Kab Bandung | Kontroversinews.-Sejumlah orang tua siwa SD Negeri Percobaan di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung mengeluhkan adanya sejumlah pungutan yang memberatkan mereka. Betapa tidak, sekolah negeri yang menjadi penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan seharusnya membebaskan orang tua siswa dari segala biaya pendidikan itu, memungut Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp 3 juta dan iuran bulanan sebesar Rp 70.000 per bulan.
Salah seorang wali siswa SDN Percobaan sebut saja Joni (42) mengaku dirinya keberatan dengan pungutan tersebut mengingat penghasilannya sebagai pekerja swasta terhitung pas-pasan. “Gaji saya kecil, makanya saya memasukan anak ke sekolah negeri yang seharusnya gratis. Ini malah harus bayar iuran yang tidak sedikit,” ujarnya saat dihubungi Senin (17/9/2018).
Menurut Joni, pungutan itu digadang-gadang terjadi akibat adanya kesekapatan antara orang tua siswa. Namun ia sendiri tak pernah setuju karena menilai hal itu bukanlah bentuk sumbangan atau bantuan, apalagi jumlah uang yang harus dibayarkan sudah ditentukan.
Joni berharap pemerintah Kabupaten Bandung dan aparat terkait bisa mengusut tuntas adanya pungutan di sekolah tersebut. Soalnya ia mendengar bahwa hal itu sudah terjadi selama bertahun-tahun.
Pernyataan Joni ternyata bukan isapan jempol ketika ” Wartawan ” mengonfirmasi sejumlah pihak. Tidak terkecuali salah seorang guru SDN Percobaan, Aat Sumirat.
Meskipun demikian, Aat berdalih jika hal itu bukanlah pungutan melainkan sumbangan. “Sumbangan itu masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan merupakan hasil kesepakatan para orang tua siswa yang dikoordinir oleh komite sekolah,” katanya.
Aat menambahkan, sumbangan itu bermula ketika SDN Percobaan berubah dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional menjadi sekolah biasa seperti SD lainnya pada 2013 lalu. Sementara ketika itu, SD Percobaan sudah banyak kegiatan tambahan yang terbiasa menggunakan dana yang dipungut dari orang tua siswa.
“Waktu RSBI itu kan memang diperbolehkan untuk memungut, tetapi saat dihapuskan kami kelabakan. Kami akhirnya harus menghapus beberapa program kegiatan, namun ditolak oleh orang tua siswa,” tutur Aat.
Dari situlah, kata Aat, orang tua siswa melalui komite sekolah akhirnya sepakat untuk menggalang dana iuran untuk meneruskan pembiayaan program peninggalan RSBI. Kesepakatan serupa pun terus berlangsung hingga penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018.
Ketua Komite SDN Percobaan Cileunyi, Pipin Saripin pun tak menampik ketika ditanya masalah pungutan tersebut. Ia bahkan menegaskan bahwa kesepakatan iuran tersebut terjadi sejak berdirinya SDN Percobaan sebagai RSBI pada 2009.
Pipin pun membenarkan bahwa pada PPDB 2018 ada iuran DSP sebesar Rp 3 juta dan iuran bulanan Rp 70.000. Namun ia mengklaim bahwa hal itu berdasarkan musyawarah orang tua siswa sebelum tahun ajaran baru dimulai dan tak satu pun yang menyatakan keberatan.
“Ini kan muncul karena orang tua tidak menginginkan program sekolah dihilangkan. Ini hasil musyawarah dan mufakat dan selama saya menjadi Ketua Komite Sekolah, tidak ada yang keberatan,” kata Pipin.
Pipin menambahkan, kesepakatan angka Rp 3 juta pun datang langsung dari para orang tua setelah disodori RKAS yang memuat kebutuhan pembiayaan program unggulan sekolah tersebut. Namun angka itu tak mengikat dan bahkan mereka yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk membayar.
Di sisi lain Pipin tak menampik jika SDN Percobaan memang menerima BOS. Namun jumlah BOS tersebut tidak cukup untuk semua program yang diselenggarakan di sekolah itu.
Menurut Pipin SDN Percobaan Cileunyi saat ini hanya memiliki 15 guru PNS. Sementara sisanya 33 guru merupakan tenaga honorer.
“BOS itu hanya cukup untuk petugas kebersihan dan keamanan. Untuk mempertahankan kualitas pendidikan di sana, diperlukan guru honorer yang perlu diberi kesejahteraan,” kata Pipin. ( Lily Setiadarma)
