CIAMIS, (Kontroversinews), – Carut marut pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di beberapa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Ciamis dan Pangandaran mendapat sorotan Para awak media dan LSM.
Dari hasil penelusuran serta data yang di himpun ada beberapa Sekolah SMAN dan SMKN di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran,yang di duga tidak sesuai dalam Penggunaan anggaran dana BOS tersebut,sehingga terkesan menjadi sebuah Proyek bagi Para oknum terkait.
Sedangkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawabarat wilayah KCD XIII Kabupaten Ciamis yang sepertinya alergi terhadap media dan terkesan tutup mata dengan adanya Berita–berita miring tersebut yang terus muncul di media lokal
Sesuai Pergub No.59 Tahun 2018 tentang tugas fungsi serta tata kerja dinas Pendidikan Provinsi.
Salah satunya adalah koordinasi Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan program kegiatan sesuai dengan lingkup bidang kerja dan wilayah kerjanya.
Entah yang ke berapa kalinya bersyukur bisa ketemu dengan Kasubag KCD Ciamis Rudianta yang di dampingi Kasi Pelayanan H.Oma.
Dalam keterangannya Kasubag Rudianta kepada para awak media Kamis (04/05), Rudiana pun menyampaikan bahwasannya setiap Pemeriksaan Inspektorat maupun BPK sudah sesuai aturan.Rudianta juga mengatan bahwa Informasi yang di sampaikan oleh awak media sangat berharga,dirinya akan koordinasi terkait adanya informasi dugaan penyimpangan dalam Penggunaan dana bos tersebut.
Hal lain di sampaikan Rudianta bahwa setiap laporan dari tim audit KCD harus benar sesuai prosedur,karena kalo ada laporan tidak benar akan ada pemendingan dalam bantuan selanjutnya.
Akibat kurangnya Pengawasan dari dinas KCD, yang ternyata pakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Kasubag Rudianta. banyak dugaan- dugaan yang tidak sesuai prosedur. Untuk kami (red) berharap agar Inspektorat maupun BPK segera mengaudit kembali beberapa Sekolah yang ada di wilayah KCD XIII.
KCD juga jangan hanya berbicara tentang Prosedur tapi harus melihat pakta di lapangan. sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2019 yang saat ini telah di ubah menjadi permendikbud Nomor 08 tahun 2020 tentang Juknis Penggunaan Dana BOS.
(Team)
