Kemenhub mengatur sejumlah aturan untuk moda transportasi yaitu. Pelaku perjalanan antar-kota hanya untuk keperluan esensial dan kritikal, serta untuk keperluan mendesak: pasien sakit keras, ibu hamil, keperluan persalinan, dan pengantar jenazah Covid-19.

Aturan ini berlaku untuk semua moda transportasi baik umum maupun pribadi.

Selain itu, mengutip dari Okezone.com, Kemenhub meminta masyarakat untuk membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat dari perusahaan sebagai syarat perjalanan mendesak.

Untuk pelaku perjalanan jarak jauh di wilayah Jawa-Bali diharuskan menerapkan ketentuan di bawah ini:

1. Jalur Udara: Menunjukkan kartu vaksin dosis pertama, dan hasil negatif PCR yang berlaku 2×24 jam

2. Selain Jalur Udara: Menunjukkan kartu vaksin dosis pertama, hasil PCR (2×24 jam), atau Rapid Test Antigen (1×24 jam).

Artikel Aturan Kemenhub Terkait Syarat Perjalanan Libur Idul Adha pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Para pemudik gelap tersebut diberikan sanksi berupa teguran dan diwajibkan untuk putar balik. Kami hari ini memulai patroli laut dalam rangka pengawasan pengendalian transportasi laut Idul Fitri 1442 Hijriah di wilayah perairan Teluk Jakarta,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Ahmad yang turun langsung ke lapangan menyebutkan bahwa patroli laut dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengendalian transportasi laut Idul Fitri 1442 Hijriah sesuai dengan Surat Edaran Satgas Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dan Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Mengutip dari Antara, saat patroli berlangsung, dia mengungkapkan para petugas mendapati sekelompok warga yang melakukan upaya mudik menggunakan kapal service boat dari wilayah pesisir pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Artikel Mudik Lewat Laut, 3 Kapal Rombongan Pemudik Jakarta Diputar Balik pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

BTS merupakan layanan angkutan umum yang dilakukan pemerintah dengan membeli layanan yang disediakan operator. Dengan sistem ini, pembelian layanan dihitung berdasarkan formulasi biaya pokok yang akan menghasilkan nilai rupiah per kilometer.

Dengan demikian, pihak operator nantinya tetap dibayar berdasarkan nilai tempuh dalam rupiah per kilometer. Sehingga operator tidak lagi beroperasi dengan menggunakan skema kejar setoran yang justru akan membahayakan penumpang.  Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan, rencanannya layanan bus BTS di Bogor akah mulai beroperasi pada Juni mendatang. Dalam periode tiga bulan pertama akan dilakukan sosialisasi, sedangkan jika sukses maka akan beroperasi secara penuh.

Dalam tiga bulan masa sosialisasi ini, tarif yang akan dikenakan adalah Rp0 alias masih gratis. Namun masyarakat tetap harus melakukan tapping meskipun nantinya tidak akan dipotong atau saldo di kartu atau uang elektroniknya tidak akan berkurang.

“Untuk terlaksananya program ini supaya akuntabel, kami akan menggunakan e-ticketing walaupun dalam tahapan sosialisasi karena ini pelayanan dengan tarif Rp0, enggak apa-apa agar masyarakat terbiasa menggunakan e-ticekting,” ujarnya dalam acara Webinar, Rabu (28/4/2021).

Mengutip dari iNews, layanan bus BTS ini akan dikenakan tarif meskipun masih belum bisa disebutkan berapa tarifnya. Namun yang pasti, pemerintah akan memberikan subsidi untuk tarif bus BTS ini agar lebih murah dan terjangkau.  “Begitu demand-nya sudah ada tentunya kita akan memberikan subsidi tapi dengan pengenaan tarif yang ditanggung pemerintah,” ucapnya.

Pada masa ujicoba pengoperasian layanan BTS, akan 75 bus yang beroperasi. Sebanyak 75 bus tersebut akan melalui enam koridor atau rute.  Berikut enam koridor atau rute dari bus BTS yang beroperasi mulai Juni di Bogor: – Terminal Bubulak – Yasmin – Warung Jambu – Baranangsiang / Cidangiang

– Terminal Bubulak – Stasiun Bogor – KRB – Baranangsiang / Cidangiang – Ciawi

– Terminal Bubulak – Stasiun Bogor – KRB – Suryakencana / Empang – Sukasari Lawang Gintung – Ciawi

– Ciawi – Baranangsiang / Cidangiang – KRB – Warung Jambu Pomad / Ciparigi

– Ciparigi – Stasiun Bogor

– Parung Banteng – Warung Jambu melalui R3.

Artikel Gratis Selama 3 Bulan, Cek Rute Bus BTS di Bogor pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Menurut Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi wilayah yang masuk pengecualian itu rata-rata kawasan perkotaan. Transportasi darat dan kereta api masih boleh beroperasi.

adi untuk kawasan perkotaan ada beberapa daerah yang sudah kami skip dan boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan transportasi,” ungkap Budi saat konferensi pers, dikutip Sabtu (10/4).

Pengecualian untuk Transportasi Darat:

1. Medan
2. Binjai
3. Deli Serdang
4. Karo
5. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)
6. Bandung Raya
7. Semarang
8. Kendal
9. Demak
10. Ungaran
11. Purwodadi
12. Jogja Raya
13. Solo Raya
14. Gresik
15. Bangkalan
16. Mojokerto
17. Surabaya
18. Sidoarjo
19. Lamongan (Gerbangkertosusila)
20. Makassar
21. Sungguminasa
22. Takalar
23. Maros.