Gubernur SUMUT Minta Dukungan ke KPK Terkait Penanganan Korupsi di Medan

- Pewarta

Selasa, 13 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (Foto: Instagram/Edy_Rahmayadi)

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (Foto: Instagram/Edy_Rahmayadi)

MEDAN (Kontroversinews.com) – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menghardik terkait upaya penanganan korupsi di wilayahnya.

Dia ingin ada dukungan dan pantauan agar program-program pencegahan korupsi di Sumatera Utara bisa terlaksana dengan baik.

“Kami mohon didukung dan dipantau terus, jangan hanya kami dihardik, tetapi kami mohon diberi petunjuk sehingga kami bisa lepas dari kegiatan-kegiatan yang negatif yang selama ini terjadi di Sumatera Utara,” kata Edy saat memberi sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4).

Edy mengklaim berbagai upaya telah dilakukan pihaknya berkaitan dengan pencegahan praktik korupsi. Apalagi, korupsi memang telah menjadi penyakit kronis di Sumut.

Salah satu upaya yang dilakukan Edy adalah berkaitan dengan pemisahan biro pengadaan jasa. Tak hanya itu, Edy juga menyebut pihaknya menggunakan sistem elektronik dalam bertransaksi, seperti e-Catalogue, e-Payment.

“Terakhir pembuatan e-Catalogue local khusus untuk di Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah berupaya sedapat mungkin untuk juga di 33 Kabupaten dan Kota,” kata dia.

Menanggapi ini, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pihaknya memang tidak pernah absen melakukan pemantauan terkait pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Alih-alih itu, dia mengingatkan agar Edy tidak bosan dengan kehadiran komisi antirasuah di wilayahnya itu.

“Mudah-mudahan Pak Gubernur tidak bosan. Karena kami selalu bergiliran. Kenapa? Karena pada prinsipnya pemberantasan korupsi ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Firli dikutip dari Cnn Indonesia.

Pemberantasan korupsi, kata dia harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Semua yang terlibat dalam pemerintahan, pengusaha atau bahkan LSM dan kegiatan lain harus aktif melakukan pencegahan praktik korupsi.

Diketahui, sejumlah kepala daerah dan anggota dewan di Sumatra Utara pernah terjaring kasus di KPK. Salah satunya, eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.***AS

Berita Terkait

Majukan Peternakan, Pemkab Brebes Gelontorkan Dana Hibah
Eks Kepsek dan Bendahara SMK Negeri di Deli Serdang Ditahan Korupsi Dana BOS Rp 785 Juta
Aksi demo mahasiswa di Riau disambut polwan dengan membagikan bunga
Pemdaprov Jabar Sabet 4 Penghargaan dalam Ajang Smart City Award
Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank
Dalam Rangka HUT RI Ke-80,RSUD Brebes Gelar Khitanan Masal Sebanyak 87 Anak
Insan Pers Berduka: Pimpinan Redaksi Dibunuh, Ketum GAWARIS Angkat Bicara
Dari Sentra Nanas, Suara Tegas Bupati dan KPK untuk Antikorupsi

Berita Terkait

Selasa, 16 September 2025 - 22:35

Majukan Peternakan, Pemkab Brebes Gelontorkan Dana Hibah

Senin, 8 September 2025 - 16:46

Eks Kepsek dan Bendahara SMK Negeri di Deli Serdang Ditahan Korupsi Dana BOS Rp 785 Juta

Sabtu, 6 September 2025 - 18:12

Aksi demo mahasiswa di Riau disambut polwan dengan membagikan bunga

Kamis, 28 Agustus 2025 - 17:15

Pemdaprov Jabar Sabet 4 Penghargaan dalam Ajang Smart City Award

Kamis, 28 Agustus 2025 - 17:12

Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank

Berita Terbaru

REGIONAL

Proyek Hotmix di RW 05 Desa Pangguh Diduga Bermasalah

Jumat, 3 Okt 2025 - 17:41