Kab Bandung, (Kontroversinews).-Peserta reses DPRD Kab Bandung yang hadir mayoritas mempertanyakan mengenai BPJS terutama BPJS Kesehatan mandiri , ” Ujar Tedi Surahman SE Anggota DPRD Kab Bandung (16/2/2023) di gedung kolam ikan Neo Warung Lobak Kab Bandung.
Menurut Tedi, BPJS yang dipertanyakan BPJS Mandiri ketika daftar masyarakat mampu setelah berjalan jadi tidak mampu karena PHK atau usaha sedang kolep akhirnya tidak mampu , akhirnya nunggak.
Untuk BPJS kebijakannya bukan di Pemda tapi di pusat karena nunggak akhirnya tidak bisa digunakan ke rumah sakit dan itu kasus yang muncul di setiap .
Penugakan BPJS variatif, keluarga besar nunggak bisa mencapai 2 juta hingga 8 juta , kalau yang keluarga kecil nunggak hanya ratusan ribu.
Pengawasan bukan terkait kewenangan Kabupaten diambil dari sisi kebijakan mengenai BPJS dengan dicicil pemutihan atau pemotongan , jadi yang mampu tetap dicicil yang tidak mampu ada keringanan.
SKTM masih bisa diberlakukan untuk menanggulangi bagi masyarakat yang tidak mampu dan untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sudah diputuskan pemerintah sebesar 49 juta ada kenaikan di tahun sebelumnya.
Kecuali yang sudah bayar lunas di tahun 2020 -:2021 hanya bayar beberapa juta dan yang belum lunas di tahun 2023 diberlakukan mengikuti pengumuman pemerintah tentang ONH yang kemaren, ” Ungkapnya (MDR)
