MUSI WARAH kontroversinews.com – Dianggap tidak cakap dalam merumuskan sebuah kebijakan, Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS) akan menggelar aksi besar-besaran.
Aksi tersebut sebagai wujud keprihatinan aktivis diwilayah kabupaten Musi Rawas atas kebijakan yang di keluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Musi Rawas.
Dari berbagai kegiatan yang melibatkan kebijakan DPMD, mulai pelaksanaan Pilkades yang carut-marut di desa Kebur Jaya tahun 2021, kemudian kesalahan nama dan desa cetak suara Pilkades, Monopoli pencetakan kertas suara oleh oknum panitia kabupaten, pelaksanaan kegiatan Bimtek puluhan miliar yang diduga bermasalah dan berujung di gugatnya pihak Pemkab dalam pelaksanaan Pilkades.
Efran salah seorang mentor dari Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS) mencermati permasalahan ini dengan geram mengatakan dalam keterangan persnya sudah saatnya dilakukan reformasi birokrasi total di DPMD Kabupaten Musi Rawas. Rabu (11/05).
” Apa yang dilakukan DPMD Musi Rawas tidak mencerminkan sebuah program yang bersinergi dengan pihak Pemkab, bukannya meringankan beban Pemkab dalam merumuskan kebijakan yang satu pintu dan satu arah tetapi menambah persoalan yang tidak ada habisnya,” ungkapnya.
