Gubernur SUMUT Minta Dukungan ke KPK Terkait Penanganan Korupsi di Medan

- Pewarta

Selasa, 13 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (Foto: Instagram/Edy_Rahmayadi)

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (Foto: Instagram/Edy_Rahmayadi)

MEDAN (Kontroversinews.com) – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menghardik terkait upaya penanganan korupsi di wilayahnya.

Dia ingin ada dukungan dan pantauan agar program-program pencegahan korupsi di Sumatera Utara bisa terlaksana dengan baik.

“Kami mohon didukung dan dipantau terus, jangan hanya kami dihardik, tetapi kami mohon diberi petunjuk sehingga kami bisa lepas dari kegiatan-kegiatan yang negatif yang selama ini terjadi di Sumatera Utara,” kata Edy saat memberi sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4).

Edy mengklaim berbagai upaya telah dilakukan pihaknya berkaitan dengan pencegahan praktik korupsi. Apalagi, korupsi memang telah menjadi penyakit kronis di Sumut.

Salah satu upaya yang dilakukan Edy adalah berkaitan dengan pemisahan biro pengadaan jasa. Tak hanya itu, Edy juga menyebut pihaknya menggunakan sistem elektronik dalam bertransaksi, seperti e-Catalogue, e-Payment.

“Terakhir pembuatan e-Catalogue local khusus untuk di Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah berupaya sedapat mungkin untuk juga di 33 Kabupaten dan Kota,” kata dia.

Menanggapi ini, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pihaknya memang tidak pernah absen melakukan pemantauan terkait pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Alih-alih itu, dia mengingatkan agar Edy tidak bosan dengan kehadiran komisi antirasuah di wilayahnya itu.

“Mudah-mudahan Pak Gubernur tidak bosan. Karena kami selalu bergiliran. Kenapa? Karena pada prinsipnya pemberantasan korupsi ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Firli dikutip dari Cnn Indonesia.

Pemberantasan korupsi, kata dia harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Semua yang terlibat dalam pemerintahan, pengusaha atau bahkan LSM dan kegiatan lain harus aktif melakukan pencegahan praktik korupsi.

Diketahui, sejumlah kepala daerah dan anggota dewan di Sumatra Utara pernah terjaring kasus di KPK. Salah satunya, eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.***AS

Berita Terkait

Polres Tegal Gelar Perawatan Berkala Kendaraan Dinas R4 dan R6 untuk Dukung Kesiapan Operasional
Komitmen Pelayanan Publik yang Transparan dan Bebas Maladministrasi, Ombudsman RI Apresiasi Lapas Brebes
Tingkatkan Layanan Kesehatan, Bupati Brebes Serahkan Laptop untuk 11 Puskesmas
Wujud Kepedulian Kemanusiaan, Polres Brebes Gelar Aksi Donor Darah
Kapolres Brebes Luncurkan SPPG, Siap Distribusikan Ribuan Porsi Makan Bergizi
Kapolres Brebes Jadi Pembina Upacara, Ingatkan Siswa Jauhi Narkoba Dan Bijak Bermedia Sosial
Polres Brebes Gelar Patroli Skala Besar, Sinergi TNI-Polri dan Satpol PP Jamin Keamanan Wilayah
Wujud Nyata Polri Hadir untuk Masyarakat: Dari SPKT hingga Layanan 110

Berita Terkait

Kamis, 23 Oktober 2025 - 23:06

Polres Tegal Gelar Perawatan Berkala Kendaraan Dinas R4 dan R6 untuk Dukung Kesiapan Operasional

Kamis, 23 Oktober 2025 - 23:04

Komitmen Pelayanan Publik yang Transparan dan Bebas Maladministrasi, Ombudsman RI Apresiasi Lapas Brebes

Kamis, 23 Oktober 2025 - 19:09

Tingkatkan Layanan Kesehatan, Bupati Brebes Serahkan Laptop untuk 11 Puskesmas

Rabu, 22 Oktober 2025 - 19:28

Wujud Kepedulian Kemanusiaan, Polres Brebes Gelar Aksi Donor Darah

Senin, 20 Oktober 2025 - 21:41

Kapolres Brebes Luncurkan SPPG, Siap Distribusikan Ribuan Porsi Makan Bergizi

Berita Terbaru