Kuningan (Kontroversinews).-Viralnya pemberitaan di beberapa media online terkait banyaknya keluhan masyarakat yang merasa dirugikan dengan Rivitalisasi pedagang kaki lima(PKL) ke ex SDN 17.
Berbagai pendapat di lontarkan para pemerhati kebijakan pemerintah,tak ketinggalan ketua Forwades.Suradi angkat bicara pedas.
Senin,22/4/2024, di Sekre Forwades menuturkan.saya rasa pihak Pemerintah Daerah(pemda)telah melakukan beberapa kajian sebelum mengeluarkan kebijakan revitalisasi pkl jalan siliwangi,namun yang saya sayangkan kenapa sebuah kebijakan yang sudah di kaji ada dampak kemasyarakatan dan menimbulkan gejolak,ini jelas kajian dan analisis Pemda Kuningan perlu di pertanyakan,ada kepentingan apa ???????”tanyanya””
Masih kata Suradi.Seharunya sebuah kebijakan Pemda itu bisa berdampak untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama baik pemerintah daerah maupun masyarakat,jangan sampai menguntungkan sebelah pihak namun di lain pihak banyak yang di rugikan.
Seperti keluhan para pedagang jalan siliwangi yang sudah bayar sewa sampai 10 tahun namun dampaknya omzet usahanya turun drastis karna sepi pembeli,kan mereka sewa pakai uang bukan pakai kertas polio.
Yang kedua para pedagang kaki lima(pkl)yang di revitalisasi coba tanya tambah maju usaha apa tambah menurun usahanya,itu semua perlu di perhatikan juga.
Jangan sampai revitalisasi yang tadinya bertujuan baik malah menimbulkan masalah baru,karna saya rasa revitalisasi pkl itu menggunakan anggaran ,dan penataan pertokoan jalan siliwangi juga pakai Anggaran besar,jadi jangan sampai sebuah kebijakan pemerintah daerah yang telah menggunakan anggaran buat kebaikan dan kesejahteraan masyarakat malah berujung merugikan masyarakat.
Juga dampak jalan lalulintas kendaraan apakah bikin lancar apa bikin semberawut,karna paktanya bikin kacau dan bikin bingung masyarakat,mangkanya terjadi penumpukan kemacetan di pertigaan Bank BNI,ini bagaimana ??????.”ujarnya”
Hati hati Anggaran yang di gunakan itu berasal dari uang rakyat,di pergunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan buat ajang mencari keuntungan sebuah program namun berujung merugikan masyarakat (rakyat).
Jadi kami berharap kepada pemerintah daerah(pemda)dalam mengambil sebuah kebijakan harus berpihak untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,biar tidak merugikan masyarakat yang berujung menimbulkan Gejolak dan prasangka kurang baik masyarakat terhadap pemda,coba lihat kalau malam jalan siliwangi bukanya seperti “”JALAN MARIOBORO JOGJA NAMUN MALAH JADI SEPERTI KOTA HANTU””iiiiiiiih sereeeeem….!.”pungkasnya. ***
