Bupati Subang Kena OTT KPK, Aher Sebut Proyek Patimban tak Terganggu

- Pewarta

Kamis, 15 Februari 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung | Kontroversinews.-Bupati Subang Imas Aryumningsih terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Diduga kasus yang menjerat Imas terkait proyek Pelabuhan Patimban. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut. Meski begitu, dia tidak khawatir penangkapan itu berpengaruh terhadap proyek Patimban.

“Pokoknya urusan dugaan biarkan saja serahkan ke KPK. Proyek patimban Insya Allah (tidak terganggu) karena ini proyek pemerintah pusat kan,” katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (14/2).

“tentu ada kaitan dengan Pemda dalam konteks tata ruang, administrasi dan lain-lain, tapi itu bukan dalam konteks berat. Insya Allah enggak terganggu,” kata dia melanjutkan.

Seperti diketahui, proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang diprediksi bisa beroperasi tahun 2019. Proyek pemerintah pusat itu diproyeksikan untuk meningkatkan perekonomian.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan Patimban sebesar Rp 43 triliun, sedangkan pembebasan lahannya Rp 500 miliar.

Jika pencairan anggaran sudah dilakukan, pengerjaan konstruksi langsung digenjot sesuai arahan presiden. Sebelumnya, pemerintah pusat bersama provinsi dan kabupaten Subang Imas sebut sudah merampungkan penetapan lokasi reklamasi.

Penetapan lokasi pembangunan tersebut meliputi wilayah di dua kecamatan di Kabupaten Subang. Wilayah itu dalah Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Pusakaratu, dan Desa Kotasari yang ada di Kecamatan Pusakanagara. Sedangkan di Kecamatan Pusakajaya akan meliputi Desa Pusakajaya. [cob]

Berita Terkait

Pemkab Bandung Komitmen Tangani Banjir di Margaasih, Wabup Ali Syakieb Tinjau Lokasi dan Pastikan Pemulihan
Bandung Bedas Green Techno, Inovasi Pengolahan Sampah Solusi Perubahan Iklim
PGRI Kecamatan Talun Bantah Pemberitaan Dugaan Korupsi Dana BOS Oleh Sekolah
Pemkab Bandung: Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Berpedoman Pada Visi Misi dan Program Kepala Daerah
LSM Prontal: Oknum Dewan “Sewa Preman” Berujung Urusan Pidana di Polres Kuningan
LSM Prontal: Dana JKN dan BOK Diduga Jadi Ajang “Korupsi” Layak Dibidik KPK
Kemensos Salurkan Bantuan untuk 2.646 Warga Korban Banjir di Sumedang
Ketua Gibas: Gegara “Uang Receh” Oknum Dewan Sewa Jasa Preman

Berita Terkait

Rabu, 19 Maret 2025 - 15:21

Pemkab Bandung Komitmen Tangani Banjir di Margaasih, Wabup Ali Syakieb Tinjau Lokasi dan Pastikan Pemulihan

Selasa, 18 Maret 2025 - 15:10

Bandung Bedas Green Techno, Inovasi Pengolahan Sampah Solusi Perubahan Iklim

Selasa, 18 Maret 2025 - 13:48

PGRI Kecamatan Talun Bantah Pemberitaan Dugaan Korupsi Dana BOS Oleh Sekolah

Selasa, 18 Maret 2025 - 12:19

Pemkab Bandung: Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Berpedoman Pada Visi Misi dan Program Kepala Daerah

Selasa, 18 Maret 2025 - 11:29

LSM Prontal: Oknum Dewan “Sewa Preman” Berujung Urusan Pidana di Polres Kuningan

Berita Terbaru