CIREBON, Kontroversinews | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati dirujak netizen usai komentarnya pada sebuah postingan di media sosial Viral.
Ia dianggap menyinggung salah seorang perempuan pada video tersebut dan dinilai merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan di DPRD Kabupaten Cirebon.
Nana diketahui memberikan komentar pada sebuah postingan Instagram yang memperlihatkan seorang ibu-ibu yang tengah mengikuti sebuah aksi demo di Cirebon.
Dirinya menyebut kata diskriminatif yang ditujukan kepada sosok wanita dalam video tersebut dengan kata-kata berikut "Lagian siapa yang mau ngasih lo makan ???? Udah GEMBROT !!!" cuit Nana di sebuah kolom komentar.
Rencana Aksi Demo di KPK RI, Massa Desak Laporan Dugaan Korupsi di Kuningan Segera Ditindaklanjuti
Komentar Nana tersebut diduga sudah dihapus, namun ternyata banyak netizan yang sudah mengabadikan. Sehingga beberapa akun media sosial pun memposting ulang dengan memberikan kritik, salah satunya yaitu akun Badan Perwakilan Netizen.
Arief Yolando Ketua Umum Bikers Journalist Indonesia (BJI) mengomentari apa yang di lakukan Wakil Ketua DPRD kabupaten Cirebon.
Menurutnya, untuk sekelas Dewan sangat tidaklah pantas melakukan hal tersebut. Apalagi dilakukan di salahsatu Media Sosial yang ramai di gunakan masyarakat dan ini akan mengurangi elektabilitas dan kredibilitasnya sebagai pejabat.
"Jelas tidak pantas seorang Pejabat menulis hal tersebut meskipun akhirnya dihapus kembali. Disamping menyinggung masyarakat, hal itu sangat bertentangan dengan karakteristik masyarakat Cirebon yang berkiblat dengan adat ketimuran," ujarnya.
Lanjut Arief, selanjutnya Nana sebagai pejabat publik memberikan contoh prilaku yang baik kepada bawahannya di DPRD dan umumnya masyarakat Kabupaten Cirebon.
"Nana harusnya belajar dari perkara-perkara yang sama tempo dulu. Dimana ada anggota DPRD yang melecehkan profesi Wartawan kala itu, sehingga menggangu Kondusifitas kewilayahan," jelasnya.
Arief berharap, ada teguran bahkan peringatan yang keras diberikan kepada Wakil Ketua DPRD kabupaten Cirebon terkait perkara ini. Bila perlu copot jabatannya untuk memberikan efek jera bagi Legislatif yang lainnya di kabupaten Cirebon.
"Beri peringata agar menjadi pengingat untuk yang lainnya bahwa pejabat publik itu harus memiliki etika publik yang baik sehingga segala apa yang dilakukannya tidak menimbulkan permasalahan dan mengganggu Kamtibmas kewilayahan," pungkasnya.
