Samosir ( Kontroversinews ) – Masyarakat dapat memberikan sumbangan melalui penyampaian pertanyaan terhadap kerawanan Pilkada. Memberikan informasi kerawanan Pilkada dan cara mengatasinya.
Hal itu disampaikan oleh komisioner Bawaslu Samosir , Jonsen Situmorang pada rapat koordinasi bersama stakeholder & launching indeks kerawanan Pilkada Tahun 2024, Senin (28/10/2024) di Hotel Labersa Samosir.
Turut dihadiri para komisioner Bawaslu Samosir, Kajari Samosir Graham Hutagaol, Kasat reskrim polres samosir Iptu Eduard Sidauruk, Kepala Badan Kesbangpol Dumochs pandiangan, LO pasangan calon nomor urut 1 dan LO pasangan calon nomor urut 2 dan tokoh masyarakat perwakilan dari 9 Kecamatan bersama Pers.
Jonsen juga menyampaikan, terimakasih atas kehadiran stakeholder atas acara tersebut. Ia mengimbau stakeholder seperti Tokoh masyarakat, insan pers berperan mengawasi jalannya tahapan Pilkada.
Menurut Jonsen situmorang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pilkada Bawaslu bertugas mengentivikasi dan mencermati kerawanan pemilu.
Seperti potensi menghambat jalannya pemilihan yang demokratis.
Fokus utama memetakan isuisu rawan dari pencalonan dan masa kampanye sampai ke perhitungan suara. Serta pelanggaran kode etik dan intimidasi serta pemakaian pasilitas pemerintahan dan kenetralan para ASN.
Sementara itu komisioner Bawaslu Rianto Nainggolan, mengharapkan semua elemen masyarakat dapat memberikan sumbangsih dan ide-ide dalam pengawasan Pilkada 2024 Supaya Pilkada bisa berjalan baik dan kondusif. Karena Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita berbagai informasi kepada masyarakat disekitar kita, agar berdemokrasi dengan sehat.
Imbauan, agar tidak takut dalam melaporkan ke Bawaslu pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat. Bawaslu pasti siap menangani laporan pelanggaran sesuai dengan aturan yang ada.
Harapan kami dari Bawaslu, bersama stakeholder bisa mengawasi jalannya Pilkada.
Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol mengatakan, demokrasi artinya kekuasaan yang berasal dari masyarakat. Pada jaman dahulu kekuasaan terjadi disuatu pihak, maka terjadilah perubahan sehingga terjadilah dan dilakukan pemilihan oleh rakyat. Tidak akan ada pemilu tanpa demokrasi, tanpa demokrasi tidak ada pemilu Dan pemilu itu harus diawasi.
Pemilu dan pilkada dilakukan secara periodik dan harus dibarengi dengan pengawasan, maka muncullah Bawaslu.
Sangat diperlukan adanya suatu keberanian Bawaslu karena diberikan kewenangan dalam tugasnya mengawasi, imbuhnya.
Kandidat peserta Pilkada adalah orang-orang yang luar biasa yang memiliki pengaruh dan modal materi yang banyak. Untuk itu Bawaslu dituntut harus berani dan tegas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Dilanjutkan masa kampanye suhu politik akan naik dimana para kandidat pasangan calon bersama para tim pemenangan akan bekerja keras merebut hati masyarakat, ujarnya.
Ingatlah Bawaslu tidak bekerja sendiri, peran serta masyarakat luar biasa. Selain punya hak suara, masyarakat juga berperan mengawasi memantau dan bisa jadi sumber pelapor serta bisa juga sebagai pelaku pelanggaran, sebutnya.
Banyak sekali titik-titik kerawanan pelanggaran Pilkada. Dan banyak bentuk politik uang, ada uang tunai, bantuan sembako, doorfize def dan bentuk lainnya.
Kerawanan-kerawan dalam kampanye banyak muncul. Netralitas ASN merupakan salah satu titik rawan pelanggaran Pilkada. Juga petahana mengkampanyekan dirinya melalui program-program pemerintah.
Kajari menambahkan didalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 ada peraturan pemberi uang dan penerima uang sama-sama bersalah. Semua kembali kepada masyarakat ketika seseorang memberi dengan mengarahkan pilihannya kepada seseorang kandidat, berani ngak penerima untuk melapor ke Bawaslu. Hanya keberanian melapor ini cara kita bersama kos pilkada menurun, tutup nya.
Kasat Reskrim polres Samosi Iptu Eduard Sidauruk mengatakan, kami hadir disini bukan menggurui, tapi karena ada undangan dari Bawaslu. Kepolisian sebagai Kamtibmas (melindungi, mengayomi dan melayani) masyarakat.
Keamanan
