BANDUNG (Kontroversinews).– Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, memasuki hari ke-4 pasca gempa bumi di Kabupaten Bandung, khususnya yang melanda wilayah Kecamatan Kertasari, Pangalengan dan Pacet, yang terjadi Rabu (18/9/2024) lalu, saat ini pihaknya mulai melakukan assessment.
“Ada 50 tim yang mulai ke lapangan untuk melihat apakah kondisi bangunan itu rusak berat, sedang, atau ringan,” kata Bupati Bandung saat menghadiri kegiatan Yaumul Ijtima Kajian Kitab Hikam di Pontren Darunnian Al Islami, Jalan Cagak Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Sabtu (21/9/2024).
Assessment tersebut, kata Dadang, untuk mengetahui mana yang nantinya ditangani BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melalui anggaran APBN, dan mana yang ditangani Provinsi Jabar dari anggaran APBD Provinsi Jabar, dan mana yang ditangani APBD Kabupaten Bandung.
“Ini tentu, semuanya kembali kepada data. Ketepatan data ini tidak hanya pada like and dislike, tapi harus berdasarkan data faktual di lapangan,” katanya.
Dadang menyebutkan, pihaknya kemarin sudah mengadakan rapat dengan para kepala desa dan camat di daerah yang terdampak gempa bumi. Termasuk juga rapat dengan para stakeholder dan BNPB, untuk menentukan kondisi bangunan mengalami rusak berat, sedang dan ringan.
Nantinya, lanjut Dadang, kondisi rumah atau bangunan yang rusak bakal mendapatkan bantuan dari BNPB sebesar Rp60 juta, rusak sedang mendapatkan bantuan Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.
Di hadapan para ulama, Dadang mengungkapkan bahwa gempa bumi yang terjadi pada Rabu lalu itu sempat mengagetkan masyarakat Kabupaten Bandung. “Pusat gempa berada di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari, yaitu gempa tektonik. Gempa besar. Tak menyangka bakal terjadi gempa bumi,” ujarnya.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa pasa hari pertama terjadi gempa bumi, sebanyak 5.000 unit rumah mengalami kerusakan. “Saat ini, ditotal sekitar 8.400 rumah yang terdampak gempa. Selain itu, ada sekitar 38 bangunan fasilitas umum seperti sekolah, masjid madrasah, pondok pesantren dan sarana kesehatan, yang juga rusak akibat gempa,” tuturnya.
Menurut Kang DS, rumah-rumah warga yang terdampak gempa ternyata lahannya tak semuanya milik sendiri. “Ada yang numpang di lahan milik perkebunan dan tak jelas. Sementara bantuan pemerintah pusat melalui BNPB dengan catatan tanah hak milik,” ucapnya.
Kang DS mengatakan, untuk penanganan bencana alam tersebut pihaknya melibatkan BAZNAS, dengan harapan BAZNAS bisa membantu warga yang terdampak gempa. Seperti membantu memperbaiki rumah warga yang rusak akibat gempa tersebut.
“Penanganan pasca gempa bisa dilaksanakan dengan cepat, dan bisa segera diselesaikan, mengingat keburu turun hujan,” katanya.
