“Pemerintah Kota Medan akan melakukan penetapan zonasi PKL karena merupakan bagian dari penataan ruang demi terwujudnya ketertiban, kenyamanan, dan keindahan,” katanya saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin, (19/7/2021).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim.

Wali Kota mengatakan penetapan zonasi PKL diperlukan untuk memberikan payung hukum atas pemberdayaan PKL.

Pemberdayaan PKL, kata dia, sangat selaras dengan kondisi faktual dan perkembangan Kota Medan sebagai kota yang aman, bersih, tertib, dan kota wisata.

Artikel Waklkot Medan Tertibkan Pedagang Kaki Lima Lewat Raperda Penataan Ruang pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Di 100 hari kerja, warga kota masih menunggu janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seperti pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan tidak lagi banjir,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus di Medan, Minggu (6/6).

Namun politisi PKS ini mengapresiasi atas kinerja Wali Kota yang dilantik 26 Februari 2021 karena memiliki semangat kerja yang tinggi dan merupakan generasi milenial, sehingga sempat melakukan beberapa gebrakan di periode 100 hari kerja.

Di antaranya menertibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus pejabat di lingkungan Pemkot Medan terkait pungutan liar, dan penanganan banjir di sebagian kecil wilayah Kota Medan.

“Tapi itu, belum maksimal. Kami terus mendukung kebijakan, dan program Wali Kota yang berpihak kepada masyarakat. Fraksi PKS di DPRD juga siap memberikan saran-saran, dan ide-ide bagi kemajuan pembangunan Kota Medan,” ungkapnya.

DIlansir dari Era.id, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan mengaku akan terus mengawal semua janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar benar-benar diwujudkan kepada warga setempat.

“PKS akan mengawal seluruh program berjalan, dan seluruh janji kampanye agar direalisasikan kepada masyarakat Kota Medan,” tutur Rudiawan.***AS

Artikel Wali Kota Medan Bobby Nasution Belum Wujudkan Janji Kampanye pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Bobby pun tak segan-segan mencopot kepala dinas yang membangkang, yang tidak mampu bekerja secara maksimal.

Sebelum melakukan tindakan tegas, Bobby pun mengaku sudah memanggil seluruh pimpinan OPD Kota Medan untuk melakukan konsolidasi internal di Pemerintahan Kota Medan.

Pemko Medan meminta kepala OPD untuk mengikuti sistem kerja yang sudah diterapkan yang tertuang dalam bentuk perjanjian.

“Kami sudah sampaikan bagaimana sistem kerja kami ke depan. Jika memang tak mampu, kami akan cari orang lain di posisi tersebut,” kata Bobby, Kamis (25/3/2021)

Bobby mengatakan, seluruh Kepada Dinas di jajaran Pemko Medan harus mampu berkolaborasi dalam membangun Kota Medan.

Menantu Presiden RI Joko Widodo ini tidak mau ada kepala dinas yang bekerja sendiri-sendiri.

“Kami minta seluruh perangkat untuk tidak memikirkan program kerja secara sendiri-sendiri, namun harus saling kerja sama antar instansi,” ujar Bobby pada Tribunnews.

“Jangan hanya pikirkan kedinasan dia saja. Tapi dia harus bisa menjalin komunikasi dengan antar OPD, DPRD Kota Medan, Forkompimda, dan pihak-pihak lainnya,” terang Bobby.

Selain itu, Bobby juga meminta seluruh kepala dinasnya untuk lebih aktif turun ke lapangan mendengarkan keluhan masyarakat.

Kalau nantinya ada keluhan warga yang sudah menahun disampaikan tapi tidak ditindaklanjuti kepala dinas, Bobby tentu tidak akan tinggal diam. “Saya juga minta mereka untuk tidak kaku dalam bekerja dan turun langsung ke lapangan,” tegasnya.***AS

Artikel Wali Kota Medan Akan Mencopot OPD Kota Medan yang Tidak Mampu Bekerja Maksimal pertama kali tampil pada kontroversinews.com.