JAKARTA (kontroversinews.com) – Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kementerian Sosial menyatakan menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat .
Salah satu program bansos terbaru berupa kebijakan memberi bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai anggaran sebesar Rp7,08 triliun.
“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Risma dalam jumpa pers dengan media di Surabaya, Selasa (20/7).
Tidah hanya itu, ada pula kebijakan berupa penyaluran beras, di mana Kemensos menyalurkan bantuan 5 kg beras khusus untuk pekerja sektor informal di Jawa dan Bali yang terdampak PPKM Darurat. Para penerima bantuan beras ini mencakup pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, hingga karyawan kontrak.
Untuk mewujudkan kebijakan Kemensos terbaru, disediakan total 2.010 ton beras. 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3 ribu paket beras berisi 5 kg beras, dan 6 ribu paket berisi 5 kg beras untuk enam ibukota provinsi.
Mengutip dari CNN indosia, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dibantu TNI-Polri untuk menyalurkan beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. Sehingga, total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg.***AS
