Tak Diperbolehkan Ujian Sebelum Bayar SPP, Siswa Resah

- Pewarta

Rabu, 27 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIWIDEY | Kontroversinews – Sejumlah siswa kelas XI SMAN 1 Ciwidey tidak diperbolehkan mengikuti ujian penilaian tengah semester (PTS) yang digelar sekolah, Rabu (27/3) karena belum membayar uang SPP hingga Juni 2019. Mereka terlebih dahulu harus membayar iuran bulanan agar bisa mengikuti ujian sekolah tersebut.

Salah seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku kesal dengan kebijakan tersebut. Mereka yang tidak diperbolehkan ujian harus memanggil orangtuanya ke sekolah untuk bertemu pihak pimpinan.

“Di sekolah ada perundingan. Akhirnya kartu peserta bisa didapat tapi syaratnya harus membuat pernyataan kesanggupan membayar SPP sampai Juni,” ujarnya, Rabu (27/3).

Ia mengungkapkan kejadian tersebut sering berulang tiap menjelang ujian UTS ataupun PTS. Pihak sekolah menurutnya menagih lebih cepat iuran SPP dengan cara menahan kartu peserta siswa.

Salah seorang wali siswa yang enggan disebutkan namanya mengalami peristiwa di sekolah yang membuat trauma. Dirinya dibentak oleh petugas tata usaha hanya karena terlambat membayar iuran SPP sekolah.

Bahkan tidak hanya itu, surat pernyataan kesanggupan membayar SPP hingga juni dilempar. “Saya malu dan tidak mau ke sekolah lagi,” katanya.

Sementara itu, sebagian siswa kelas XII yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) khawatir dan was-was tidak bisa mengikuti ujian. Sebab sekolah hanya akan memberikan kartu peserta ujian kepada siswa yang sudah melunasi SPP hingga Juni dan sisa tunggakan dana sumbangan tahunan.

Terpisah, orang tua siswa di SMAN 1 Soreang mengeluhkan kebijakan menagih uang SPP dan DSP ketika hendak ujian. Pihak sekolah mewajibkan membayar lunas tunggakan dan jika belum membayar SPP maka kartu peserta ujian ditahan pihak sekolah.

“Ini berdampak negatif pada mental anak sehingga tidak mau makan dan belajar. Anak-anak merasa malu sama teman-temannya,” katanya. Dirinya berharap pihak sekolah memberitahukan mengenai tagihan iuran SPP melalui surat dan tidak disampaikan saat siswa akan ujian dan diumumkan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon , Kepala Sekolah SMAN Ciwidey Drs. H. Taufik Rancmat dan Kepala Sekolah SMAN 1 Soreang H. Usep tidak menjawab. (Lily Setiadarma)

Berita Terkait

Penanaman Jagung Serentak 750 Hektare Polda Jabar, Polsek Sindangkerta di Desa Neglasari
Sinergi Pemkot Cirebon dan BBWS: Penataan Sungai Sukalila Menjadi Ikon Baru Wisata Kota
Pemerintah Kota Cirebon Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif pada RKPD 2027
Wujudkan Proteksi Kesehatan Paripurna, Kota Cirebon Raih Penghargaan Nasional UHC Awards 2026
Jaga Memori Kolektif Bangsa, Pemkot Cirebon Akselerasi Implementasi SIKN dan JIKN Terintegrasi Nasional
Hadiri Pengukuhan MUI Jawa Barat, Wakil Wali Kota Cirebon Perkuat Sinergi Ulama-Umara demi Kemaslahatan Umat
Kecamatan Dayeuhkolot Matangkan Persiapan Program Makan Bergizi Gratis
AKBP Eko Munarianto Resmi Jabat Wakapolresta Cirebon

Berita Terkait

Jumat, 30 Januari 2026 - 13:31

Penanaman Jagung Serentak 750 Hektare Polda Jabar, Polsek Sindangkerta di Desa Neglasari

Jumat, 30 Januari 2026 - 00:05

Sinergi Pemkot Cirebon dan BBWS: Penataan Sungai Sukalila Menjadi Ikon Baru Wisata Kota

Jumat, 30 Januari 2026 - 00:04

Pemerintah Kota Cirebon Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif pada RKPD 2027

Rabu, 28 Januari 2026 - 20:32

Jaga Memori Kolektif Bangsa, Pemkot Cirebon Akselerasi Implementasi SIKN dan JIKN Terintegrasi Nasional

Rabu, 28 Januari 2026 - 20:31

Hadiri Pengukuhan MUI Jawa Barat, Wakil Wali Kota Cirebon Perkuat Sinergi Ulama-Umara demi Kemaslahatan Umat

Berita Terbaru