SOREANG || KONTROVERSINEWS – Kepala Disperkimtan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan) Kabupaten Bandung, Ir. H. Erwin Rinaldi M.Sc., akan mengoptimalkan anggaran program dari berbagai multi penganggaran seperti provinsi dan APBN, di samping juga mengupayakan sumber-sumber pembiayaan dan model pelaksana pekerjaan yang lain. Langkah tersebut, kata dia, antara lain demi terealisasinya seluruh program unggulan Pemkab Bandung melalui instansinya di tahun 2021.
Disperkimtan Kabupaten Bandung, menurut Erwin, memiliki tiga program utama pada 2021 ini. Yaitu pencapaian air bersih, pencapaian sanitasi dan pengentasan masalah daerah kumuh. Tiga program tersebut sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memang memprioritaskan universal akses.
“Ada juga program strategis yang walaupun anggarannya tidak turun kesini, tapi manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” kata Erwin saat di temui wartawan di ruang kerjanya, Senin (11/01/2021).
Jika melihat struktur investasi infrastruktur di pemukiman, kata Erwin, sebesar 70 persen pembangunan berasal dari masyarakat itu sendiri. Contohnya, masyarakat biasa membangun sendiri sumur air bersih atau jika di komplek perumahan, pengembanglah yang melakukan pembangunan kemudian dijual ke masyarakat.
“Nah tugas kita adalah melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat, bahwa air bersih yang benar itu yang begini, air bersih harus di cek nanti sumbernya seperti ini, sanitasi yang benar seperti ini,” tutur Erwin.
“Kita optimalkan inovasi dan upaya seperti itu, supaya bisa lebih banyak menggaet anggaran dari pihak lain, dari CSR ataupun program sharing dengan perusahaan-perusahaan,” sambungnya.
Saat ini, ungkap Erwin, target pencapaian Pemerintah Kabupaten Bandung dalam program air bersih dan sanitasi, sudah melebihi rata-rata daerah lain di Jawa Barat. Namun tentu saja masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, seperti penataan daerah kumuh, yang meliputi pembenahan jalan lingkungan, perbaikan rumah termasuk sanitasinya. Dari data awal, Erwin menyebutkan ada sekitar 1.300 hektar daerah kumuh yang tersebar di Kabupaten Bandung.
“Kalau ngomongin daerah kumuh itu, bukan berarti satu wilayah terblok kumuh semua, tapi hanya spot-spot tertentu misalnya daerah perkotaan yang padat penduduk, daerah pinggiran (urban) dan daerah-daerah yang mungkin teraliri banjir,” paparnya.
Disperkimtan Kabupaten Bandung sendiri memang memiliki SK Kumuh. Namun, Erwin mengaku bahwa pihaknya fokus kumuh perkotaan, daerah yang punya karakteristik banjir atau daerah di jalur sungai. Selain itu, lanjut Erwin, kepadatan penduduk juga mengakibatkan akses terhadap infrastruktur pemukimamnya jadi kumuh. Misalnya, MCK kurang, tapi orangnya banyak.
“Jadi yang akan kita kerjakan itu lebih ke inovasi, kalau tugas mah kan sudah jelas, air bersih, sanitasi, rutilahu, lingkungan , dan bedah kampung,” ujar Erwin ( Lily Setiadarma )
