Menteri Kesehatan “Vaksinasi Covid-19 Tidak Bisa Ditunda”

- Pewarta

Minggu, 28 Februari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi vaksin corona, vaksin Covid-19

Ilustrasi vaksin corona, vaksin Covid-19

Jakarta (Kontroversinews.com) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tak bisa menunda program Vaksinasi Covid-19. Budi menyebut apabila program tersebut ditunda, ratusan ribu orang bisa meninggal dalam setahun.

“Kita setiap hari wafat mencapai 300 orang sehari, dalam sebulan 9 ribu, kalau kita tunda [vaksinasi] setahun maka 108 ribu orang wafat,” kata Budi melalui kanal YouTube, Kementerian Kesehatan, Minggu (28/2).

Budi mengatakan percepatan vaksinasi juga untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. Upaya itu dapat tercapai apabila sekitar 60 sampai 70 persen penduduk Indonesia disuntik vaksin.

Ia mengklaim Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung lantaran mampu mengamankan pasokan vaksin Covid-19 dari produsen farmasi di berbagai negara.

Budi menyebut masih banyak negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang belum mendapatkan komitmen vaksin sehingga mereka tertunda melakukan program vaksinasi.

“Banyak negara ASEAN belum dapat, Australia mungkin baru mulai, Jepang saja baru mulai. Negara tetangga-tetangga kita banyak yang belum mulai, jadi ini memang rebutan di seluruh dunia, dan kita beruntung bisa dapat duluan,” ujarnya pada Cnn Indonesia.

Budi menyebut pemerintah telah mengamankan empat jenis merek vaksin Covid-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi pemerintah, yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax.

Mantan wakil menteri BUMN itu menegaskan keempat merek vaksin itu hanya dipakai saat mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta izin aspek kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk program vaksinasi, setelah melakukan penyuntikan kepada tenaga kesehatan, pemerintah kini mulai menyuntik sejumlah pekerja publik, seperti anggota legislatif, TNI-Polri, pedagang pasar, hingga pekerja media.

Namun, ada masalah dalam hal ketepatan dalam pendistribusian vaksin Covid-19 tersebut. Kasus teranyar ialah vaksinasi Anggota DPR yang menyertakan keluarga mereka. Sebagian pengamat menilai anggota keluarga dewan, yang belum tentu merupakan pelayan publik, sebagai ‘penumpang gelap’ dalam vaksinasi itu.***AS

Berita Terkait

Cegah Penyimpangan Remaja, Polres Tegal Gelar Pembinaan di SMK Diponegoro Lebaksiu
Polres Brebes Tangkap Komplotan Pencuri Tower Telekomunikasi
Pejabat Aktif Diangkat Jadi Paksi KPK, Publik Kuningan Pertanyakan Netralitas ASN
Spanduk KWRI Nyasar ke Lapak Tahu, Ketua DPC: Kami Difitnah!
DPRD Setujui APBD Perubahan Senilai Rp7,3 Triliun dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029
Rencana Retret Pejabat Pemda Kuningan di Tengah Krisis Darurat APBD Disorot Tajam
Warga Kecewa Disambut Ajudan Kasar di Pendopo Bupati Cirebon
FKGOL Dukung Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Kuningan Caang (PJU)

Berita Terkait

Selasa, 29 Juli 2025 - 14:14

Cegah Penyimpangan Remaja, Polres Tegal Gelar Pembinaan di SMK Diponegoro Lebaksiu

Selasa, 29 Juli 2025 - 14:13

Polres Brebes Tangkap Komplotan Pencuri Tower Telekomunikasi

Senin, 28 Juli 2025 - 15:58

Pejabat Aktif Diangkat Jadi Paksi KPK, Publik Kuningan Pertanyakan Netralitas ASN

Jumat, 25 Juli 2025 - 21:59

DPRD Setujui APBD Perubahan Senilai Rp7,3 Triliun dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Kamis, 24 Juli 2025 - 10:42

Rencana Retret Pejabat Pemda Kuningan di Tengah Krisis Darurat APBD Disorot Tajam

Berita Terbaru