Bandung (Kontroversinews).-Puluhan Massa yang tergolong dari Aktivis Anak Bangsa Minta APH Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Disdik Jawa Barat. Unjuk Rasa dilaksanakan di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung Bandung, Selasa, (9/7/2024).
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, terkait dengan desakan agar aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan mafia proyek corporation di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Dalam aksinya massa pun membentangkan spanduk tuntutan dibarengi dengan bakar ban, lalu menggelar drama teatrikal terkait Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
Para koordinator aksi yakni Agus satria, Adi Jara, Dena dan Wanda bergantian berorasi di depan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut.
Salah seorang koordinator aksi, Agus Satria dan Adhi menegaskan, pihaknya menuntut komitmen dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas KKN.
“Dalam penegakan supremasi hukum tentu harus kita dukung bersama dalam bentuk aksi kongkrit sebagai upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pengkhianatan terhadap aspirasi, amanah dan nurani bangsa,” kata Agus.
Adapun tuntutan aksi massa kali ini yang digelar di depan kantor DPRD Prov Jawa Barat dirinya menuntut Perihal :
I. Fakta fakta
A. Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Pukul 14.00 s.d 15.39 WIB, bertempat di Kantor DPRD Prov. Jabar Jl. Diponegoro No 27 Kota Bandung, telah berlangsung Kegiatan Aksi Unjuk Rasa dari Aktifis Anak Bangsa, yang diikuti ± 50 orang, dengan Penanggung Jawab Sdr. Wanda.
B. Maksud dan tujuan kegiatan dilaksanakan dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepitisme)
C. Tuntutan/pernyataan sikap yang di sampaikan Sbb :
1. Pj Gubernur untuk Mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas janji-janji kosong saat kampanye.
2. Melakukan pengawasan ketat dan transparan terhadap penggunaan anggaran daerah untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran.
3. Mendukung upaya pemberantasan korupsi di semua level pemerintahan dengan membuat regulasi yang tegas dan implementasi yang nyata.
4. Membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat dan aktif melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
5. Menginisiasi program-program konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD.
6. Mendorong penguatan lembaga-lembaga pengawas independen di tingkat daerah.
7. Mempublikasikan laporan kinerja dan penggunaan anggaran DPRD secara berkala dan mudah diakses oleh publik.
D. Massa aksi membawa alat peraga berupa :
1. Satu Unit Mobil Komando
2. Pengeras suara
3. Bendera Ormas Aktifis Anak Bangsa
4. Spanduk yang bertuliskan :
a. Jawa Barat Darurat Korupsi
b. PPDB dijadikan alat barter identitas. Padahal ada Korupsi Besar di Disdik Prov. Usut korporasi alat pendidikan yang bobol uang rakyat
c. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan di tangan Rakyat “Aliansi Rakyat Anti Korupsi”
d. Bersih-bersih PPDB dijadikan alat barter kasus korupsi mafia korporasi di dispen prov Jabar
5. Poster yang bertuliskan :
a. KBB menggugat kesejahteraan hanya dijadikan bualan oleh Pj. Bupati KBB, KBB defisit presiden RI segera Copot Pj Bupati Arsan Latif
b. Disdik Jabar korbankan anak bangsa dengan perpecahan demi melindungi para mafia dan koruptor pembobol anggaran pendidikan
c. Korban PPDB
d. Usut Dugaan Korupsi di Disdik Jabar
e. Korban Korup Hibah
E. Rangkaian kegiatan Sbb :
1. Pukul 14.00 WIB Aksi unjuk rasa dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa *tiba* di Kantor DPRD Prov. Jabar Jl. Diponegoro No. 27 Kota Bandung
2. Pukul 14.10 WIB Massa aksi unjuk rasa dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa menyanyikan Lagu dilanjutkan memperagakan drama Teatrikal.
3. Pukul 14.37 WIB Massa Aksi Unras melaksanakan Orasi dan Pembakaran Ban.
4. Pukul 15.39 WIB Aksi unjuk rasa dari Aliansi Aktivis Anak Bangsa *selesai*, massa membubarkan diri dengan tertib.
Masih dikata Agus dan Adhi dirinya bersama tim ikut mengamati dan mengawasi apa yang terjadi di pemerintahan, yang pada akhirnya Agus menyebut, kuat dugaan bahwa perhari ini Pemprov Jawa Barat sedang dalam kondisi darurat korupsi.
“Banyak kasus korupsi yang terjadi di Pemprov Jawa Barat sehingga menjadikan kerugian keuangan negara serta merugikan masyarakat secara tidak langsung.Hal itu dibuktikan dengan beberapa bukti yang sudah kita kumpulkan dan sejumlah bukti tersebut semua mengarah pada dugaan korupsi dan mafia proyek itu.
Untuk itu Kami dalam waktu dekat akan menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada pihak KPK RI, Kejagung RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” tegas Agus.
Ia berharap aksi yang dilakukan hari ini mendapat perhatian dan laporan pengaduan yang nantinya akan disampaikan, bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami sangat berharap agar laporan atau aduan yang disertai permintaan ini dapat segera ditindaklanjuti, demi terjadinya perubahan yang lebih baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Selain di depan Gedung Sate, massa juga melakukan aksi serupa di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bahkan, mereka berencana berkemah di depan kantor Dinas Pendidikan .
Massa juga membakar ban, membawa spanduk bertuliskan tuntutan serta menggelar drama teatrikal terkait Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
Koordinator Aktivis Jaringan Koalisi Anti Korupsi, Agus Satria menegaskan, pihaknya tetap menuntut komitmen dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam penegakan supremasi hukum haruslah kita dukung bersama dalam bentuk aksi kongkrit dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pengkhianatan terhadap aspirasi, amanah dan nurani bangsa,” tutur Agus. (Tim)
