Jika Nadiem Dianggap Gagal, Mendikbud Layak Diganti

oleh
Nadiem Makarim. (Foto/Antara)

JAKARTA (Kontroversinews.com) – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi juga menyenggol nama Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai Nadiem Makarim memang harus diganti apabila dianggap gagal menjadi Mendikbud.

“Kita objektif saja. Jika Nadiem dianggap gagal dan kinerjanya kontroversial, maka layak diganti,” kata Ujang dikutip dari Suara.com, Kamis, 15 April 2021.

Apabila Jokowi memaksakan dengan terus mempertahankan Nadiem disaat kinerjanya monoton, Ujang memperkirakan nantinya hanya bakal menjadi bahan ejekan.

“Nadiem itu orang yang hebat. Hebat di per-Gojekan. Tapi dianggap enggak beres dalam mengurus pendidikan. Makanya kebijakan-kebijakannya banyak yang kontroversial,” ujarnya.

Ujang tidak masalah apabila nantinya ada sosok baru yang memimpin Kemendikbud.

Ia berharap sosok yang dipilih Jokowi sangat paham dengan dunia pendidikan.

Tokoh dari organisasi keagamaan di Muhammadiyah misalnya yang memang lekat dengan pos Kemendikbud.

“Cari yang ahli pendidikan di Muhammadiyah. Mereka sudah teruji di bidang pendidikan.”

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Ali Mochtar Ngabalin membeberkan kisi-kisi menteri baru yang akan dilantik Jokowi.

Ali Ngabalin membocorkan dua kisi-kisi menteri baru yang nantinya akan dilantik oleh Jokowi.

Hal tersebut ia beberkan melalui akun Twitter pribadinya @AliNgabalinNew, Rabu (14/4/2021).

Dalam cuitan tersebut, Ali Ngabalin menyebut Jokowi akan melantik Menteri Pendidikan atau Ristek. Selain itu, ada Menteri Investasi atau Kepala BKPM.

“Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri Dikbud/Ristek (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM,” jelasnya.

Mengutip dari Ayobandung, Ali Ngabalin meminta untuk menunggu siapa dan kapan menteri-menteri baru tersebut akan dilantik.

“Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik, kapan dan siapa para beliau itu? Wallahualam bisshowaab itu hak prerogatif presiden dan kita tunggu saja,” ujarnya.***AS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *