Kuningan (KontroversiNews).-Viralnya pemberitaan di media online dan cetak terkait nasib sebagian masyarakat Kuningan yang tergerus oleh program revitalisasi PKL jalan siliwangi serta imbas penutupan jalan siliwangi. Ini semua akibat kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda )dalam mengatur tata kelola Kuningan agar lebih baik dan terta indah.
Dengan adanya hal ini.Ketua Forwades.Suradi angkat bicara.di Sekre Forwades.Senin,6/5/2024.
Saya(suradi)merasa prihatin dengan nasib sebagian masyarakat Kuningan,banyak keluhan para pemilik toko di jalan siliwangi,para pedagang kecil di taman kota,serta para pkl yang di rivitalisasi.
ini semua akibat kebijakan pemerintah daerah(pemda) yang bertujuan baik untuk tata kota yang teratur biar baik dan indah.
Namun yang jadi pertanyaan…?????kenapa kebijakan yang di bikin untuk kebaikan masyarakat Kuningan , tetapi menuai gejolak dan permasalahan di kemudian hari.”heranya”
Masih kata Suradi. Perlu kita sadari bersama dan di pertanyakan juga,
Pembangunan taman kota,perehaban pertokoan siliwangi,pembangunan puspa,serta pemindahan SDN 17 itu semua menggunakan anggaran yang di danai oleh rakyat yang sangat besar.
Masyarakat Kuningan akan selalu patuh akan kebijakan yang telah di tetapkan Pemda Kuningan,namun akibat sebuah kebijakan ada sebagian masyarakat yang di rugikan,ini jelas kajian dan analisa kebijakan yang di keluarkan patut di pertanyakan???????
Kemana para wakil rakyat di gedung rakyat yang gembar gembor mengaku wakil rakyat,namun jeritan sebagian masyarakat Kuningan korban kebijakan seolah olah terlupakan dan di anggap masa bodo,di karnakan sibuk habis pemilu dan sibuk lagi persiapan pilkada.
Mereka yang katanya wakil rakyat menurut saya(Suradi) wakil rakyat yang sudah mewakili semua apa yang di inginkan dan di butuhkan rakyat telah di wakili oleh wakil rakyat(dewan).
Masyarakat Kuningan baru saja di gemparkan oleh predikat Kabupaten termiskin,Kabupaten gagal bayar,namun berbanding terbalik dengan banyaknya penghargaan dari audit internal BPK 8 kali WTP wajar tanpa pengecualian.
Sudah saatnya para intelektual,Akademisi,tokoh masyarakat,Tokoh Agama, control sosial masyarakat,dan seluruh lapisan masyarakat bersatu di dalam menuju perubahan Kuningan yang lebih baik dengan ikut mengawal dan mengawasi setiap kebijakan yang di keluarkan untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kuningan,biar tidak ada lagi yang di rugikan dan tidak menjadi aji mumpung mencari keuntungan dari sebuah program pembangunan,yang berujung merugikan masyarakat Kuningan,”pungkasnya. ***
