Perlu Ada Pembenahan Kerja Saat Pembangunan Infrastruktur

oleh -143 Dilihat
oleh
Kab. Bandung | Kontroversinews.-Penyelenggaraan penataan ruang, kata Karyono, BAE, alumni Akademi Tekhnik Pekerjaan Umum (ATPU), Rabu, 26/9, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan  strategi umum dan strategi implementasi penyelenggar
aan penataaan ruang yang beririentasi untuk terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaaatan ruang.
Untuk strategi umum, lanjut Karyono, setiap instansi terkait harus menyelenggarakan penataan ruang wilayah nasional secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Memperjelas pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Memberikan perhatian besar kepada aspek lingkungan/ekosistem. Juga memberikan penekanan kepada aspek pengendalian pemanfaatan ruang dijadikan acuan pembangunan, sehingga RTRW harus memuat arah pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan. Pemanfaatan ruang harus mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tatanan lingkungan.
“Saya sudah beberapa kali membahas permasalahan Tata Ruang. Tapi pembahasan itu tidak membuahkan mereka untuk bekerja lebih baik. Karena bila dihitung secara signifikan, apa yang mereka kerjakan tidak lebih hanya penghamburan anggaran. Alasannya apa yang mereka kerjakan tidak lebih hanya sebagai pemenuhan target dinas saja bukan untuk kepuasan dan.kenyamanan masyarakat. Terlepas dari pada itu, pemikiran untuk membenahi dengan patokkan hukum tata ruang cenderung mengarah kepada kekuatan argumentasi tapi realisasinya jauh sekali dilapangan,” tutur Karyono.
Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (DPRD Kab. Bandung), menambahkan, H. Firman B. Somantri, salah satu yang menjadi sorotan publik saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Selain jalan raya ada yang lebih prioritas yaitu Drainase. Sampai sejauh mana drainase di bangun diindikasikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat pula pemerintah. Alasannya pembangunan yang dilaksanakan sepertinya tidak mengenal kebutuhan penerapan sebab kecenderungan yang dilakukan hanya sebatas perbaikan penutup saja. Sementara sedimen yang mengendap tidak pernah di angkat sama sekali. Masalah ukuran pun tidak diindahkan sama sekali sehingga mengakibatkan luapan air ke jalan raya. Setelah terjadi begitu, beberapa instansi saling tuding.
Firman mempertanyakan besaran anggaran yang tersedia bila kenyataan pembangunan tersebut tidak optimal. Dari sini akan timbul penambahan anggaran tak terduga. Meski pun besarannya relatif tetap saja merugikan pemerintah. Karena harus terjadi pengulangan perbaikan. Sedangkan tingkat kebutuhan yang semestinya terpilah beberapa bagian dipending dengan alasan terjadinya maslah di luar perencanaan. Sebenarnya kalau di kaji dengan benar dan pembangunannya lebimengedepankan kebutuhan atas dasar perkembangan laju penduduk di wilayah, sepertinya tidak akan terjadi sebuah permasalahan. Mereka bisa saja Sampah atau Kabel PLN, dan Pipa PDAM, penyebab terjadinya banjir.
Tapi pernah tidak mereka berfikir secara bijak, sesal Firman, bahwa yang mereka lakukan hanya mengelak dari kesalahannya. Masalah sampah mungkin dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Masalah kabel dan pipa bisa menjadi penghalang dan tersangkutnya sampah akibat debit air yang besar. Lalu apakah akan menjadi solusi bila semua permasalahan terus dikaitkan dengan hal lain. Salah satu yang mesti dikerjakan sekarang ini, bagaimana memberian solusi yang terjadi tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Kuncinya adalah secara bersama-sama bekerja memperbaiki kerusakan karena jelas mereka berkepentingan satu sama lain.
“Memang ini merupakan sebuah konsekuensi dari pembangunan, tapi pembangunan mana yang bisa membuat masyarakat nyaman menikmatinya kalau hanya dilakukan tanpa melihat konsep kebutuhan. Begitu juga dengan jalan Kabupaten, jalan Kecamatan, dan jalan Desa yang dikatakan sebagai akses laju perekonomian masyarakat masih perlu dilakukan penganalisaaan. Termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU), di wilayah Kecamatan dan Desa tidak terpasang dengan baik. Ini kerugian bagi masyarakat yang tidak leluasa melakukan aktivitas dikarenakan keadaan gelap,” ujar Firman.
Berkaca dari hal tersebut Firman mengharapkan adanya upaya tatanan kinerja bagi Bidang Drainase, Bidang Jalan dan Jembatan, berikut PJU yang semuanya berada di naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bamdung (PUPR Kab. Bandung), agar pola kerja lama mereka dengan dilakukan penyesuaian keadaan serta kondisi saat ini. “Saya yakin perubahan itu bisa menghasilkan karya pembangunan yang optimal juga kualitas dan ketahanannya pun.akan bisa dinikmati lama oleh.masyarakat semua,” pungkas Firman. (Ki Agus N. Fattah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *