Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) DPD Jawa Barat, Bang Jhoni Panne. Kepada wartawan di sebuah kafe dan resto, Minggu (3/8/2025), ia menyatakan keheranannya.

“Sungguh mengherankan dan menjadi tanda tanya besar bagi kami (LPKN). Ada apa dengan kursi Sekda Kuningan yang dibiarkan tanpa pejabat definitif? Jabatan Sekda itu krusial. Membiarkan posisi ini kosong bisa dianggap gagal dalam tata kelola birokrasi Pemda Kuningan. Ini dapat dikategorikan sebagai abuse of power,” tegasnya.

Menurutnya, Pj Sekda memiliki kewenangan terbatas dalam mengambil kebijakan, sehingga seluruh kewenangan praktis berada di tangan kepala daerah. Hal ini, kata Jhoni, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Bupati harus segera mengambil langkah bijak dan memutuskan status kursi Sekda Kuningan. Jangan dibiarkan menggantung hingga hampir setahun seperti ini,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa LPKN mendapat informasi adanya ketidaksesuaian antara Bupati dan hasil open bidding jabatan Sekda. Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan Sekda bukan jabatan politis, melainkan diisi melalui mekanisme negara, yakni open bidding sesuai regulasi dan menggunakan dana rakyat.

“Kalau mau membatalkan hasil open bidding, ajukan ke Kemendagri dengan dasar regulasi yang sah. Kalau mau open bidding ulang, ajukan juga dengan dasar yang jelas. Atau evaluasi peserta open bidding sebelumnya dan ajukan yang memenuhi syarat sesuai aturan,” sarannya.

LPKN, kata Jhoni, menyayangkan anggaran yang sudah digunakan hingga Rp500 juta untuk open bidding tetapi tidak ada kepastian hasilnya. Ia bahkan menduga proses sebelumnya sarat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta suap untuk memenangkan calon tertentu.

“Kami akan segera menginvestigasi mekanisme open bidding Sekda Kuningan. Kami menduga ada maladministrasi dan praktik KKN serta suap di dalamnya,” ujarnya.

Jhoni menegaskan, di era Presiden Prabowo Subianto, kasus korupsi harus ditindak tegas karena menjadi akar kesusahan rakyat. Jika nanti ditemukan perbuatan melawan hukum, baik maladministrasi maupun praktik KKN, LPKN akan melaporkan temuan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) pusat.

“Sampai hampir setahun, kursi jabatan Sekda dibiarkan kosong, tidak jelas siapa yang akan mengisi jabatan definitif. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” pungkasnya. ***

Artikel Ada Misi Besarkah? Kursi Sekda Dibiarkan “Marakayangan” pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dalam pidato politiknya, Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Bapak Amir Mahfud, menyampaikan sejumlah pernyataan tajam. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ucapannya, “Jangan gagah-gagahan kaya Firaun,” yang ditafsirkan sebagai sindiran terhadap adanya ketidakharmonisan di tubuh pengurus DPC dan PAC Gerindra Kuningan.

Selain itu, Amir Mahfud juga menegaskan bahwa pengunduran diri Ketua DPC sebelumnya bukan merupakan hasil pemecatan dari DPD, melainkan keputusan pribadi. Pernyataan ini memunculkan spekulasi adanya ketegangan internal yang belum selesai di lingkungan partai.

Kekecewaan juga muncul di kalangan kader PAC. Berdasarkan informasi yang beredar, surat keputusan (SK) untuk para pengurus PAC yang sebelumnya digadang-gadang akan diserahkan dalam acara tersebut, ternyata batal diberikan tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi, jumlah peserta yang hadir dinilai sangat minim. Dalam istilah Sunda, hal ini ibarat “coreng cang” — mencoreng muka sendiri.

Ketua DPD Gerindra Jabar juga menyampaikan harapannya agar seluruh elemen DPC dan PAC Gerindra Kuningan kembali solid, demi target kemenangan baik di legislatif maupun pemilihan presiden mendatang.

