Bandung (Kontroversinews.com)– Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli) mendorong seluruh sektor layanan publik untuk berhenti transaksi tunai dan mulai beralih menggunakan transaksi non-tunai. Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Agung Makbul menyatakan, praktik pungli sangat rawan terjadi di fasilitas-fasilitas layanan publik. Menurutnya, diperlukan sebuah sistem yang baik untuk menekan praktik haram tersebut.
“Sektor pelayanan publik (paling rawan pungli), maka ini titik rawannya di pelayanan publik. Itu siklus kehidupan ya dan ini adalah fakta maka negara harus hadir dan tidak bisa diam,” tegas Agung dalam kegiatan yang digelar Kantor Imigrasi Bandung di Jalan Suci, Kota Bandung, Jumat (5/3/2021) kemarin.
Dia menyebutkan, salah satu sistem yang penting untuk diterapkan saat ini, yakni transaksi non-tunai. Menurutnya, transaksi tunai yang masih banyak diterapkan kerap memicu praktik pungli karena banyaknya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.
“Salah satu cara menggunakan sistem e-money (non-tunai), yang transaksi manual itu kalau bisa sudah (tinggalkan). Itu salah satu (solusi) karena tidak ada celah hukum bertransaksi melalui e-money. Karena dengan e-money, otomatis orang pembayarannya bukan melalui person to person, tapi mesin yang berbicara,” kata Agung menegaskan.
“Jadi pelayan publik bukan hanya imigrasi saja, pelayan publik itu bisa dukcapil, kesehatan, bisa pemerintah daerah, imigrasi, dan sebagainya. Bila kita biarkan, sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan rusak,” tegasnya.
Oleh karenanya, selain menerapkan sistem yang baik, seperti penerapan transaksi non tunai, pengawasan pun perlu dilakukan. Agung mengakui, meski pengawasan terus dilakukan, praktik pungli memang masih kerap terjadi.
“Kita berbuat saja masih banyak, apalagi tidak berbuat. Jadi memang tidak mudah membalik tangan. Tapi, negara harus hadir dan berbuat untuk membuat pencegahan dan tidak akan lelah walaupun masih ada dan belum,” tegasnya lagi pada sindonews.***AS
