10 kepala daerah tersebut diantaranya Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Bupati Nabire, Papua, Wali Kota Bandar Lampung, Lampung dan Bupati Madiun, Jawa Timur, Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bupati Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, Bupati Gianyar, Bali, Wali kota Langsa, Aceh, Walikota Prabumulih, Sumatera Barat dan Bupati Paser, Kalimantan Timur.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur 10 Kepala Daerah tersebut melalui surat teguran bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021.

“Bahkan, di beberapa daerah yang termasuk PPKM Level 4, dimana penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh Kepala Daerah,” kata Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga dalam keterangan resminya, Selasa (31/8).

Dalam surat teguran itu, dikutip dari CNN, Tito meminta kepada 10 Kepala Daerah untuk segera membayarkan insentif tenaga kesehatan daerah (Inaskesda). Bila belum melakukan refokusing anggaran, Tito meminta Kepala Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kasto mengatakan realisasi pos belanja Innakesda jadi fokus perhatian Mendagri di dalam memonitor realisasi belanja APBD. Kebijakan refocusing APBD 2021 telah mengamanatkan dari 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021 diperuntukkan untuk penanganan Covid-19. ***AS

Artikel Belum Bayar Insentif Nakes, Mendagri Tegur 10 Kepala Daerah Ini pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ribuan nakes di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum mendapat hak insentif selama 4 bulan, mulai dari Desember 2020 hingga Maret 2021.

Padahal, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 petugas medis berhak mendapat insentif dengan besaran yang bervariasi. Dokter spesialis sebesar Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan di KBB berjumlah 1.618 orang. Terdiri dari 233 dokter, 41 dokter gigi, 670 perawat, dan 674 bidan. Jumlah nakes itu tersebar di 8 rumah sakit, 32 puskesmas, dan 54 klinik swasta.

“Belum dibayar dari Desember sampai Maret bulan ini. Saya dapat kabar malah semua nakes belum dicairkan,” kata Linda (26) salah satu petugas medis di fasilitas kesehatan Kecamatan Cikalong wetan, Jumat 16 April 2021.

Dirinya mengaku sudah sempat mencoba menanyakan perihal keterlambatan pencairan tersebut ke manajemen rumah sakit tempatnya bekerja. Namun dirinya tak mendapatkan jawaban memuaskan.

“Sudah pernah ditanyakan tapi ya jawabannya memang tidak memuaskan, karena mereka juga tidak memberikan jawaban yang detail. Tapi kabarnya memang sudah dianggarkan, hanya belum tahu kapan cairnya,” tuturnya.

Bahkan, sejumlah Nakes mengaku belum mendapat insentif sejak awal adanya Covid-19 atau hampir satu tahun lebih.

“Saya bahkan belum dapat insentif sejak awal mula Covid-19 ada. Katanya mesti mengajukan dulu dan ribet. Jadi mending gak usah,” kata Yani (40) salah perawat di fasilitas kesehatan di Kecamatan Cipatat yang dilansir dari Ayobandung.com.

Tak cuma mengeluhkan soal keterlambatan pencairan insentif, nakes juga kerap mengeluh soal kelengkapan sarana dan prasarana. APD dan alat medis masih jauh dari kata ideal. ***AS

Artikel Ribuan Nakes Bandung Barat Belum Dapat Insentif pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Hal tersebut dikatakan Bobby menanggapi keluhan nakes yang menangani pasien Covid-19 di rumah sakit milik Pemko Medan itu.

“Kita akan upayakan secepatnya. minggu ini dikeluarkan, paling lama minggu depan,” kata Bobby, Rabu (3/3).

Kata Bobby, dana insentif tenaga kesehatan akan disalurkan secara bertahap. Hal tersebut lantaran sumber dana dari pemerintah pusat atau APBN.

Menurutnya, dana yang masuk ke Pemko Medan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran tiga bulan nakes di RSUD Pirngadi Medan. Sedangkan nakes di Puskesmas akan dibayarkan untuk dua bulan terakhir.

Diketahui sebelumnya, tenaga kesehatan di RSUD Pirngadi Medan menggelar aksi protes menuntut agar dana insentif mereka segera dicairkan oleh pihak manajemen rumah sakit.

Dana insentif itu belum mereka terima sejak Mei 2020. Atas kondisi yang dialami, pejuang medis itu melaporkannya ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut memanggil tiga pejabat Pemko Medan terkait persoalan tersebut, ketiganya yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Wiriya Al Rahman, Asisten Administrasi Umum Pemko Medan Rendward Parapat dan Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Efendi.

“Alhamdulillah tadi mereka datang dan menjelaskan terkait dana insentif nakes. Dari penjelasan tadi yang saya tangkap memang seperti dugaan awal kita, yakni uang itu ada tapi tidak bisa dipakai, uang itu ada di kas Pemko Medan,” kata Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, Jumat (19/2/2021) dikutif dari Isntagram era.id.

Menurut Abyadi, dari penjelasan para pejabat di Pemko Medan itu, penyebab tidak dibayarnya intensif nakes RSUD Pirngadi Medan akibat kesalahan tata kelola.

Dana yang diperuntukkan bagi tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 itu tidak didistribusikan dengan waktu yang telah ditentukan.***AS

Artikel Dalam Dua Pekan Wali Kota Medan Berjanji Segera Membayar Dana Insentif Nakes pertama kali tampil pada kontroversinews.com.