Kuningan | Kontroversinews.- KABUPATEN Kuningan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Dengan demikian, Kabupaten Kuningan telah empat kali meraih penghargaan KLA. Penghargaan KLA Tahun 2019 ini diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yambise kepada acar Bupati Kuningan H. Acep Purnama, pada acara Malam Penganugerahan KLA Tahun 2019, di Four Points Hotel Sheraton Kota Makasar Sulawesi Selatan, Selasa (23/7/19) malam.
“Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi kepada masyarakat Kabupaten Kuningan yang telah berpartisipasi dengan baik khususnya dalam perlindungan anak sehingga Kuningan dapat memperoleh penghargaan KLA selama empat tahun berturut-turut,” kata Bupati Acep Purnama, usai menerima penghargaan itu. Menurutnya. ini salah satu bukti Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang memiliki banyak hal positif, dan berjalan dengan benar khususnya dalam hal perlindungan hak anak.
Bupati Acep menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kunngan akan terus berupaya untuk mewujudkan hak-hak anak di Kuningan. Seperti memperoleh pendidikan, kesehatan yang layak, dan hak untuk bermain. Menurutnya, penghargaan ini adalah buah kerja bersama semua elemen, masyarakat, pemerintah, DPRD serta pihak swasta. Untuk atas nama pemerintah ia mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
“Semoga kerja kita dapat menjadikan anak-anak kita generasi emas yang akan mewarisi cita-cita kita semua membawa Kabupaten Kuningan yang maju,”imbuhnya. Sementara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana, Yambise, mengatakan penghargaan itu sebagai apresiasi dukungan pemerintah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Senada dengan Dra. Lenny N. Rosalin, Ketua Tim Verifikasi KLA dan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, mengatakan Kabupaten Kuningan telah memenuhi beberapa prinsip anak, antara lain minimnya diskriminasi terhadap anak, kepentingan hak anak terpenuhi, mendengar pandangan anak dan hak kelangsungan hidup.
Ia menerangkan, setiap kabupaten dan kota yang mendapat penghargaan layak anak telah menempuh berbagai penilaian, pertama penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing daerah, tahap kedua yaitu verifikasi, ketiga verifikasi lapangan atau penilaian langsung ke titik-titik yang menjadi pertimbangan penilaian. selanjutnya tahap verifikasi final oleh tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.(d.setiawan/wahyudin)
