Usulan Penyelenggaran Pilkades di Kab. Bandung Ditolak

- Pewarta

Kamis, 5 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bandung, HM.Dadang Supriatna memberikan keterangan pers terkait program Pilkades di Kabupaten Bandung yang sudah 4 kali mengalami penundaan akibat terganjal oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Photo || Lee

Bupati Bandung, HM.Dadang Supriatna memberikan keterangan pers terkait program Pilkades di Kabupaten Bandung yang sudah 4 kali mengalami penundaan akibat terganjal oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Photo || Lee

 

SOREANG (Kontroversinews.com) — Bupati Bandung, HM.Dadang Supriatna mengatakan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, pihaknya langsung membuat surat yang ditujukan kepada Kemendagri agar Pilkades Kabupaten Bandung bisa berjalan.

Sebagaimana diketahui, Pilkades yang akan diikuti oleh 49 desa itu awalnya akan dilaksanakan pada 14 Juli 2021, namun diundur menjadi 28 Juli 2021, kemudian dijadwalkan ulang menjadi tanggal 4 Agustus 2021 dan kini kembali diundur hingga tanggal 11 Agustus 2021.

“Pilkades dan PAW itu ditunda. Yang seharusnya tanggal 11 Agustus 2021, diundur sampai dengan waktu yang belum bisa saya putuskan,” ujar bupati di Soreang, Kamis (5/8).

Dadang mengungkapkan, seharusnya Kabupaten Bandung berada di level 2. Namun karena ada aturan aglomerasi Bandung Raya, membuat Kabupaten Bandung menjadi level 4. Pria yang akrab disapa Kang DS itu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

“Belum bisa saya putuskan hari apa dan tanggal berapa (jadwal Pilkades yang baru). Karena kalau kita jadwal, bagaimana kalau tanggal 9 Agustus diperpanjang lagi. Sampai PPKM ini dicabut baru kita bisa melaksanakan,” tutur Kang DS.

Kang DS mengungkapkan tahapan Pilkades yang belum dilaksanakan yaitu kampanye selama tiga hari dan masa tenang selama tiga hari. Kata Kang DS, jadi tinggal tambah hari.

“Jadi kalau putusan dicabut, maka dalam waktu enam hari kedepan langsung dilaksanakan,” ungkapnya.

“Kesiapan panitia sudah matang mengenai tanggal pelaksanaan dan sebagainya. Karena ini kebijakan pusat, ya tidak bisa menolak. Sebab pusat juga punya keinginan yang memang saya rasakan langsung, bahwa setelah ini ada peningkatan di kesembuhan dan penurunan keterisian tempat tidur,” pungkas Kang DS.
Lily Setiadarma

Berita Terkait

Pastikan Stok dan Harga Aman, Bapanas Libatkan Satgas Pangan Polres Brebes dalam Sidak Rutin
PJU Desa Puncak Murni Bantuan Warga Dermawan yang Peduli Desa Puncak
Jamin Keamanan Pangan MBG, Dokkes Polres Brebes Nyatakan Menu di SPPG Gandasuli Laik Konsumsi
Aksi Bersih dan Tanam Pohon, Pemkot Cirebon Perkuat Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir
PGRI Kota Cirebon Dilantik, Wali Kota Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Mentalitas Anak Bangsa
Apresiasi untuk Polres Kuningan: Bantu Warga Kawungsari Penderita Sakit Berat
Polres Cirebon Kota Kawal Harga Beras, Satgas Pangan Turun Langsung ke Pasar Kanoman
Kompensasi Cuma Rp150 Ribu, Pekerja Tanpa BPJS! Proyek Pipa PERUMDA Tirta Raharja Dikecam Warga Margaasih

Berita Terkait

Minggu, 26 Oktober 2025 - 09:43

Pastikan Stok dan Harga Aman, Bapanas Libatkan Satgas Pangan Polres Brebes dalam Sidak Rutin

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 21:01

PJU Desa Puncak Murni Bantuan Warga Dermawan yang Peduli Desa Puncak

Jumat, 24 Oktober 2025 - 16:33

Jamin Keamanan Pangan MBG, Dokkes Polres Brebes Nyatakan Menu di SPPG Gandasuli Laik Konsumsi

Jumat, 24 Oktober 2025 - 16:30

Aksi Bersih dan Tanam Pohon, Pemkot Cirebon Perkuat Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

Kamis, 23 Oktober 2025 - 22:02

PGRI Kota Cirebon Dilantik, Wali Kota Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Mentalitas Anak Bangsa

Berita Terbaru