Mendikbud Izinkan PTM, DPRD Kalimantan Timur Minta Persiapan Prokes

oleh -0 views
Ilustrasi belajar tatap muka di sekolah (Foto: dok. Shutterstock)

SAMARINDA (Kontroversinews.com) – Menter Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada bulan Juli mendatang.

Untuk itu DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) merespon terkait kebijakan mas menteri tersebut.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ketika dikonfirmasi, Rabu (31/3/2021) mengapresiasi kebijakan mantan CEO Gojek tersebut.

Namun Makmur HAPK memberikan catatan khusus kepada sekolah yang ada di Kaltim.

Ia mengingatkan agar seluruh sekolah mempersiapkan protokol kesehatan dan aturan yang ketat.

“Saya kira harus dipersiapkan, jangan kita (Kaltim) ikut-ikutan,” ucap Makmur HAPK.

Ia juga mengingatkan pemerintah tidak hanya fokus terhadap vaksinasi guru saja.

Pihak sekolah juga mempersiapkan batasan murid, tempat cuci tangan dan kebersihan sekolah.

“Bukan sekedar divaksin semata. Tapi sekolahnya disiapkan gak, tempat cuci tangannya, kebersihannya, macam-macam,” ujarnya dilansir dari Tribunnews. Sebelumnya Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mempersilahkan saja untuk sekolah yang ada di 10 Kabupaten Kota melakukan PTM.

Hanya saja ia menyarankan untuk sekolah tingkat TK, SD, SMP sebaiknya dilakukan ujicoba terlebih dahulu.

Namun untuk itu semua ia serahkan kepada Disdik Kabupaten/Kota untuk mengatur tata cara bagaimana PTM yang sesuai standar protokol kesehatan.

“Semua yang saya pahami disesuaikan daerah masing masing. Untuk kabupaten kota yang menangani TK SD SMP silahkan mereka uji coba dulu supaya prokes tetap terlaksana,” ucapnya usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (30/3/2021).

Ia mengatakan untuk tingkat SMA maupun SMK lebih mudah.

Sebab untuk mengatur murid di tingkat tersebut lebih mudah dibandingkan SMP ataupun SD.

Sebab ia yakin tingkat tersebut lebih paham prokes.

Hanya saja ia mengimbau seluruh sekolah sebaiknya melakukan persiapan terlebih dahulu.

Mulai dari vaksinasi guru yang belum merata di Kaltim hingga sekolah yang masih rendah standar prokes untuk segera berbenah.

“Tetapi tetap saja prokes dilaksanakan dan tak boleh dibuka langsung begitu. Kita buat percobaan sekolah yang siap melaksanakan prokes,” pungkas mantan anggota DPR RI ini dilansir dari Tribunnews.***AS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *