Apel gabungan tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD serta para ASN yang ada di Kabupaten Samosir.

Dalam sambutannya, Bupati Samosir mengajak seluruh ASN agar melakukan sinergitas untuk menjadikan Samosir sejahtera.

“Sesungguhnya kehadiran kita adalah sebagai pelayan masyarakat, saya ingin wilayah kabupaten Samosir jadi wilayah yang bebas korupsi,” ujar Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom.

Dia ingin dalam sistem pemerintahan yang pro perubahan dimaksud agar para ASN loyal dalam melayani masyarakat.”Bapak ibu tidak perlu terlalu loyal kepada kami, tapi kami meminta kepada bapak dan ibu agar loyal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Demikian juga dengan Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, Dia berharap kinerja nyata dari para ASN yang ada dijajaran Pemerintah kabupaten Samosir.Dia tidak menginginkan ada yang ambil muka kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Dia berharap supaya seluruh ASN dapat mengerjakan apa yang menjadi program Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye.(ps)

Artikel Vandiko Gultom dan Wakil Bupati Martua Sitanggang Inginkan Samosir Wilayah Bebas Korupsi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Hal itu disampaikan Bupati Samosir Terpilih Vandiko Timotius Gultom ketika dikonfirmasi wartawan pada Kamis, 22 April 2021.

“Niat kita baik untuk berdiskusi dengan teman-teman OPD terkait pembangunan kedepannya sehingga dapat terwujud visi mis kampanye kita,” ujar Vandiko Gultom.

Sehingga menurut Vandiko Gultom, pasca pelantikan roda pemerintahan dapat segera melakukan program yang telah ditetapkan.

“Jadi, pasca pelantikan semua gerbong dalam lokomotif yang kami pimpin dapat langsung bergerak untuk mensejahterakan rakyat Samosir,” tegas Vandiko Gultom

Sementara itu, Ketua Pokja Transisi Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih, Mangindar Simbolon menegaskan tidak ada yang salah dalam pertemuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tim transisi, sebab sebelumnya sudah ada kesepakatan antara bupati terpilih Vandiko Gultom dengan Pemerintah Daerah hingga para pimpinan OPD.

“Sebelum ada pertemuan ini, Bupati terpilih Vandiko sudah sepakat ada pertemuan dengan OPD, dan kami sebagai tim transisi langsung mengundang OPD untuk berdiskusi tentang program kerja Vandiko dan Martua Sitanggang,” katanya saat ditemui, Rabu (21/4/2021) tadi malam.

Bahkan diakui Mangindar, lewat saran dari berbagai pihak supaya pertemuan dengan para OPD dibuat sore hari, dan saran itu dilakukan tim transisi dengan menggelar diskusi pada sore hari pada Rabu (21/4/2021) hingga Kamis (22/4/2021) hari ini.

“Tidak ada kekeliruan  dalam pertemuan dengan para OPD Pemkab Samosir, sebab setelah dilantik menjadi Bupati Samosir, Vandiko akan bekerja dengan cepat untuk melakukan perubahan dan perubahan demi Samosir semakin baik” ujar Mangindar Simbolon.

Target Vandiko adalah peningkatan pelayanan publik. Dan, dalam 100 hari kedepan mensinkronisasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lalu mendata siswa siswa berprestasi, sehingga pertemuan dengan para OPD untuk memudahkan Vandiko dan Martua bekerja dengan cepat,” tambahnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Samosir Ober Gultom juga menerangkan, tidak ada yang dirugikan dalam pertemuan tim transisi dengan OPD Pemkab Samosir, sebab semua pembiayaan berasal dari dana swadaya dari tim Vantas bukan dana pemerintah.

Tidak itu saja, duduk sama rata dan mendengarkan semua masukan dari OPD Pemkab Samosir menjadi penyemangat Vandiko untuk melakukan visi dan misinya yang mengusung pro perubahan. Oleh karena itu, Ober menegaskan setelah dilantik, semua OPD Pemkab Samosir adalah gerbong perubahan dan OPD harus bisa melupakan yang lama dan fokus pada hal hal yang baru.

“Apa salah berbuat baik, mengundang, berdiskusi, duduk sama untuk perubahan Samosir yang baik, ibarat sebuah pesta, sebelum pesta, ada pertemuan menyatukan persepsi, jadi saya pikir tidak ada yang salah,” terangnya.

Sebelumnya, pada undangan pertemuan dengan para pimpinan OPD yang dilakukan tim transisi Bupati Samosir terpilih Vandiko Gultom dan pasangannya Martua Sitanggang mendapat perhatian dari masyarakat Samosir hingga para perantau.(ps)

Artikel Vandiko Timateus Gultom Undang Diskusi OPD Untuk Perubahan Samosir Yang Maju pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dedi berpendapat , pertemuan dengan SKPD dan juga seluruh Camat membahas masalah wilayah Tegal Luar Kec Solokan Jeruk Kab Bandung terutama kunjungan pa Menko Aripin dan Menteri Perhubungan dan juga pa Gubernur kaitan Kereta Api Cepat diharapkan 2023 bisa beroperasi dengan rute Jakarta -Bandung .

Kebetulan Tegal Luar termasuk wilayah Kab Bandung dan sekarang sedang diproses RDTR ,karenaTegall Luar selain deponya Kereta Cepat dan juga menjadi Transit Orientit Developmen (TOD) makanya kami hadir kapan penyelesaiannya .

Artikel Konsolidasi PJ Bupati Bandung Bersama OPD Di Gedung Moh Toha pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Penunjukan Dedi Taufik yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar dilakukan seraya menunggu tanggal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan yang jatuh pada akhir April nanti.

Seperti diketahui, penetapan dan pelantikan Dadang-Sahrul sempat tertunda karena sengketa pilkada yang dilaporkan pesaingnya, yakni pasangan Nia-Usman. Namun pada 18 Maret lalu, gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pertama penjabat Bupati Bandung sampai dilantiknya definitif itu dilakukan di akhir bulan April, sehingga Dedi Taufik ini sesuai aturan di eselon II bekerja selama dua hingga tiga minggu, kalau tidak ada perubahan,” ujar Ridwan Kamil usai pelantikan.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu untuk melantik Dedi Taufik karena pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Pj Walikota Cirebon. “Sehingga faktor koordinasi, faktor pengalaman itu juga usulan dari kami agar dinamika di Kabupaten Bandung, dekat dengan kota bisa ditangani dengan baik,” katanya.

“Karena banyak dinamika di Kabupaten Bandung, termasuk pariwista dan pak Dedi ini kan Kadisparbud, sehingga bisa melakukan dua kewenangan dalam satu jabatan. Harapannya Ramadan dan mudik semua bisa terkendali dan wilayah pariwisata juga di Kabupaten Bandung,” kata Kang Emil.

Pj Bupati Bandung Dedi Taufik mengatakan mendapatkan lima tugas yang tertuang dalam Permendagri No 131, di antaranya memakmurkan masyarakat dan menjaga ketertiban dan keamanan.

“Kemudian juga jadi ketua Satgas COVID-19, itu yang penting, kemudian pesan pak gubernur ada tiga bagaimana menjaga integritas ASN, membuat SDM unggul dan kemudian berkaitan dengan sekarang ini kaitan dengan mudik lebaran, persiapan itu di tempat-tempat wisata. tiga hal itu perlu akselerasi dan perlu percepatan, hari ini saya konsolidasi dengan OPD, dan tadi juga dengan pak Sekda, Pj Sekda bagaimana konsolidasi internal,” tuturnya.

Ia pun akan bersafari ke tempat-tempat wisata di Jabar untuk memantau daya tarik dan pengembangan potensi wisata di Kabupaten Bandung untuk ke depannya. “Tiap Senin kan ada rapat koordinasi gubernur dengan kota dan kabupaten, itu yang perlu kita jaga karena covid belum berlalu kita juga harus jaga di lapangan,” ucap Dedi dikutip dari Detikcom.***AS

Artikel Ridwan Kamil Lantik Dedi Taufik sebagai Penjabat Bupati Bandung pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Bobby pun tak segan-segan mencopot kepala dinas yang membangkang, yang tidak mampu bekerja secara maksimal.

Sebelum melakukan tindakan tegas, Bobby pun mengaku sudah memanggil seluruh pimpinan OPD Kota Medan untuk melakukan konsolidasi internal di Pemerintahan Kota Medan.

Pemko Medan meminta kepala OPD untuk mengikuti sistem kerja yang sudah diterapkan yang tertuang dalam bentuk perjanjian.

“Kami sudah sampaikan bagaimana sistem kerja kami ke depan. Jika memang tak mampu, kami akan cari orang lain di posisi tersebut,” kata Bobby, Kamis (25/3/2021)

Bobby mengatakan, seluruh Kepada Dinas di jajaran Pemko Medan harus mampu berkolaborasi dalam membangun Kota Medan.