Dalam bagian akhir pidatonya, Amir Mahfud berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan agar tidak melupakan sejarah perjuangan saat Pilkada dahulu. Ia menekankan bahwa Gerindra berjuang habis-habisan dalam mengamankan rekomendasi dari Ketua Umum Partai. Bahkan, dirinya mengaku sempat meneteskan air mata saat rekomendasi itu berhasil diberikan.

“Jangan lupa kacang sama kulitnya,” pesan politik.

Pidato tersebut dianggap sebagai sinyal keras kepada jajaran pengurus Gerindra di Kuningan, bahwa diperlukan pembenahan internal demi menjaga kekuatan partai ke depan. *** Uus (Boy)

Artikel Silaturahmi Gerindra Kuningan Diwarnai Sindiran Tajam Ketua DPD Jabar pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ia menilai, komentar yang dilontarkan Maferdy justru dapat memperkeruh persoalan yang saat ini sedang dalam sorotan publik. Dalam keterangannya kepada awak media, Yahya Jaya menegaskan bahwa permasalahan di lingkungan Keraton Kasepuhan bukan persoalan sederhana, dan sebaiknya tidak ditanggapi secara sepihak tanpa pemahaman sejarah yang utuh.

“Saya minta siapa pun untuk tidak membuat narasi bebas soal konflik di Keraton Kasepuhan jika tidak memahami konteks dan sejarahnya. Penobatan Kanjeng Gusti Sultan Pangeran Kuda Putih sudah diakui secara resmi dan bahkan disaksikan oleh pejabat daerah, termasuk mantan Sekda Kuningan yang kini menjadi Bupati,” ungkap Yahya.

Ia menyayangkan jika ada anggapan bahwa Sultan tidak memiliki dasar dalam klaim atas tanah eks Pendopo Kuningan. Menurut Yahya, klaim tersebut didasarkan pada dokumen historis dan peta rincik milik Kesultanan Cirebon, yang menyatakan bahwa tanah tersebut dulunya merupakan bagian dari tanah ulayat sebelum Indonesia merdeka.

“Kesultanan Cirebon itu adalah entitas kerajaan yang telah ada jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Maka jika ada tanah adat, itu harus dihormati sebagai warisan sejarah. Raffles, Belanda, maupun pihak penjajah lain tidak bisa serta merta menghapus jejak kekuasaan lokal yang sah,” tambahnya.

Ia juga menyinggung ketidaksesuaian status salah satu tokoh yang selama ini mengklaim sebagai Sultan Kasepuhan.

“Kami punya data, bahkan sudah ada putusan hukum, bahwa Lukman Zulkaedin bukan keturunan Sunan Gunung Jati, melainkan turunan Snouck Hurgronje. Bahkan masyarakat adat sudah menunjukkan penolakan secara terbuka di kompleks makam Sunan Gunung Jati,” tegas Yahya.

Terkait tudingan bahwa Sultan Kuda Putih ingin mengambil alih pendopo untuk kepentingan pribadi, Yahya membantah keras. Menurutnya, Sultan justru ingin mengembalikan fungsi pendopo sebagai pusat kebudayaan dan pelestarian tradisi masyarakat Kuningan.

“Beliau tidak ingin pendopo dijadikan lahan bisnis atau disewakan. Justru ingin memfungsikannya sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan spiritual masyarakat. Kesultanan membawa nilai, bukan sekadar simbol,” ucap Yahya.

Lebih jauh, ia mengutip PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 98 Ayat 2, yang mengatur pengembalian tanah eks-swapraja kepada pihak kerajaan untuk dikelola demi kepentingan adat.

“Ini semestinya jadi bahan pertimbangan. Jangan sampai pernyataan yang tidak berdasar justru memicu ketegangan. Mari lihat niat baik Sultan sebagai upaya menjaga warisan sejarah dan budaya,” katanya.

Yahya menutup pernyataannya dengan harapan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana.

“Kami berharap Pemkab Kuningan dan Sultan Sepuh Pangeran Kuda Putih bisa duduk bersama, membangun sinergi demi kemajuan masyarakat dan pelestarian warisan budaya Kuningan,” pungkasnya. ***

Artikel Panglima Laskar Kuda Putih Minta Pihak Luar Tak Berspekulasi Soal Konflik Kasepuhan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Muscab VI dihadiri oleh jajaran pengurus DPC, badan otonom, serta 29 dari 31 Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Bandung. Turut hadir pula para tamu undangan dari 18 partai politik anggota Koalisi Bedas Jilid Dua dan sejumlah tokoh daerah.

Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung, Agus Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Muscab VI. Ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar ajang evaluasi, melainkan bentuk komitmen PBB untuk membangun sinergi politik yang solid di Kabupaten Bandung.

“Terima kasih kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Bupati Bandung, para sesepuh partai, para caleg, seluruh Ketua DPAC, serta pimpinan partai koalisi Bedas Jilid Dua yang hadir atau mengirimkan perwakilan,” ujarnya.

Partai-partai koalisi yang hadir dalam kegiatan ini antara lain:

• PKB

• Gerindra

• NasDem

• PAN

• Demokrat

• PDIP

• PSI

• Perindo

• Partai Buruh

• PKN

• Prima

• Garuda

• Gelora

• serta Relawan Bedas Jilid Dua

Tamu kehormatan yang hadir langsung dalam Muscab ini adalah Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si., yang juga merupakan tokoh sentral dalam Koalisi Bedas.

Tiga Agenda Pokok Muscab VI

Ketua Panitia, Tatus Sundara, menyampaikan bahwa Muscab VI dilaksanakan dalam satu hari dengan agenda yang padat namun substansial. Tiga agenda utama Muscab meliputi:

1. Penilaian dan penerimaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua DPC

2. Penetapan Program Kerja PBB Kabupaten Bandung untuk periode mendatang

3. Pemilihan dan penetapan tiga nama calon Ketua DPC PBB Kabupaten Bandung, yang selanjutnya diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditetapkan satu nama oleh Ketua Umum PBB sebagai Ketua DPC definitif

Muscab kali ini juga diwarnai semangat kebersamaan yang tinggi antar PAC dan badan otonom. Dalam suasana musyawarah yang hangat dan konstruktif, seluruh peserta menyatukan tekad untuk membesarkan PBB di Kabupaten Bandung serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. ***

Artikel Muscab VI PBB Kabupaten Bandung, Siap Kawal Bedas Jilid Dua pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Penetapan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964, yang mengatur pemberian penghargaan dan tunjangan kepada tokoh perintis pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan, sebagaimana dikaji dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Perpres No. 5 Tahun 1964: Pengakuan atas Jasa Perintis

Peraturan Presiden tersebut memuat ketentuan khusus mengenai penghargaan negara kepada tokoh-tokoh yang berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam kerangka hukum tersebut, penunjukan Sultan Sepuh sebagai Ketua LNPKRI tidak hanya merupakan bentuk pengakuan simbolik, melainkan juga penguatan peran tokoh adat dan budaya dalam menjaga semangat kebangsaan di era modern.

Kesultanan Cirebon sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, dan warisan nilai-nilai patriotisme yang dijunjung tinggi oleh para sultan pendahulu.

Kunjungan Resmi ke Arsip Nasional: Memperkuat Jejak Sejarah Kesultanan

Pada Rabu, 25 Juni 2025, Sultan Sepuh beserta rombongan melakukan kunjungan resmi ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi, melestarikan, dan menguatkan dokumentasi sejarah Kesultanan Cirebon yang memiliki kontribusi signifikan dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Sultan Sepuh didampingi oleh sejumlah tokoh budaya, termasuk artis dan pegiat seni budaya Aide Keihl, yang dikenal luas atas dedikasinya dalam pelestarian budaya Indonesia.

“Sangat penting bagi kami untuk menjalin sinergi dengan lembaga arsip negara agar warisan dokumentasi ini tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat diakses publik dan menjadi sumber belajar generasi muda,” ujar Sultan Sepuh dalam sambutannya di ANRI.

Mengenal Sosok Sultan Sepuh Cirebon PNG. Heru R. Arianatareja, S.Psi., M.H.

