BANDUNG, (Kontroversinews), – Adanya bantuan ( SBSN ) Surat Berharga Syariah Negara yang digelontorkan bagi Sekolah Madrasah Aliah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Jawa Barat yang dikelola oleh Kanwil kementrian agama Jawa Barat akhirnya mencuat juga ke permukaan, pasalnya selain kabarnya aturan Atas Dasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7473 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui Surat Berharga Syariah Negara Tahun Anggaran 2020-2022 dan Juknis SBSN yang tidak jelas juga dilapangan kabarnya banyak masalah dari hasil pembangunannya dan diduga kuat pengadaan atal dan mebelernya pun banyak dugaan mark’up,Serta di duga telah melakukan perbuatan hukum dan menyalahgunakan kewenangan pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
maka kami Aliansi LSM Jaringan Siliwangi Indonesia dan LSM Forum Komunikasi Anti Korupsi menutut segera perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum dalam realisasinya ,karena dalam bantuan anggaran yang anggarannya mencapai miliaran rupiah itu diduga banyak terjadi adanya dugaan Mark’up dan penggelembungan anggaran dalam acuan pembangunan serta pengadaannya. Tentu kalau hal itu terjadi dan dibiarkan hawatir akan dapat merugikan keuangan negara yang mengarah pada KKN (kolusi korupsi dan nepotisme) bahkan tersiar kabar bukan hanya adanya dugaan penggelembungan anggaran tetapi tersiar kabar adanya kebocoran anggaran buat sukses vie .” Demikian dikatakatan Nanang Jaenudin dan Kang Adhie salah satu aktipis Jawa Barat saat bertemu dengan media patroli yang mengatakan bahwa waktu dekat dirinya akan mengadakan unjuk rasa dalam masalah ini mulai Unjuk Rasa di depan Kantor Kemenag Kanwil Kemenag Jawa barat dan ke Kejati Jawa Barat sekalian guna memberikan berkas laporan pengaduannya atas dugaan KKN dan Perbuatan melawan Hukum dan Menyalawah gunakan kewenangan di Kanwil Kemenag Jawa Barat.
Menurut Aliansi LSM dalam masalah bantuan SBSN kok Aneh aneh aturannya pada tahun 2020 anggaran itu semua dikelola oleh penerima manfaat dalam artian dikelola swakelola oleh sekolah tetapi tahun pada tahhun 2022 malah di kelola oleh pihak Kanwil Depag Jawa Barat dan sekolah tidak tau apa apa hanya menerima manfaat, kan aneh program yang sama bisa robah robah aturan jadi aturan yg mana yang jadi aturan bakunya dan bukankah sesuai anggaran barjas anggaran dua ratus juta ke atas itu harus proses. ??
Dengan merubah rubahnya aturan dan acuan yang terjadi bukannya malah beres administrasi yang ada terlalu banyak birokrasi ( terjadi pacoro kokod ) atau terlalu banyak kepentingan yang pada ahirnya dugaan kebocoran anggaran pun tak ter elakan,Tetapi bagaimanapun itu sudah terjadi tinggal sejauh mana hasil dari pelaksanaannya antara kegiatan SBSN swakekola yang dilaksanakan oleh pihak sekolah waktu tahun 2020 dan Kegiatan SBSN yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang melalui kanwil Kemenag Provinsi Jabar.
Acara Unjuk Rasa rencana akan di gelar oleh Aliansi DPP LSM Jaringan Siliwangi Indonesia dan DPP LSM Forum Komunikasi Anti Korupsi pada hari Seslasa mulai Jam 9.00 dengan pasukan beranggotakan 300-500 sesuai dengan ijin laporan orasi pada polrestabes bandung tertanggal 08 Mei 2023 atas dasar peraturan Undang-undang No 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum.
Acara menyampaikan pendapat di muka umum yang akan digelar pada hari Selasa 16 Mei 2023 yang akan didampingi para awak media yang meliput dari berbagai media itu, nantinya akan kita beberkan permasalahan yang ada dilapangan serta temuan temuannya karena kegiatannya di lapangan hasil dari pembangunan SBSN ada yang sampai sekarang baru juga beberapa bulan beres udah pada rusak lagi. Semoga semuanya berjalan lancar dan adanya dugaan KKN bisa terang benderang benar dan tidaknya banyak masalah.kami dukung dan mengawal penuh kepada pihak kejati jabar agar permasalahan ini tuntas dan bisa terlihat aktor dibalik bantuan ini yang katanya banyak kebocoran anggaran.
(Team)
