Wakil Wali Kota Ajak Pelaku Usaha Farmasi Kedepankan Keselamatan Pasien

CIREBON, Kontroversinews | Masalah kesehatan bukan sekadar urusan teknis medis, melainkan menyangkut tanggung jawab moral bagi para praktisi farmasi untuk memberikan literasi yang jujur kepada masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CODB) , Antimicrobial Resistance (AMR), dan Pengelolaan Obat di Fasilitas Saryanfar yang digelar di Q Garden, Kamis (22/1/2026). Di hadapan para peserta, Wakil Wali Kota menekankan bahwa peran tenaga kefarmasian adalah garda terdepan dalam melindungi warga dari risiko penggunaan obat yang salah. Ia mengingatkan bahwa distribusi obat bukan sekadar transaksi dagang, melainkan rantai penyelamat nyawa yang harus dijaga integritasnya dari hulu hingga hilir. "Bukan hanya penyedia obat, tapi pemegang amanah keselamatan publik. Ada tanggung jawab moral yang besar untuk mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Kita harus memastikan distribusi dilakukan dengan pengawasan ketat, sehingga tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan yang bisa merugikan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang," ujarnya. Pemerintah Kota Cirebon memberikan apresiasi tinggi kepada Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) Cabang Cirebon atas inisiatif ini. Menurut Wakil Wali Kota, pembaruan standar CDOB 2025 merupakan instrumen krusial di tengah dinamisnya industri farmasi. Kepatuhan terhadap standar ini bersifat wajib untuk menjamin bahwa setiap sediaan farmasi yang sampai ke tangan warga Cirebon tetap aman, bermutu, dan bermanfaat. Selain masalah distribusi, isu resistensi antimikroba (AMR) menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa ancaman AMR kini menjadi perhatian dunia karena dapat melumpuhkan efektivitas pengobatan infeksi. Jika tenaga farmasi tidak disiplin dalam mengontrol penggunaan antibiotik, maka risiko kesehatan di masa depan akan semakin sulit dikendalikan. Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus menciptakan iklim pelayanan kesehatan yang kondusif. Wakil Wali Kota berharap seluruh fasilitas kefarmasian di Kota Cirebon dapat menjadi sarana yang amanah dan profesional. Peserta diminta memanfaatkan kehadiran narasumber dari BBPOM untuk mendalami tata kelola obat yang benar demi memperkuat integritas profesi mereka masing-masing. "Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama. Saya ingin kita semua membuktikan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kefarmasian di wilayah Kota Cirebon benar-benar berorientasi penuh pada keselamatan pasien, bukan sekadar pemenuhan administratif semata," tutupnya. Sejalan dengan hal itu, Kepala Balai Besar POM di Bandung, I Made Bagus Gerameta mengapresiasi sinergi kolektif di Kota Cirebon. Ia menyebutkan bahwa pengawasan obat yang kuat tidak bisa dilakukan sendirian oleh regulator, melainkan membutuhkan komitmen nyata dari para pelaku usaha di lapangan. "Kami sangat bersyukur atas energi positif yang ditunjukkan rekan-rekan di Cirebon. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional serta lemahnya pengawasan distribusi adalah pemicu utama resistensi. Jika hari ini tidak kita tangani secara bersama melalui penerapan CDOB yang ketat dan pelayanan yang beretika, maka efektivitas pengobatan akan terus menurun dan risiko kesehatan masyarakat akan semakin besar," ungkap I Made Bagus Gerameta. Ia menambahkan bahwa peran GP Farmasi sangat penting dalam membina anggotanya agar memiliki kompetensi yang selaras dengan regulasi terbaru. "Sinergi antara BBPOM dan praktisi farmasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk membangun ekosistem kesehatan yang akuntabel di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Cirebon," pungkasnya. **

Wakil Wali Kota Ajak Pelaku Usaha Farmasi Kedepankan Keselamatan Pasien

Komentar (1)

Randy

Berita Rekomendasi

UPTD Keterlantaran dan Disabilitas Baleendah Sigap Tangani Warga yang Membutuhkan Pelayanan Sosial

Sekda Kuningan Terbebas dari Gugatan Rp777 Juta? Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Peringatan Sumpah Pemuda ke-98, Sekda : Pemuda Bagian Penting dari Pembangunan Daerah