Menantu Presiden RI Joko Widodo ini tidak mau ada kepala dinas yang bekerja sendiri-sendiri.

“Kami minta seluruh perangkat untuk tidak memikirkan program kerja secara sendiri-sendiri, namun harus saling kerja sama antar instansi,” ujar Bobby pada Tribunnews.

“Jangan hanya pikirkan kedinasan dia saja. Tapi dia harus bisa menjalin komunikasi dengan antar OPD, DPRD Kota Medan, Forkompimda, dan pihak-pihak lainnya,” terang Bobby.

Selain itu, Bobby juga meminta seluruh kepala dinasnya untuk lebih aktif turun ke lapangan mendengarkan keluhan masyarakat.

Kalau nantinya ada keluhan warga yang sudah menahun disampaikan tapi tidak ditindaklanjuti kepala dinas, Bobby tentu tidak akan tinggal diam. “Saya juga minta mereka untuk tidak kaku dalam bekerja dan turun langsung ke lapangan,” tegasnya.***AS

Artikel Wali Kota Medan Akan Mencopot OPD Kota Medan yang Tidak Mampu Bekerja Maksimal pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Meskipun begitu, mereka tetap menerima gaji dan tunjangan. Hal ini diketahui usai adanya validasi data ASN di Pemerintah Kabupaten Mimika. Perbuatan anak buahnya itu membuat Bupati Mimika Eltinus Omaleng geram.

Alhasil, mereka terancam dipecat. Sekretaris Daerah Mimika Michael Gomar menyatakan siap mengirimkan surat resmi kepada 280 ASN yang bertahun-tahun tidak pergi ke kantor.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng geram usai mengetahui hasil validasi data aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Mimika. Hasil validasi tersebut memaparkan bahwa ada 280 ASN di Kabupaten Mimika, Papua yang tidak pernah datang ke kantor untuk bekerja.

Hal ini dilakukan sejak bertahun-tahun. Mereka berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), baik pemerintah distrik maupun kelurahan. Di antara jumlah tersebut terdapat pejabat eselon III dan IV. Yang membuat Eltinus tambah marah adalah para ASN itu tetap menerima gaji dan tunjangan.

“Ada 280 ASN yang tidak pernah masuk kantor bertahun-tahun, tapi tetap menerima gaji dan tunjangan. Saya sudah perintahkan Sekda untuk segera memanggil mereka. Jika sampai tiga kali dipanggil tidak juga menghadap, ya terpaksa harus diberhentikan,” ujarnya yang dilansir dari Kompas.

Sekretaris Daerah Mimika Michael Gomar mengaku siap mengirimkan surat resmi kepada 280 ASN yang pernah peregi ke kantor itu. “Ini untuk pembelajaran kepada semua. Jangan seenaknya tidur-tiduran di rumah, lalu tiap bulan terima gaji enak-enak tanpa bekerja,” kata Eltinus.***AS

Artikel Tetap Gajian, 280 ASN Mimika Tak Pernah Masuk ke Kantor pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pantas Marroha Sinaga selaku pimpinan rapat menyampaikan, Ranperda yang telah ditetapkan dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2021 dapat dibahas secara sebaik mungkin, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberpihakan pada masyarakat dan mendukung kemajuan Kabupaten Samosir.

“Kami berharap, dapat bersinergi dalam menuntaskan pembahasan ranperda ini dalam masa sidang pertama ini,” ujarnya.

Adapun beberapa Ranperda yang menjadi prioritas pembahasan yakni Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya.

Seharusnya Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Pangururan akan dibahas, namun karena adanya perubahan beberapa regulasi, maka akan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian terhadap aturan dimaksud.

Rapat kerja menyepakati beberapa hal di antara pimpinan DPRD Samosir, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Samosir, Komisi I, II dan Komisi III, serta Tim Legislasi Daerah akan segera menuntaskan pembahasan Ranperda itu.

Terkait Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah agar difinalisasi terkait norma-norma dan tambahan penjelasan di setiap pasal yang menjadi hasil pembahasan. Sementara Ranperda Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya agar difinalisasi, khususnya terkait hak pemanfaatan dan penegasan terkait tatanan/filosofi Dalihan Natolu.
Kita berharap, Ranperda-Ranperda ini sudah dapat ditetapkan pada akhir bulan April 2021,” sebut Pantas.(ps)

Artikel DPRD Samosir Rapat Kerja Bahas Ranperda di Masa Sidang 2021 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.