Mendikbud Izinkan PTM, DPRD Kalimantan Timur Minta Persiapan Prokes

- Pewarta

Rabu, 31 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi belajar tatap muka di sekolah (Foto: dok. Shutterstock)

Ilustrasi belajar tatap muka di sekolah (Foto: dok. Shutterstock)

SAMARINDA (Kontroversinews.com) – Menter Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada bulan Juli mendatang.

Untuk itu DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) merespon terkait kebijakan mas menteri tersebut.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ketika dikonfirmasi, Rabu (31/3/2021) mengapresiasi kebijakan mantan CEO Gojek tersebut.

Namun Makmur HAPK memberikan catatan khusus kepada sekolah yang ada di Kaltim.

Ia mengingatkan agar seluruh sekolah mempersiapkan protokol kesehatan dan aturan yang ketat.

“Saya kira harus dipersiapkan, jangan kita (Kaltim) ikut-ikutan,” ucap Makmur HAPK.

Ia juga mengingatkan pemerintah tidak hanya fokus terhadap vaksinasi guru saja.

Pihak sekolah juga mempersiapkan batasan murid, tempat cuci tangan dan kebersihan sekolah.

“Bukan sekedar divaksin semata. Tapi sekolahnya disiapkan gak, tempat cuci tangannya, kebersihannya, macam-macam,” ujarnya dilansir dari Tribunnews. Sebelumnya Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mempersilahkan saja untuk sekolah yang ada di 10 Kabupaten Kota melakukan PTM.

Hanya saja ia menyarankan untuk sekolah tingkat TK, SD, SMP sebaiknya dilakukan ujicoba terlebih dahulu.

Namun untuk itu semua ia serahkan kepada Disdik Kabupaten/Kota untuk mengatur tata cara bagaimana PTM yang sesuai standar protokol kesehatan.

“Semua yang saya pahami disesuaikan daerah masing masing. Untuk kabupaten kota yang menangani TK SD SMP silahkan mereka uji coba dulu supaya prokes tetap terlaksana,” ucapnya usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (30/3/2021).

Ia mengatakan untuk tingkat SMA maupun SMK lebih mudah.

Sebab untuk mengatur murid di tingkat tersebut lebih mudah dibandingkan SMP ataupun SD.

Sebab ia yakin tingkat tersebut lebih paham prokes.

Hanya saja ia mengimbau seluruh sekolah sebaiknya melakukan persiapan terlebih dahulu.

Mulai dari vaksinasi guru yang belum merata di Kaltim hingga sekolah yang masih rendah standar prokes untuk segera berbenah.

“Tetapi tetap saja prokes dilaksanakan dan tak boleh dibuka langsung begitu. Kita buat percobaan sekolah yang siap melaksanakan prokes,” pungkas mantan anggota DPR RI ini dilansir dari Tribunnews.***AS

Berita Terkait

Wakil Bupati Hadiri Peresmian PAUD KB Karangkamulyan, Dukung Pendidikan Anak Usia Dini
SPMB SMPN 1 Ciwidey 2025: 460 Siswa Diterima dari Kuota 484 Kursi
BMPS Kabupaten Bandung Protes Kebijakan SPMB: Sekolah Swasta Terancam Mati
Meriahkan Perpisahan, SMPN 1 Ciwidey Sajikan Ragam Budaya Lewat Gelar Karya P5
Meluruskan Fakta : Edukasi Publik atas Status Organisasi PWI dan Klaim Kepemimpinan
Ratusan Guru TK Antusias Ikuti Forest Fun, Bangun Karakter Pendidik Anak Usia Dini
Kuota 200 Orang, SDN Cingcin 1 Buka Penerimaan Siswa Baru, Pendaftaran Gratis Tanpa Pungutan
SPMB 2025: Disdik Jabar Pastikan Kesiapan Tes Terstandar Berbasis Online

Berita Terkait

Rabu, 16 Juli 2025 - 16:38

Wakil Bupati Hadiri Peresmian PAUD KB Karangkamulyan, Dukung Pendidikan Anak Usia Dini

Minggu, 13 Juli 2025 - 13:42

SPMB SMPN 1 Ciwidey 2025: 460 Siswa Diterima dari Kuota 484 Kursi

Jumat, 4 Juli 2025 - 13:03

BMPS Kabupaten Bandung Protes Kebijakan SPMB: Sekolah Swasta Terancam Mati

Jumat, 20 Juni 2025 - 21:17

Meriahkan Perpisahan, SMPN 1 Ciwidey Sajikan Ragam Budaya Lewat Gelar Karya P5

Minggu, 15 Juni 2025 - 20:02

Meluruskan Fakta : Edukasi Publik atas Status Organisasi PWI dan Klaim Kepemimpinan

Berita Terbaru