DPR Minta Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Pangan saat Ramadhan

- Pewarta

Senin, 4 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.  dok. DPR RI.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. dok. DPR RI.

 JAKARTA Kontroversinews.com Anggota DPR RI meminta pemerintah untuk mencari solus mengatasi kenaikan harga pangann saat Ramdhan.

Senin (4/4/2022), Andi Akmal Pasluddin, Anggota DPR RI Sulawesi Selatan II mengatakan, Pemerintah harus cek dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut. Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini.

Ia memberikan contoh serangkaian harga pangan yang masih bertahan pada harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai merah.

Legislator Distrik Pemilihan (Distrik Pemilihan) Sulawesi Selatan II memberikan contoh serangkaian harga pangan yang masih bertahan pada harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai merah.

Di sisi lain, katanya, mengatakan pajak nilai tambah 11 persen dan juga terjadi harga harga Pertamax dan bahan bakar diesel non-subsidi.

Selain itu, Akmal mempertanyakan tema minyak goreng, yang merupakan janji pemerintah untuk memberikan subsidi dengan harga IDR 14.000.

Minyak goreng massal masih dipantau dengan harga Rp19.875 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan premium berlimpah di pasaran dengan harga hingga Rp 50.000 untuk dua liter.

Dia mengungkapkan subsidi matahari ada juga kelangkaan meskipun bahan bakar (BBM) adalah pilar transportasi logistik untuk distribusi makanan dari pusat-pusat produksi hingga konsumen.

Dia juga menyarankan bahwa semua produk strategis, seperti makanan dan energi, harus menjadi pemerintah untuk menjadi “pemimpin harga”.

“Kondisi minyak goreng di mana pribadi penuh dengan harga yang kuat, pemerintah yang memiliki kekuatan tidak dapat mengendalikan pasar yang dikendalikan secara pribadi,” kata Akmal.

Menurutnya, pemerintah harus dapat mengendalikan minyak goreng bersubsidi mulai dari harga hingga ketersediaannya, termasuk distribusi.

Berita Terkait

Pentingnya Diskusi Publik Terbuka”Bedah APBD Demi Kuningan Maju
Hadir di Bedas Expo 2025, BPR Kerta Raharja Diserbu Calon Nasabah
Satgas PHK dan Titik balik Perlindungan Tenaga Kerja
Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP Stabil Meski Minyak Dunia Anjlok
Rupiah Menguat Dipengaruhi Sikap Trump yang “Melunak” Terkait Tarif
Kelompok Patani Kopi Mekarsari Gelar Diskusi, Membahas Pengembangan Usaha Kopi yang Terarah dan Berkelanjutan
Imbas Layanan Bermasalah, Pramono Minta Direktur IT Bank DKI dicopot
Ekonom Bahana Nilai Ekonomi RI tidak Rentan Guncangan Sentimen Global

Berita Terkait

Rabu, 14 Mei 2025 - 20:58

Pentingnya Diskusi Publik Terbuka”Bedah APBD Demi Kuningan Maju

Selasa, 29 April 2025 - 17:50

Hadir di Bedas Expo 2025, BPR Kerta Raharja Diserbu Calon Nasabah

Senin, 21 April 2025 - 11:44

Satgas PHK dan Titik balik Perlindungan Tenaga Kerja

Senin, 14 April 2025 - 10:45

Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP Stabil Meski Minyak Dunia Anjlok

Senin, 14 April 2025 - 10:44

Rupiah Menguat Dipengaruhi Sikap Trump yang “Melunak” Terkait Tarif

Berita Terbaru