iuran pensiun kepada 97 ribu pegawai negeri sipil (PNS) yang datanya sempat ditemukan belum terverifikasi.

Sejumlah PNS fiktif tersebut ditemukan tidak teridentifikasi ketika dilakukan pendataan ulang PNS (PUPNS) pada 2014. Padahal mereka mendapat gaji dan iuran pensiun, namun tidak terverifikasi status kerjanya.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan pihaknya akan menelusuri kemungkinan malaadministrasi atau kerugian negara yang disebabkan oleh kejadian tersebut.

“Nanti akan ditelusuri lebih lanjut,” katanya, Jumat (28/5).

Namun, Paryono menekankan sesungguhnya kasus tersebut adalah temuan lama yang saat ini sudah berangsur diperbaiki. Ia menjelaskan jumlah PNS yang datanya fiktif sudah berkurang karena sudah melakukan PUPNS susulan.

Ia mengatakan selama PNS tersebut tidak melakukan verifikasi data, maka BKN memberikan konsekuensi pegawai yang bersangkutan tidak bisa melakukan mutasi kepegawaian seperti naik pangkat, pindah atau pensiun.

Namun Paryono tidak menjawab ketika ditanya apakah BKN sudah menemukan potensi kerugian negara yang sudah ditemukan dalam insiden tersebut.

Sama seperti Paryono, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga enggan menjawab. Ia hanya mengatakan kasus tersebut sudah diselesaikan sejak 2016.

“Sudah diselesaikan masing-masing institusinya,” kata Bima.

Bima mengklaim saat ini sudah tidak ada lagi data PNS yang fiktif karena seluruh data tersebut sudah diverifikasi.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan pemerintah harus menelusuri kemungkinan kerugian negara dalam pemberian gaji dan iuran pensiun pada 97 ribu PNS tersebut.

Ia menegaskan jika didapati ada pegawai yang mendapat gaji dan iuran pensiun namun sesungguhnya bukan PNS, maka pemerintah harus menelusuri dan menindak tegas. Guspardi menduga ada persekongkolan di balik kejadian itu.

“Tidak bisa sendiri itu, yang terkucur dana terus menerus, tiap bulan menerima gaji. Bisa saja dia [oknum PNS fiktif] berkolusi dengan institusi atau atasan yang bersangkutan,” tuturnya dilansir dari Cnn Indonesia, Selasa (25/5).***AS

Artikel BKN Telusuri Potensi Kolusi Gaji 97 Ribu PNS yang Datanya Belum Terverifikasi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ia menyebut ada 90 ribu lebih pegawai yang tidak mengikuti Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil/PUPNS dengan alasan akses informasi, sedang tugas belajar, sakit dan lain-lain. Alhasil hal tersebut berpengaruh terhadap pendataan PNS.

“PNS yang tidak mengikuti PUPNS datanya mandek, tidak bisa diakses dan tidak bisa berkembang,” kata Paryono saat dihubungi, Senin (24/5/2021).

Sebanyak 97 ribu data misterius itu ditemukan dari pendataan ulang PNS pada 2014 lalu. Selain itu, mereka juga tidak bisa melakukan apapun terkait dengan mutasi, kenaikan pangkat, ataupun urusan pensiun. Meski demikian, jumlah data misterius itu kemudian sudah berkurang karena adanya PUPNS susulan.

Akan tetapi, Paryono juga tidak menampik kalau masih ada data misterius yang memang jumlahnya belum bisa diketahui.

“Yang tidak misterius, ya, mereka yang mengajukan ke BKN untuk mengkatifkan datanya, yang tidak mengaktifkan data ini yang tidak kita ketahui,” tuturnya.

Untuk menindaklanjutinya, BKN sudah membuat surat ke seluruh instansi beserta datanya untuk segera memeriksa pegawainya yang tidak ikut PUPNS.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkap adanya hampir 100 ribu data PNS yang misterius. Mereka mendapatkan gaji namun sosoknya malah ‘gaib’.

Artikel Penjelasan BKN Terkait 97 Ribu Data PNS Misterius pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dikutip dari Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN) di @BKNgoid, update jumlah pendaftar sekolah kedinasan yang sudah membuat akun sampai Kamis (22/4) mencapai 177.071. Sedangkan yang sudah mantab memilih sekolah kedinasan sudah 91.338. Sementara yang sudah melakukan submit mencapai 50.664 orang.

Pada pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini ada delapan institusi pemerintah yang membuka penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi. Pendaftaran dibuka sejak 9 sampai 30 April dan pada Mei-Juni akan dilakukan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Mengutip dari Sindonews, berikut ini adalah daftar terbaru pelamar sekolah kedinasan di 10 perguruan tinggi dari data yang masuk ke BKN per Kamis (22/4):
1. Politeknik Statistika STIS
– Memilih sekolah: 10.330
– Submit: 8.944
2. Politeknik Keuangan Negara STAN
– Memilih sekolah: 12.300
– Submit 8.446
3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
– Memilih sekolah:20.114
– Submit: 8.301
4. Sekolah Tinggi Intelijen Negara
– Memilih sekolah: 4.966
– Submit: 4.331
5. Politeknik Imigrasi (Poltekim)
– Memilih sekolah:7.428
– Submit: 3.852

6. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
– Memilih sekolah: 6.896
– Submit: 3.517
7. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
– Memilih sekolah: 4.360
– Submit:3.412
8. Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD) Bekasi
– Memilih sekolah: 6.605
– Submit: 2.578
9. Politeknik Siber dan Sandi Negara
– Memilih sekolah: 2.307
– Submit: 1.673
10. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun
– Memilih sekolah: 2.598
– Submit: 777.

Alur pendaftaran sekolah kedinasan dimulai dari:
1. Akses Portal
– Pelamar mengakses portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id kemudian pilih DIKDIN
2. Pendaftaran
– Buat akun SSCN sekolah kedinasan, cetak Kartu Informasi Akun
– Login ke akun SSCN, lengkapi persyaratan
– Cek resume, cetak Kartu Pendaftaran SSCN
– Lengkapi data di web Sekolah Kedinasan jika diperlukan
3. Verifikasi
– Data pelamar diverifikasi
– Login ke akun SSCN, cek status kelulusan seleksi administrasi
4. Pembayaran
– Kode pembayaran didapat jika pelamar lulus Seleksi Administrasi
– Tata cara pembayaran cek di layanan informasi atau web Sekolah Kedinasan
– Kartu Ujian dapat diunduh jika pembayaran telah terverifikasi
5. Ujian Seleksi
– Pelamar mengikuti Ujian Seleksi
– Ketentuan ujian seleksi sesuai dengan persyaratan dan peraturan sekolah kedinasan
6. Hasil Seleksi
– Pengumuman hasil seleksi oleh Panitia Seleksi
– Pelamar dapat memgecek informasi Hasil Seleksi di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2021.***AS

Artikel Update Jumlah Pelamar di 10 Sekolah Kedinasan, Tutup 30 April pertama kali tampil pada kontroversinews.com.