Sultan Sepuh Cirebon PNG. Heru R. Arianatareja adalah pemimpin tertinggi Kesultanan Cirebon saat ini. Dengan latar belakang pendidikan psikologi dan hukum, ia membawa pendekatan modern dalam kepemimpinannya. Komitmennya dalam memperkuat peran budaya di tengah arus globalisasi tercermin dari berbagai program sosial, budaya, dan pendidikan yang dijalankan di bawah naungannya.

Sebagai Sultan, ia aktif dalam diplomasi budaya, menjaga hubungan dengan lembaga-lembaga negara, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat adat dan pelestarian nilai-nilai luhur Nusantara.

Aide Keihl: Seniman Muda yang Konsisten Dukung Budaya Lokal

Keikutsertaan Aide Keihl, artis multitalenta yang juga dikenal sebagai aktivis budaya, memberikan warna tersendiri dalam kunjungan ke ANRI. Ia mengatakan bahwa pelestarian sejarah bukan hanya tugas pemerintah dan akademisi, tetapi juga dunia seni dan hiburan.

“Saya merasa sangat terhormat mendampingi Sultan Sepuh. Budaya adalah sumber inspirasi dan identitas bangsa. Kita harus menjaganya bersama-sama,” ujar Aide di sela acara, sambil menyerukan pentingnya edukasi sejarah melalui media kreatif.

Sinergi Budaya dan Pemerintah: Harapan untuk Masa Depan

Pertemuan antara Kesultanan Cirebon dan pejabat ANRI menandai langkah awal dalam revitalisasi arsip budaya Nusantara. Beberapa agenda yang dibahas antara lain digitalisasi dokumen sejarah, pemeliharaan fisik manuskrip kuno, dan integrasi arsip kerajaan dalam kurikulum pendidikan nasional.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga komunitas budaya, yang melihatnya sebagai contoh kolaborasi ideal antara lembaga adat dan negara.

“Ini menjadi model sinergi budaya-nasionalisme yang layak ditiru. Kesultanan Cirebon bukan hanya simbol sejarah, tapi juga penjaga nilai-nilai keindonesiaan,” ujar seorang pejabat ANRI yang turut hadir.

Menguatkan Identitas Bangsa Lewat Arsip dan Budaya

Langkah Sultan Sepuh Cirebon dalam memimpin LNPKRI serta mengunjungi ANRI menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan sejarah bukan nostalgia masa lalu, melainkan investasi identitas masa depan. Dengan dukungan lintas sektor, dari seniman hingga institusi negara, upaya ini menjadi harapan besar dalam menjaga jati diri bangsa di tengah dinamika global.

Semangat perintis kemerdekaan yang diwarisi dari para leluhur kini terus digelorakan melalui tindakan nyata: mendokumentasikan, merawat, dan memperkenalkan sejarah serta budaya kepada generasi mendatang. ***

Artikel Aide Keihl Dampingi Sultan Sepuh Cirebon Pangeran Heru R. Arianatareja dalam Kunjungan ke Arsip Nasional pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Turut hadir anggota LPD,ibu pkk dan tokoh masyarakat se desa baros kec arjasari kab bandung yang menghadiri sosialisasi tersebut Adapun yg menjadi nara sumber yaitu Dra.H.Tia fitriani anggota DPRD propinsi jabar II dapil kab bandung dan penyuluhan ini tentang kesehatan jiwa masyarakat.

Kepala Desa Baros H.Asep Sepudin,S,Sos Mengucapkan Alhamdullah atas kedatangan Anggota DPRD Propinsi H Tia dari fraksi Nasdem menyapa warga baros dengan memberikan sosialisasi.dan penyebaran terkait UU No 5 tahun 2018 tentang kesehatan jiwa jadi kita bisa lebih memahami hak hak orang yang mempunyai gangguan jiwa dan di samping kita bisa tahu dan paham terkait apa penyebab penyebab org tersebut bisa kena gangguan jiwa dan harapan kami selaku kepala desa baros terhapad warga desa baros ini bisa lebih sehat jasmani dan rohani sehingga kami lebih fokus untuk membangun hal hal yang lebih baik untuk penanganan hal hal yang bersifat apa namanya Evaluasi tentang informasi yang ada tentang gangguan jiwa dan saya udah koordinasi dengan ibu H tia ada dua orang yang insya alloh akan lebih diobati dengan dan juga faktor turunan untuk sementara ini kita hadapi dengan program desa yang ada dan selanjutnya kita meminta bantuan kepada pemerintah yang lebih lanjut ” ungkapnya.

