Di Jawa Barat terdapat 18 daerah yang masih harus menerapkan PPKM Level 4.

Kemudian delapan daerah masuk ke dalam PPKM Level 3 dan satu daerah yang wajib menerapkan PPKM Level 2, yakni Kabupaten Tasikmalaya.

Tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27 Tahun 2021 bahwa jumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 4 di Jabar menjadi 18 daerah, yakni:

PPKM Level 4:

Kabupaten kuningang

Kota Cirebon
Kota Cimahi
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Banjar
Kota Bandung
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Bogor
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Garut
Kabupaten Subang
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Bekasi
Kota Sukabumi
Kota Depok

PPKM Level 3:

Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Pangandaran
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Karawang
Kota Tasikmalaya

Artikel PPKM Diperpanjang, 8 Daerah Di Jabar Terapkan PPKM Level 4 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Saya akan bersurat kepada pak presiden, nggak menunjang program pemerintah Nawacita pemerintah. Kan ini nggak betul dari mana kok dia nggak kena hukuman mati dengan segitu banyaknya barang buktinya,” ujar Prasetio kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Prasetio meminta putusan tersebut dikoreksi. Sebab, kata dia, peredaran narkoba ini berdampak buruk terhadap jutaan masyarakat Indonesia.

“Saya minta kepada pak presiden, untuk putusan tersebut dan KY untuk mengkoreksi apa yang sudah dilaksanakan putusan karena bukan apa-apa sekian juta orang berapa manusia yang akan jadi korban,” ujar dia.

Dia meminta hukum tak dijadikan mainan. Dia mendorong vonis mati bagi para pelaku narkoba tersebut.

Artikel Ketua DPRD DKI Akan Surati Jokowi Terkait Terpidana Sabu 420 Kg Lolos Vonis Mati pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada Pimpinan. Bersamaan dengan itu, pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut,” kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, yang juga termasuk 75 pegawai KPK yang tak lulus sebagai ASN, melalui keterangan tertulis, Senin (17/5/2021).

Sujanarko, yang mewakili 74 pegawai KPK lainnya, menilai pernyataan Jokowi harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK. Menurutnya, para pegawai KPK tersebut berpotensi diberhentikan secara tidak berdasar dan patut karena telah diminta oleh pimpinan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab.

Selain itu, Sujanarko juga meminta pemerintah untuk membentuk tim investigasi untuk mengevaluasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan pimpinan KPK yang dinilainya tidak patut. Menurutnya, hal itu diperlukan agar memastikan tindakan seperti itu tidak terulang lagi.

Artikel Novel Baswedan Minta Pimpinan KPK Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai yang Tidak Lulus TWK pertama kali tampil pada kontroversinews.com.