Nana Barak: Bupati Kuningan Abaikan Transparansi, DPRD Harus Gunakan Hak Interpelasi

- Pewarta

Kamis, 5 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuningan, Kontroversinews | Ketua LSM Barak, Nana Suryana, mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Kuningan, Dr. Dian Rahmat Yanuar, terkait polemik pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini belum ditetapkan. Nana menilai bahwa tidak segera ditetapkannya Sekda hasil proses open bidding merupakan bentuk abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

“Tidak ditetapkannya Sekda dari hasil open bidding yang sah, dan berulang kali menunjuk Penjabat Sekda, mengindikasikan adanya penyimpangan kekuasaan. Ini jelas melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara, khususnya Pemerintah Kabupaten Kuningan,” tegas Nana.

Menurutnya, proses open bidding telah menelan biaya sekitar Rp400 juta. Jika hasilnya diabaikan begitu saja, hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Nana mempertanyakan sikap pasif DPRD Kuningan dalam menyikapi persoalan ini. Ia menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, lembaga legislatif daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, DPRD seharusnya menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan resmi dari Bupati mengenai alasan tidak ditetapkannya Sekda definitif hasil open bidding.

“Sudah waktunya DPRD bertindak, jangan hanya diam. Jabatan Sekda terlalu strategis untuk terus diisi oleh penjabat sementara,” ujar Nana, Ketua LSM Barak.

Ia juga menilai bahwa kepemimpinan Dr. Dian Rahmat Yanuar sebagai Bupati Kuningan gagal menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.

“Ketika prinsip-prinsip good governance diabaikan, maka yang muncul adalah ketidakstabilan birokrasi, lambannya proses pengambilan keputusan, dan hilangnya kepercayaan publik,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Nana berharap jabatan Sekda segera diisi oleh sosok yang kompeten dan profesional melalui proses yang terbuka dan akuntabel, sebagaimana mestinya. ***

Berita Terkait

Pastikan Stok dan Harga Aman, Bapanas Libatkan Satgas Pangan Polres Brebes dalam Sidak Rutin
PJU Desa Puncak Murni Bantuan Warga Dermawan yang Peduli Desa Puncak
Jamin Keamanan Pangan MBG, Dokkes Polres Brebes Nyatakan Menu di SPPG Gandasuli Laik Konsumsi
Aksi Bersih dan Tanam Pohon, Pemkot Cirebon Perkuat Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir
PGRI Kota Cirebon Dilantik, Wali Kota Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Mentalitas Anak Bangsa
Apresiasi untuk Polres Kuningan: Bantu Warga Kawungsari Penderita Sakit Berat
Polres Cirebon Kota Kawal Harga Beras, Satgas Pangan Turun Langsung ke Pasar Kanoman
Kompensasi Cuma Rp150 Ribu, Pekerja Tanpa BPJS! Proyek Pipa PERUMDA Tirta Raharja Dikecam Warga Margaasih
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 26 Oktober 2025 - 09:43

Pastikan Stok dan Harga Aman, Bapanas Libatkan Satgas Pangan Polres Brebes dalam Sidak Rutin

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 21:01

PJU Desa Puncak Murni Bantuan Warga Dermawan yang Peduli Desa Puncak

Jumat, 24 Oktober 2025 - 16:33

Jamin Keamanan Pangan MBG, Dokkes Polres Brebes Nyatakan Menu di SPPG Gandasuli Laik Konsumsi

Jumat, 24 Oktober 2025 - 16:30

Aksi Bersih dan Tanam Pohon, Pemkot Cirebon Perkuat Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

Kamis, 23 Oktober 2025 - 22:02

PGRI Kota Cirebon Dilantik, Wali Kota Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Mentalitas Anak Bangsa

Berita Terbaru