H.Tia memaparkan sosialisasi ini pertama tama silaturahmi dan membawa perda no 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa saat ini dimanapun kita menyadari tentang adanya gejala gejala ini dan berbicara tentang bagaimana kewajiban dari propinsi maupun pemerintah bisa diperlakukan secara manusiawi mendapatkan haknya dan juga mendapatkan pemberdayaan yang diperlukan sehingga di harapkan dengan adanya sosialisasi ini tentang kesehatan jiwa ini bisa di kendalikan lagi tingkat stres pada masyarakat dan juga akan lebih paham dengan adanya peraturan daerah di jawa barat yang sangat perhatian pada masyarakat untuk bagaimana kesejahteraan dan kesehatan sangat penting “tuturnya

“Kesehatan ini juga sangat penting misal di sebuah rumah tangga ada anak yang punya teman khayal terkadang di ikuti oleh org tuanya tapi lama kelamaan juga ada anak yang hanya terbiarkan sehingga hal tersebut asik dengan dunianya sendiri dengan yang lain dengan lingkunganya ini adalah gejala hal awal yang sebelumnya tidak perlu terjadi sehingga tidak menyikapi dengan kenyataan sebetulnya bagaimana pemberdayaan itu bersifat juga melatih kepada masyarakat yang mengalami gangguan ini ungkap “H.Tia

H Tia mengatakan bagaimana cara berapa banyak artistik yang ada tontonan salah satu oleh pemerintah pencegahan yang penting kepada orang tua harus memperhatikan ke aehari harian anak dan berkomunikasi terhadap anak sehingga bisa diselamatkan dengan hal seperti Narkoba dan permainan Gadget/ HP untuk tidak semakin parah kebersamaan dengan keluarga itu sangat besar dan penting untuk berkomunikasi dan kepada masyarakat sudah saatnya kita mengutamakan keluarga” ungkapnya** ( TZ )

Artikel Hj. Tia Fitriani Menyapa Warga Baros pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Peluncuran program ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya antara Bupati Kuningan dan BP Taskin RI. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Kuningan masih berada pada peringkat kedua termiskin di Jawa Barat, sehingga perlu dukungan program strategis dari pemerintah pusat.

Ketua BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, mengatakan Kuningan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan industri.
“Kuningan ini agraris, tapi potensinya bisa naik kelas menjadi industri pertanian berbasis kerakyatan,” katanya saat berdialog dengan masyarakat di Desa/Kecamatan Cimahi.

“BP Taskin akan terus menyambangi daerah-daerah miskin untuk mengenali langsung persoalannya, sekaligus menggali potensi lokal yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Desa/Kecamatan Cimahi di sini melihat masih banyak masyarakat hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka juga butuh sentuhan perhatian dari pemerintah, dan akses yang lebih baik ke layanan dasar dan teknologi.

Budiman menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya fokus pada sektor pertanian. “Kita juga akan mendorong dari sisi pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat seperti UMKM dan industri rumah tangga. Semua harus saling mendukung,” ujarnya.

Bahkan pada kesempatan itu, BP Taskin turut mendemonstrasikan pemanfaatan teknologi drone pertanian. Drone ini merupakan inovasi BP Taskin yang dapat membantu petani dalam menyemprot pupuk dan insektisida, sekaligus menghemat waktu dan biaya produksi. “ Ini bagian dari strategi menjadikan masyarakat petani lebih mandiri, efisien, dan sejahtera,” katanya.

Bupati menyampaikan, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di Kabupaten Kuningan. Meski mengalami penurunan dari 12,78 persen di tahun 2022 menjadi 11,88 persen pada tahun 2024, angka ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (7,46 persen) maupun nasional (8,57 persen). Bahkan, Kuningan masih berada di posisi dua terbawah di Jawa Barat.

“Penanganan kemiskinan memerlukan kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya sinergi program dari pemerintah pusat yang mampu memperkuat upaya-upaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan yang lebih tepat sasaran,” terangnya.

“Tipologi kemiskinan di Kabupaten Kuningan secara umum menunjukkan korelasi erat dengan tingkat pengangguran. Data menunjukkan bahwa 69,26 persen penduduk miskin berasal dari kelompok yang tidak atau belum bekerja, disusul oleh buruh harian lepas (11,96 persen), pedagang kecil (6,63 persen), pegawai swasta (5,87 persen), dan petani (5,17 persen),” sebutnya.

Kecamatan Cimahi, disebutkan Bupati Kuningan, menjadi salah satu lokus penting pengentasan kemiskinan, dengan penduduk miskin yang didominasi oleh kelompok belum bekerja (62,26 persen), pedagang kecil (13,26 persen), petani (11,14 persen), dan pekerja lepas (9,01 persen).

Adapun dalam kunjungan lainnya Budiman Sujatmiko, diawali ke SD Mekarjaya, pameran UMKM di Desa Cimahi, dan dialog dengan masyarakat sekitar, OPD dan Kepala Desa, dan ke rumah warga yang tidak layak huni.

Kunjungan ini diakhiri dengan pengukuhan kepengurusan Bakti Taskin se-Indonesia secara Virtual oleh Ketua BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, berlangsung di Teras Pendopo. Selaku Ketua Bakti Taskin Kabupaten Kuningan, Hj. Ela Helayati, S.Sos. (IKP/ds)

Artikel Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Luncurkan Program Pengentasan Kemiskinan di Kab Kuningan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pasaman (Kontroversinews)- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa pihaknya telah mengintensifkan pengawasan dengan menyiapkan seluruh jajaran pengawas ad hoc menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

“Sudah ada laporan-laporan dugaan pelanggaran yang diproses. Kami menyiapkan seluruh pantia pengawas (panwas) ad hoc yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan PSU,” kata Bagja saat ditemui awak media di TPS 010, Pasaman, Sumatera Barat, Jumat malam.

Saat ditanyakan mengenai substansi laporan yang masuk, Bagja menyebut dugaan pelanggaran terkait dengan Undang-Undang Pilkada, khususnya Pasal 71 ayat (3) maupun ayat (1).

Pasal ini mengatur larangan bagi pejabat petahana untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

“Ada dugaan pelanggaran UU Pilkada Pasal 71 ayat 3 atau ayat 1. Kemudian ada masuk laporan lagi. Kami sedang tunggu laporannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juita mengungkapkan dugaan pelanggaran telah terjadi sejak sebelum masa kampanye dimulai.

“Kalau dari sebelum tahapan kampanye, ada dua laporan yang masuk. Satu kami register dan kemudian dihentikan. Yang satu lagi, kami jadikan temuan, itu dugaan tindak pidana pemilihan,” tambah Rini.

Temuan tersebut, yang diberi kode Temuan 01, menurutnya, dihentikan pada tahap pembahasan kedua di surat perintah pemeriksaan (SG2) dan tidak dilanjutkan ke penyidikan.

Kemudian, selama masa kampanye berlangsung, Bawaslu Pasaman telah menerima tiga laporan tambahan, dan hari ini kembali menerima satu laporan baru.

“Yang terbaru ini dugaan tindak pidana pemilihan, terkait ASN yang menjabat ikut diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah penjabat ASN, yang diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara dalam kontestasi Pilkada.

Bawaslu Kabupaten Pasaman terus melakukan pendalaman dan akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PSU diharapkan tetap berjalan dengan prinsip demokratis, jujur, dan adil.

Kabupaten Pasaman akan melaksanakan PSU pada Sabtu (19/4) besok yang akan digelar di 605 TPS pada 12 kecamatan dengan 218.980 pemilih. ***

Artikel Bawaslu RI intensifkan pengawasan jelang PSU di Pasaman pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Jakarta (Kontroversinews) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berjalan dengan lancar dan sukses.

“Kita ingin apresiasi [kepada] teman-teman semua, karena kami pelajari sudah maksimal. Tapi tentu jangan sampai ada celah bagi timbulnya gugatan lagi, kemudian ada PSU di atas PSU. Maksudnya setelah PSU dilaksanakan, digugat kembali ke MK,” kata Bima kepada awak media di Banjarbaru Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat.

Ia mengatakan hal itu usai acara Pelepasan Distribusi Logistik PSU Tindak Lanjut Putusan MK atas Pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta Jumat malam menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil peran aktif dalam mengawal pelaksanaan PSU sebagai bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bima bersama Wamendagri Ribka Haluk ditugaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk mengawal PSU tersebut.

Menurut Bima, jika PSU kembali digugat dan harus dilaksanakan ulang, hal ini dapat menghambat jalannya pemerintahan dan mengganggu pelayanan publik.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk fokus menyukseskan pelaksanaan PSU, dan tidak lagi berspekulasi atau berandai-andai tentang kemungkinan PSU lanjutan.

“Jadi mari kita tidak melihat ke belakang, tidak juga membaca terlalu ke depan. Kita fokus sampai penyelenggaraan besok,” tambahnya.

Terkait fenomena kotak kosong, ia menegaskan semua sudah diatur dalam regulasi, dan langkah-langkah mitigasi juga telah dipersiapkan untuk memastikan pelaksanaan PSU berlangsung secara profesional dan sesuai prosedur.

“Itu kan [ada] langkah mitigasi ya, supaya penyelenggaraan PSU ini berjalan dengan lebih profesional,” ujar Bima.

Senada dengan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan seluruh tahapan PSU, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, merupakan bentuk komitmen konstitusional untuk menindaklanjuti putusan MK secara bertanggung jawab.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.

“Kami juga meminta [masyarakat] untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari partisipasi kita dalam Pilkada, PSU. Dan yang terakhir tentu kekuatan doa kita bersama semoga PSU besok berjalan dengan lancar dan agenda-agenda pemerintah, agenda-agenda daerah, pembangunan, kesejahteraan, dan seterusnya bisa kita lanjutkan,” ungkap Afifuddin.

Setelah acara pelepasan distribusi logistik, Bima bersama Ketua KPU RI dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 03 dan TPS 08 di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Dalam kunjungan tersebut, Bima menyempatkan berdialog dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ia berharap partisipasi masyarakat meningkat pada hari pemungutan suara Sabtu, 19 April 2025. ***

Artikel Wamendagri Dorong Kelancaran Pelaksanaan PSU Banjarbaru Kalsel pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita,” kata AHY dalam kegiatan TYI bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, kebijakan Trump memancing dunia yang makin terfragmentasi, baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan.

Pengenaan tarif resiprokal AS berpotensi menciptakan aliansi-aliansi baru yang saling bersaing, bahkan dalam konteks yang lebih luas dari perdagangan.

Maka dari itu, TYI merekomendasikan agar Indonesia memperkuat solidaritas ASEAN. Penting bagi ASEAN untuk tidak terpecah oleh agenda masing-masing. AHY pun berpendapat berbagai forum regional, seperti ASEAN+, juga harus dimanfaatkan dengan lebih efektif.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu juga menyampaikan rekomendasi penguatan ekonomi domestik. Pemerintah perlu berfokus pada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja.

Langkah strategis lain yang juga perlu diambil yaitu transformasi dari krisis ke peluang.

“Kita harus bisa mengubah krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity. Kita harus mengembalikan transformasi ekonomi kita serta mempercepat modernisasi dan digitalisasi. Kita juga membutuhkan ekonomi hijau, termasuk transisi energi,” jelasnya.

Rekomendasi terakhir yang ia sampaikan terkait diversifikasi pasar dan mitra strategis. Indonesia perlu mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

“Bersama dengan mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang tidak diskriminatif,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.

Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS. ***ANT

Artikel AHY: RI Harus Bangun Solidaritas untuk Hadapi Kebijakan Trump pertama kali tampil pada kontroversinews.com.