Meski adanya otsus yang berpihak, namun masih terjadi kesenjangan dalam pebangunan SDM di Papua.
“Adanya otonomi daerah, mampu membuat masyarakat Papua semakin berdaya. Namun realitanya masih kesulitan dan kita sedih sebab ada pembangunan fisik namun masyarakat belum terlayani dengan baik,” jelas Paulus.
Waterpauw mengaku prihatin, sebab selama ini, menurut pengamatannya pembangunan fasilitas publik gencar dilakukan, tetapi tidak dapat diakses oleh masyarakat.
“Di kampung sudah ada Puskesmas Pembantu (pustu), dan di kota ada puskesmas dan rumah sakit, namun masih ada masyarakat yang sakit dan terabaikan,” btutunya dilansir daro Tribunnews.com.
Sekadar diketahui, webinar tersebut diikuti Sekretaris Jenderal Dewan Rakyat Papua Abah Thaha Alhamid, Akademisi Universitas Indonesia Dr Margaretha Hanita, dan Ketua PWNU Papua Dr Toni Wanggai perwakilan masyarakat Papua.
Selain itu dari perwakilan masyarakat, turut hadir Pendeta Fedy H Thom dan penggiat isu HAM dan Lingkungan, Muhammad Ridha Saleh.(*)
