Kuningan | Kontroversinews.-Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mengijinkan dibangunnya Pabrik ballpoint dengan aturan Diskresi kebijakan spesial yang mengenyampingkan aturan yang ada yaitu Perda nomor 26 tahun 2011 tentang RTRW.
Keluarnya Diskresi sangat jelas adanya kekosongan payung hukum sehingga pemerintah daerah bingung aturan yang mana sebagai acuan payung hukumnya. Maka lahirlah istilah Diskresi bukan kebijakan tetapi lebih kepada kebijaksanaan hal ini seperti dilontarkan teman-teman ormas, saat mengadakan audensi dengan jajaran eksekutif dan Legislatif bertempat di Gedung DPRD (8/1/19).
Seperti yang disampaikan Ketua Gibas Manaf Suharnaf bahwa aturan di Kab.Kuningan harus jelas zona pembanguna sebuah pabrik jangan sampai di buat abu-abu.”kami para Ormas menyayangkan hingga saat ini belum ada payung hukum yang jelas, mana zona pabrik mana kawasan Industri, harusnya segera dibuat perda agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari,”tegasnya.
Hal lain juga disampaikan Ormas LMPI bahwa kebijakan Diskresi sangat jelas sekali bertentangan dengan Perda nomor 26 tahun 2011. Jadi payung hukum manakah sebagai acuannnya.? Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya juga sudah di adakan audensi namun belum ada titik temu, kata Cahyo dari LMPI ini. Maka kami mendesak kejelasan mau seperti apa langkah pemerintah daerah maupun legislatif kedepannnya menyikapi hal ini.
Tunggul Naibaho ikut menanggapi dengan berdirinya pabrik pulpen menurutnya tidak lantas permasalahan kemiskinan selesai begitu saja dan yang jadi permasalahan dan temuan baru pabrik pulpen terkesan dipaksakan karena menurutnya hangatnya perbincangan adanya dugaan gratifikasi oleh bupati Kuningan yang mencapai anggaran 8 miliar dan itu yang perlu diungkap kebenarannya, kalau impo adanya dugaan itu masih ragu menurut Tunggul ” silahkan bupati panggil saya untuk klarifikasi pada saya dan saya siap hadir dan akan saya jelaskan impor dugaan ini dan mengenai diskresi sesuai undang undang, diskresi ini mengatur tindakan untuk mengatasi persoalan konkrit yang tidak ada pilihan.sementara perda RTRW nomor 26 tahun 2011-2031 sangatlah jelas.
Sementara itu, tanggapan Kepala Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan M.Ridwan Setiawan MH.,M.Si menyikapi desakan para Ormas menyampaikan bahwa diakuinya pemerintah daerah merasa bingung menentukan arah kebijakan aturan dan payung hukum manakah yang akan dijadikan pedoman. Maka lahirlah kebijakan Diskresi. ” kita maklumi juga bahwa Diskresi ini lahir diambil dari aturan tentang RTRW yang sipatnya makro, klo pun secara spesifik masuk di RDTR hingga saat ini belum ada perdanya,”ungkapnya.
Kita maklumi juga bahwa dengan di ijinkannnya dibangun Pabrik PT ASABA. Kita tahu bahwa saat ini tingkat pengangguran di Kabupaten Kuningan sangat memprihatinkan,maka pertimbangan inipula yang menjadikan dasar kebijakan tersebut.
Ditempat terpisah mewakili Kepala Badan Perencanaa Daerah Kabupaten Kuningan Melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Wawan Setiawan,.MT menuturkan kepada Patrolinews bahwa aturan Diskresi diambil dari aturan makro tentang RTRW. “kalau diarahkan kepada acuan RDTR secara mendetail memang belum ada payung hukum,sebab hingga saat ini juga usulan tentang Perda RDTR belum dibuat, tinggal sejauhmana para anggota dewan mengesahkan perda tersebut,”paparnya. (ds)
