Samosir (Kontroversinews).-Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Samosir, Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman, SH, S.IK, MH memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba 2024 di Tanah Lapang Pangururan, Rabu (3/4/24).
Turut hadir Pabung Kodim 0210/TU Wilayah Samosir Kapten Arm G. Sebayang, Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Marroha Sinaga, Asisten I Drs. Tunggul Sinaga, PJU Polres Samosir, para Danramil dan Kapolsek, Pimpinan OPD dan Camat.
Operasi Gelar Pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan dan kelengkapannya dilanjutkan dengan penyematan pita operasi secara simbolis kepada masing-masing satuan oleh Kapolres Samosir. Aple gelar pasukan melibatkan satuan dari Polres Samosir, jajaran TNI Kodim 0210/TU dan Pemkab Samosir dengan menurunkan personil dari Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Damkar, BPBD, Dinas Kesehatan serta Pramuka. Apel Gelar Pasukan digelar serentak di seluruh Indonesia dan menjadi tanda resmi akan dimulainya Operasi Ketupat 2024, yang berlangsung tanggal 4 s.d 16 April 2024.
Amanat Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang dibacakan Kapolres Samosir AKBP. Yogie Hardiman menyampaikan apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergisitas TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H.
Disampaikan, berdasarkan survei Indikator, kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2023 lalu mencapai 89,5% atau meningkat 15,7%
dibanding tahun 2022. Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan balik tahun ini.
Untuk Tahun 2024, berdasarkan survei Kemenhub RI, diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat sebesar 193,6 juta orang atau meningkat 56,4% dibandingkan tahun 2023.
Secara nasional, dalam operasi ini, dipersiapkan 5.784 pos, yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu, dalam rangka pelayanan dan pengamanan utamanya pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas, dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian. Tentunya, pos-pos yang digelar harus mampu
memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal.
Kapolri juga mengingatkan agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting serta BBM harus tetap terjaga.
“Tingkatkan koordinasi dan lakukan langkah-langkah bersama dengan stakeholder terkait, sehingga stok dan harga dapat tetap terjaga”, ujarnya. ***
