MARGAHAYU || KONTROVERSINEWS – Dalam gelaran debat publik Calon Bupati/Wakil Bupati Bandung terdapat satu pertanyaan dari penyusun materi yang wajib dijawab oleh Ketiga pasangan calon, yaitu Kurnia Agustina-Usman Sayogi, Yena Iskandar Ma’soem-Atep dan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.
Inti dari pertanyaan itu adalah bagaimana langkah yang akan diambil untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam aspek-aspek pemerintah, memodernisasi struktur dan fungsinya, penguatan e-government hingga mendorong transparansi, akuntabilitas dan memperluas keterlibatan warga dan pengadaan barang dan jasa, promosi jabatan, pengawasan dan penyediaan infrastruktur di daerah, sehingga berdampak nyata bagi peningkatan kepuasaan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung ?
Menjawab pertanyaan tersebut, Calon Bupati Bandung Nomor Urut 1, Kurnia Agustina mengatakan bahwa dengan pendekatan teknologi 4.0, pihaknya menawarkan program Pandawa yaitu Pelayanan Adminduk Lewat WA (Whatsapp). Teh Nia mengakui bahwa sampai hari ini pemerintah masih belum bisa mengakomodir antrian masyarakat yang mengurus data-data administrasi.
“Kami mencoba mengurai ini. Mereka tidak perlu jauh-jauh datang, tapi lewat genggaman gadget dalam tangannya. Bisa langsung mengirimkan data-data yang diperlukan, cepat di print di Yandu (Pelayanan Terpadu) yang akan kita siapkan melalui mobil-mobil unit untuk bergerak masuk dan menjemput bola,” tutur wanita yang akrab disapa Teh Nia.
Untuk mensupport program Pandawa itu, dirinya akan menyiapkan 34 pelayanan terpadu. Teh Nia juga memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tata kelola birokrasinya, kita harapkan support teman-teman agar jujur, amanah dan berintegritas,” jelas Teh Nia di sela-sela debat publik pasangan calon di Kopo Square, Margahayu, Sabtu (31/10).
Calon Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1, Usman Sayogi mengatakan output dari digitalisasi birokrasi adalah kesejahteraan masyarakat. Kata Usman, birokrasi harus melayani, terintegrasi, cerdas dan jujur.
“Sekarang saatnya untuk transaksi non tunai. Jadi langsung via bank atau online dan transaksi tanpa orang. Artinya, harus dengan digital. Misalnya pembayaran PBB, SPPT bisa via digital,” pungkas Usman.
Calon Bupati Bandung Nomor Urut 2, Yena Iskandar Ma’soem mengatakan bahwa misinya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Berkaitan dengan digitalisasi dalam pemerintahan, kata Yena, itu mutlak harus dilakukan.
Yena mengaku banyak memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan, yang menggunakan sistem teknologi. Nantinya, jika memang terpilih menjadi Bupati, maka sistem teknologi itu akan diterapkannya pada Pemerintahan Kabupaten Bandung.
“Kami akan membuat data yang terintegrasi dari pusat, pemerintahan daerah sampai tingkat desa. Sehingga kami akan membangun digitalisasi desa,” ujar Yena
Menurut Yena, desa menjadi penopang ujung tombak bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dirinya ingin membuat aplikasi yang berbasis teknologi dan tentunya terintegrasi dengan desa-desa. Sehingga, masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut.
“Misalnya membuat KTP, tidak perlu harus datang ke tempat, masyarakat bisa mengakses aplikasi,” katanya.
Pembuatan aplikasi ini akan terintegrasi dengan desa, dengan tujuan membantu masyarakat yang belum melek teknologi. Kata Yena, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung tinggi, tapi masih jauh jika dibandingkan dengan Kota Bandung.
“Yang sekarang ini terjadi adalah carut-marut bantuan sosial, dan itu terkait dengan data. Sehingga data ini akan transparan dan bisa diakses oleh seluruh warga Kabupaten Bandung. Kami akan pastikan dengan data teknologi yang kami miliki ini, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seputar pembuatan KTP, carut marut data bantuan sosial dan juga program-program lainnya,” papar Yena.
Calon Bupati Bandung Nomor Urut 3, Dadang Supriatna mengatakan kedepan setiap daerah harus membuat smart city. Dari mulai pemerintah daerahnya hingga ke tingkat desa bahkan tingkat RW. Kata pria yang akrab disapa Kang DS, salah satu jawaban dari permasalahan mengenai masih adanya masyarakat yang kesulitan membuat KTP, adalah dengan digitalisasi.
Sayangnya, lanjut Kang DS, di Kabupaten Bandung masih ada daerah yang blank spot. Oleh karena itu, dirinya akan berupaya agar semua daerah bisa terjangkau Base Transceiver Station (BTS).
“Dalam e-government tentunya harus lebih transparan. Kedepan harus dilakukan secara digitalisasi,” kata Kang DS.
Dengan adanya digitalisasi itu, maka diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bandung termasuk dalam hal destinasi wisatanya, baik di wilayah Pangalengan, Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali, Cimenyan dan Cicalengka.
“Dengan digitalisasi, kita bisa memblow up daerah-daerah yang berpotensi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.
Kaitan dengan promosi jabatan, Kang DS memastikan kedepannya tidak ada istilah almamater dan non almamater. Menurutnya, semua ASN memiliki hak yang sama dan mempunyai langkah-langkah yang strategis dan memiliki keinginan untuk pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
“Tentunya dalam rangka digitalisasi, kita akan melihat sampai sejauh mana langkah dan kinerja seorang birokrat. Tentunya dilihat dari fit and dinamis. Dengan langkah-langkah ini, bisa menjadi salah satu penilaian dan indikator untuk peningkatan tunjangan kinerja daerah. Artinya, dilihat daripada kehadiran dan juga output yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung,” papar Kang DS.
Calon Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 3, Sahrul Gunawan mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pendapatan Kabupaten Bandung di sektor wisata hanya Rp74 juta. Padahal berdasarkan pengalamannya yang setiap Sabtu-Minggu berkunjung ke daerah selatan, banyak kendaraan yang datang sehingga menimbulkan kemacetan di daerah tersebut.
“Ini perusahaan atau kabupaten. Kita bisa mendapatkan manfaat dari digitalisasi,” tutup Sahrul. ( Lily Setiadarma )
