Kab Bandung | Kontoversinews.- Nilai-nilai fundamental yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia diantaranya adalah apa yang disebut dengan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga yang berkewajiban untuk mensosialisasikan hal tersebut.
H. Yadi Srimulyadi, Anggota MPR RI dari Jawa Barat, pada pembukaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Bandung, Minggu (16/08), menyatakan bahwa dirinya sebagai salah satu anggota MPR Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk ikut mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diemban.
Dia menekankan pentingnya masyarakat Kabupaten Bandung agar menjadikan empat pilar kebangsaan sebagai alat untuk menghadapi dan menangkal dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi terutama yang terkait dengan informasi.
Nampaknya kecepatan perkembangan teknologi tidak sejalan dengan kesiapan sebagian orang untuk menerima dan beradaptasi dengannya. Arus informasi yang mengalir deras melalui berbagai media terutama internet, medsos, televisi dan media lainnya selain memiliki manfaat yang sangat penting juga memiliki sisi kelam yang sangat destruktif, seperti pornografi, hoax, serta konten-konten negatif lainnya.
“Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memfilter pengaruh buruk dari semua itu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan,” imbuh mantan Wakil Bupati Bandung.
Pada acara yang mayoritas dihadiri oleh kalangan muda ini, H. Yadi Srimulyadi juga menekankan pentingnya para pemuda tidak kehilangan jati dirinya sebagai generasi penerus dan tidak menjadi korban gaya hidup yang cenderung berkembang semakin liberal dan hedon.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa ada tiga paradigma yang bisa dijadikan pedoman bangsa terutama generasi muda yang akan mampu membesarkan Bangsa Indonesia secara politik maupun ekonomi. Tiga paradigma tersebut dinamakan dengan “Trisakti” yang Bung Karno Presiden RI yang pertama
Trisakti yang dimaksudkan Bung Karno adalah:
Pertama, “Berdaulat dalam Politik” yang berarti bahwa bangsa Indonesia harus berdaulat secara politik, neo-kolonialisme/penjajahan bentuk baru dalam bentuk intervensi bangsa lain dalam kebijakan negara serta upaya-upaya penguasaan sumberdaya alam oleh pihak asing, sudah tidak lagi bisa ditolelitr dan dibiarkan.
Kedua, “Berdikari dalam Ekonomi” yang berarti dengan Sumber Daya Alam Indonesia yang sangat melipah, semua serba ada, seharusnya Bangsa Indonesa sangat mandiri dan berdikari secara ekonomi, tidak tergantung terhadap produk import. Kebangkitan Ekonomi Nasional masih belum terjadi karenakan tingkat ketergantungan terhadap pranata ekonomi asing sangat tinggi. Ketergantungan yang tinggi terhadap ekonomi bangsa lain berpotensi menimbulkan resesi ekonomi nasional yang berkepanjangan dan tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat.
Ketiga, “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Bangsa Indonesia harus menghormati budaya asli bangsa Indonesia, menghargai nilai-nilai luhur kebudayaan di masyarakat. Gaya hidup liberal, sexs bebas, kehidupan yang individualistis jelas merupakan budaya import yang tidak sejalan dengan budaya bangsa.
“Jika ketiga hal tersebut bisa diimplementasikan oleh Bangsa Indonesia maka niscaya cita-cita kemerdekaan RI akan bisa terealisasi secara utuh,” katanya. (Lily Setiadarma).
