Pekanbaru (Kontroversinews ).-Dimasa pendemi wajar semua pelayanan di kantor-kantor Dinas dibatasi pelayanan tatap muka. Kini masa pandemi sudah selesai dan diumumkan kepala Negara Bapak H. IR. Joko Widodo dan semua instansi berbenah untuk melayani masyarakat dengan baik dan benar.
Namun di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pekanbaru tidak berubah, semua urusan masih online yang kadang jaringan rusak, belum lagi masyarakat belum memiliki smartphone android atau belum pahan memakai alat komunikasi tersebut.
Beberapa masyarakat yang antre untuk dilayani sangat kesal karena sistim ini. Hasil investigasi wartawan kontroversinews.com di Lingkungan Distarduk sistem ini diduga sengaja dibuat agar semua urusan lewat calo yang tidak lain adalah dari oknum pegawai dan tenaga honorer di lingkungan kantor Distarduk itu sendiri.
Info yang diperoleh untuk mengurus KTP saja harus bayar min Rp.100.000 tambah cetak KK tambah biaya lainnya. Bahkan ada yang sampai bayar Rp. 300 ribu. Sudah lebih susah ketika dulu masyarakat urus KTP membayar, tidak sampai semahal itu.
Kini dicanangkan pemerintah semua urusan kependudukan gratis, hal ini tidak dapat dirasakan masyarakat kalau gratis tunggu beberapa Minggu dan jika bayar butuh paling lama 2 hari.
Sudah cukup parah situasi ini dirasakan warga Kota Pekanbaru. Apakah ada sistem setoran kepada kepala Dinas ini yang perlu diselidiki.
Ketua DPD Riau LSM, Pemantau pembangunan Daerah dan Penegakan Hukum DR. Manahan Hutagaol mengatakan PLT. Walikota harus turun ke lapangan tanya langsung masyarakat puas atau tidak pelayanan di Kantor Distarduk. Beliau baru diangkat sepertinya belum pernah memantau langsung di dinasnya.
“Karena Distarduk tempat masyarakat berurusan langsung keperluan kependudukannya dan ibu kadis juga jangan hanya terima siap laporan dari bawah buat donk Meping target urusan sesuatu perlu batas waktu,dan target pencapaian,” ucap pak Hutagaol.
Lanjut Hutagaol, belum lagi sudah tiga pekan ini kantor Distarduk tidak melayani Pencetakan KTP alasan jaringan bermasalah dan kendala ini tidak di beritahu secara umum buat masyarakat Kota Pekanbaru.
Gubernur Riau sepertinya harus turun tangan membenahi ini masyarakat sudah menjerit ke kantor mana lagi urus KTP khusus di Kota Pekanbaru, media ini mencoba urus langsung hanya urus suket harus antre sampai berjam-jam yang seharusnya selesai hanya 5 menit jika ada niat dari pegawai untuk satu urusan di ruangan informasi butuh satu jam lebih di layar informasi dan no itu tidak berganti dengan no lain.
Diduga disengaja agar masyarakat yang bosan urus lewat calo jadi sudah persekongkolan. Mudah-mudahan lewat berita ini PLT. Kota Pekanbaru Muflihun turun melihat langsung dan memberi sanksi yang tegas jika bermain-main dengan sistem yang telah ditetapkan. (DH)
