayar uang SPP hingga Juni 2019. Mereka terlebih dahulu harus membayar iuran bulanan agar bisa mengikuti ujian sekolah tersebut.

Salah seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku kesal dengan kebijakan tersebut. Mereka yang tidak diperbolehkan ujian harus memanggil orangtuanya ke sekolah untuk bertemu pihak pimpinan.

“Di sekolah ada perundingan. Akhirnya kartu peserta bisa didapat tapi syaratnya harus membuat pernyataan kesanggupan membayar SPP sampai Juni,” ujarnya, Rabu (27/3).

Ia mengungkapkan kejadian tersebut sering berulang tiap menjelang ujian UTS ataupun PTS. Pihak sekolah menurutnya menagih lebih cepat iuran SPP dengan cara menahan kartu peserta siswa.

Salah seorang wali siswa yang enggan disebutkan namanya mengalami peristiwa di sekolah yang membuat trauma. Dirinya dibentak oleh petugas tata usaha hanya karena terlambat membayar iuran SPP sekolah.

Bahkan tidak hanya itu, surat pernyataan kesanggupan membayar SPP hingga juni dilempar. “Saya malu dan tidak mau ke sekolah lagi,” katanya.

Sementara itu, sebagian siswa kelas XII yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) khawatir dan was-was tidak bisa mengikuti ujian. Sebab sekolah hanya akan memberikan kartu peserta ujian kepada siswa yang sudah melunasi SPP hingga Juni dan sisa tunggakan dana sumbangan tahunan.

Terpisah, orang tua siswa di SMAN 1 Soreang mengeluhkan kebijakan menagih uang SPP dan DSP ketika hendak ujian. Pihak sekolah mewajibkan membayar lunas tunggakan dan jika belum membayar SPP maka kartu peserta ujian ditahan pihak sekolah.

“Ini berdampak negatif pada mental anak sehingga tidak mau makan dan belajar. Anak-anak merasa malu sama teman-temannya,” katanya. Dirinya berharap pihak sekolah memberitahukan mengenai tagihan iuran SPP melalui surat dan tidak disampaikan saat siswa akan ujian dan diumumkan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon , Kepala Sekolah SMAN Ciwidey Drs. H. Taufik Rancmat dan Kepala Sekolah SMAN 1 Soreang H. Usep tidak menjawab. (Lily Setiadarma)

Berita Terkait

Bupati Bandung Resmikan Program 100 Hari Kerja di RSUD Majalaya, Salah Satunya Inovasi Sipanda
Bupati Bandung Kecewa ASN Disdik kurang Disiplin, Ruang Kerja Berantakan
Buka Forkab II/2025, Bupati Bandung Sebut Olahraga Berpengaruh Terhadap Indeks Kesehatan Masyarakat
Pelantikan Hasil Open Bidding Sekda Digantung Diduga Ada “ABUSE OF FOWER”
PNM Ullam Klarifikasi terkait Viralnya Berita Eksekusi
LUKMAN ZULKAEDIN TETAP TIDAK DIAKUI MASYARAKAT DAN WARGI KESULTANAN CIREBON SEBAGAI SULTAN KASEPUHAN
Wali Kota Cirebon Buka DEKORASI 2025, Dorong Pelestarian Budaya Lewat UMKM
Pemkot Cirebon dan Baznas Serahkan Bantuan untuk Imam, Marbot, Guru Ngaji hingga Petugas Kebersihan

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 18:15

Bupati Bandung Resmikan Program 100 Hari Kerja di RSUD Majalaya, Salah Satunya Inovasi Sipanda

Selasa, 29 April 2025 - 17:48

Bupati Bandung Kecewa ASN Disdik kurang Disiplin, Ruang Kerja Berantakan

Selasa, 29 April 2025 - 17:47

Buka Forkab II/2025, Bupati Bandung Sebut Olahraga Berpengaruh Terhadap Indeks Kesehatan Masyarakat

Selasa, 29 April 2025 - 17:45

Pelantikan Hasil Open Bidding Sekda Digantung Diduga Ada “ABUSE OF FOWER”

Senin, 28 April 2025 - 09:37

LUKMAN ZULKAEDIN TETAP TIDAK DIAKUI MASYARAKAT DAN WARGI KESULTANAN CIREBON SEBAGAI SULTAN KASEPUHAN

Berita Terbaru