Kuningan, 
| Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan menuai sorotan tajam. Sebagai lembaga yang menjadi garda terdepan dalam penyediaan informasi publik, pelayanan yang diberikan justru dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Sorotan ini mencuat setelah adanya laporan warga yang mengajukan permohonan informasi publik melalui surat resmi kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Alih-alih mendapatkan pelayanan sesuai prosedur, pemohon justru menerima respons yang dianggap tidak profesional.
Petugas Diskominfo disebut menyatakan bahwa surat disposisi untuk tanda terima sedang tidak tersedia. Sebagai gantinya, pemohon hanya diberikan secarik kertas tanpa kejelasan status administratif. Kondisi ini dinilai mencengangkan dan mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan.
U. Kastaman, S.Sos, saat dimintai tanggapan, menilai kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian serius. "Sangat memalukan. Seharusnya instansi seperti Diskominpo memiliki sistem administrasi yang jelas, termasuk bukti penerimaan surat resmi," ujarnya, Selasa, (5/5/2026).
Ia juga menegaskan bahwa kondisi ini perlu ditindaklanjuti melalui investigasi mendalam, terlebih mengingat anggaran yang dikelola Diskominpo tidaklah kecil. Menurutnya, lemahnya pelayanan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Ini berbahaya. Jika masyarakat menggugat ke Komisi Informasi Publik, sementara prosedur dasar saja tidak dijalankan, maka bisa menjadi masalah besar," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa buruknya kinerja staf tidak lepas dari tanggung jawab pimpinan. "Kinerja bawahan biasanya mencerminkan arahan dari pimpinan. Ini menjadi potret buruk manajemen di Diskominpo Kuningan," tegasnya.
Ia pun mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja instansi tersebut. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan publik serta memicu konflik di masa mendatang.
"Harus ada tindakan tegas. Jangan sampai ini terus berulang dan merugikan masyarakat," pungkasnya. ***