Nana Barak: Bupati Kuningan Abaikan Transparansi, DPRD Harus Gunakan Hak Interpelasi

- Pewarta

Kamis, 5 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan, Kontroversinews | Ketua LSM Barak, Nana Suryana, mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Kuningan, Dr. Dian Rahmat Yanuar, terkait polemik pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini belum ditetapkan. Nana menilai bahwa tidak segera ditetapkannya Sekda hasil proses open bidding merupakan bentuk abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

“Tidak ditetapkannya Sekda dari hasil open bidding yang sah, dan berulang kali menunjuk Penjabat Sekda, mengindikasikan adanya penyimpangan kekuasaan. Ini jelas melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara, khususnya Pemerintah Kabupaten Kuningan,” tegas Nana.

Menurutnya, proses open bidding telah menelan biaya sekitar Rp400 juta. Jika hasilnya diabaikan begitu saja, hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Nana mempertanyakan sikap pasif DPRD Kuningan dalam menyikapi persoalan ini. Ia menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, lembaga legislatif daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, DPRD seharusnya menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan resmi dari Bupati mengenai alasan tidak ditetapkannya Sekda definitif hasil open bidding.

“Sudah waktunya DPRD bertindak, jangan hanya diam. Jabatan Sekda terlalu strategis untuk terus diisi oleh penjabat sementara,” ujar Nana, Ketua LSM Barak.

Ia juga menilai bahwa kepemimpinan Dr. Dian Rahmat Yanuar sebagai Bupati Kuningan gagal menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.

“Ketika prinsip-prinsip good governance diabaikan, maka yang muncul adalah ketidakstabilan birokrasi, lambannya proses pengambilan keputusan, dan hilangnya kepercayaan publik,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Nana berharap jabatan Sekda segera diisi oleh sosok yang kompeten dan profesional melalui proses yang terbuka dan akuntabel, sebagaimana mestinya. ***

Berita Terkait

Dukung Sultan Sepuh, Ketua Gibas Sebut Pendopo Cocok Jadi Pusat Budaya Kuningan
Bupati dan Kejari Indramayu Diminta Awasi Proyek IPAL yang Sarat Dugaan Pelanggaran
Proyek Jalan Pangrango Cirebon Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Raih Juara Umum MTQH ke-39 Jawa Barat, Kang DS : Ini Anugerah Besar Bagi Kabupaten Bandung
*Konferensi PGRI Kabupaten Bandung Masa Bakti XXIII dibuka oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna*
Kabupaten Bandung Pastikan Juara Umum MTQH ke-39 Jabar
Menko PMK: Bansos untuk Warga Miskin Maksimal Lima Tahun
Tirta Raharja Tanam 2.500 Pohon untuk Dukung Konservasi dan Proyek SPAM Kertasari
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 10:37

Dukung Sultan Sepuh, Ketua Gibas Sebut Pendopo Cocok Jadi Pusat Budaya Kuningan

Rabu, 25 Juni 2025 - 20:30

Bupati dan Kejari Indramayu Diminta Awasi Proyek IPAL yang Sarat Dugaan Pelanggaran

Senin, 23 Juni 2025 - 12:22

Proyek Jalan Pangrango Cirebon Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

Minggu, 22 Juni 2025 - 16:06

Raih Juara Umum MTQH ke-39 Jawa Barat, Kang DS : Ini Anugerah Besar Bagi Kabupaten Bandung

Minggu, 22 Juni 2025 - 16:01

*Konferensi PGRI Kabupaten Bandung Masa Bakti XXIII dibuka oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna*

Berita Terbaru