Apa alasan Perbup, Baliho di Turunkan Tanpa Peringatan.

oleh
Samosir | Kontroversinews. Penurunan Baliho Calon Bupati/Wakil Bupati Vandiko-Martua oleh Satpol PP Samosir dengan alasan Perturan Bupati Samosir (Perbup).
Penurunan Baliho tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Perijinan dan Satpol PP Samosir secara paksa tanpa adanya surat peringatan. Pemasangan baliho jalan Kelurahan Pintusona, Kec Pangururan, Samosir Rabu 29/7/2020.
Ketika dikonfrimasi wartawan, Kabid Dinas Perijinan Jerry Manurung meyatakan dasar penurunan baliho berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2020.
Namun ketika wartawan meminta petikan Perbup itu hingga berita ini diterbit tidak kunjung diberikan.
“Itulah sebagai dasar melakukan penurunan baliho karena Perbup Nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan pajak daerah Kab Samosir,” ujar Jerry Manurung.
Alasan tersebut kata Jerry Manurung karena belum diurusnya surat ijin atas pemasangan baliho dari Dinas Perijinan Samosir.
“Walau sebagai sosialisasi atau perkenalan diri, namun sebelum penetapan calon tetap, pemasangan baliho tetap berbayar,” jelas dia.
Dikesempatan itu, juru bicara (Jubir) Balon Bupati Samosir Diki Ricardo Gultom menyatakan keberatan atas penurunan baliho dan mengatakan itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kami telah berkomunikasi (Pemkab Samosir, red) dan dijelaskan secara rinci proses pendirian bangunan dan pengurusan ijin yang sudah dilakukan,” jelas Diki Gultom.
Dijelaskan sesuai Undang-undang 38 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan ruas jalan diatur oleh Kementrian PUPR.
“Kewenangan pemberian ijin pembangunan di ruas jalan nasional merupakan wewenang Kementrian PUPR dan sudah mendapatkan ijin dari kementrian PUPR bulan Juni 2020 lalu,” ujar Diki Gultom.
Sambil menunjukkan surat Diki Gultom tertera Surat Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi bernomor HM.05.03/Bb2/994 bertanggal 19 Juni 2020 dengan 15 titik diruas jalan nasional ringroad Samosir.
Baliho bukanlah reklame yang membutuhkan ijin dari Dinas Perijinan karena sifatnya bukan komersial tapi bentuk sosialisasi calon peserta pemilu yang diperbolehkan Undang-undang Pemilu,” tambahnya.
Kordinator pemenangan Balon Bupati Samosir Jogar Simbolon menambahkan pihaknya telah menyampaikan ijin dari Kementerian PUPR ke dinas perijinan Samosir, namun Dinas Perijinan Samosir tetap memaksakan pihaknya mengurus ijin Pemkab Samosir.
“Sudah disampaikan ijin Kementrian PUPR sehari sebelum diturunkan baliho tersebut ke dinas Perijinan Samosir, tetapi tidak ada titik temu pertemuan. Karena tidak ada solusi pertemuan, kami meminta surat peringatan dengan melampirkan undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar permintaan penurunan baliho kami,” ujar Jogar Simbolon.
Sambil menunggu surat peringatan dari Pemkab Samosir alhasil secara paksa langsung melakukan tindakan penurunan baliho.
“Seharusnya ada surat peringatan secara prosedur jika memang ada kesalahan atau pelanggaran supaya pihaknya bisa menjawab secara tertulis sesuai dengan prosedur juga,” tambahnya.
Ketika wartawan minta tanggapan dari masyarakat marga Simbolon dan Ambarita, kebetulan.melihat langsung penurunan baliho tersebut menyatakan mungkin takut kalah dengan Vandiko-Martua. Paling tidak di buat surat panghilan 3 kali, baru diturunkan paksa, ini kan main hakim sendir, ini lah kepemimpinan tidak tegas. Makanya jajaran PNS di Pemkab Samosir semaunya kerja, tegas mereka dengan nada kesalny.(sdbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *