Pemkot Cirebon Tegaskan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana

CIREBON, Kontroversinews, Com.– Pemerintah Kota Cirebon kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadapi potensi bencana melalui apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana 2025 yang digelar di Mako Polres Cirebon Kota, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, serta sejumlah jajaran forkopimda dan dinas terkait. Pj Sekda Sumanto menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan seluruh masyarakat. Dengan kesiapsiagaan yang matang, pemetaan titik rawan, serta kerja sama lintas instansi, Kota Cirebon menegaskan bahwa setiap potensi bencana akan ditangani dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi, mulai dari pra-bencana hingga pasca-bencana. “Selanjutnya kita langsung melaksanakan rapat koordinasi agar seluruh jajaran dan masyarakat memahami peran masing-masing, siapa yang bertindak lebih awal, serta langkah-langkah yang harus diambil,” ujar Sumanto. Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga sudah menetapkan masa tanggap darurat bencana mulai 1 Oktober 2025 hingga 30 April 2026 mendatang. Beberapa titik rawan tetap menjadi perhatian, antara lain daerah Jalan Kalijaga, Ciptomangunkusumo, dan Larangan. “Insya Allah dengan normalisasi sungai di Cikenis, Cikalong, dan Sukalila, bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung , risiko banjir dapat diminimalisir,” tambahnya. Selain banjir, Sumanto juga menekankan antisipasi terhadap bencana lain, termasuk longsor di wilayah selatan kota dan angin puting beliung yang berpotensi pohon tumbang sehingga mengganggu aktivitas warga. “Kita harus siap, bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga sejak awal agar potensi kerugian dapat diminimalkan,” katanya. Apel kesiapsiagaan ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkot Cirebon untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana. Sumanto menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. "Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci agar Kota Cirebon tetap aman menghadapi segala potensi bencana," tuturnya. Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menjelaskan bahwa seluruh anggota Polri akan dilibatkan aktif dalam antisipasi bencana. “Seluruh anggota Polri bersinergi dengan pemerintah kota, TNI, serta instansi terkait seperti BPBD, PMI, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Kami membagi langkah-langkah kesiapsiagaan dalam tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana,” ujar AKBP Eko. Ia menambahkan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana menjadi prioritas agar setiap langkah yang diambil lebih tepat sasaran. “Kita tidak mengharapkan terjadinya bencana, tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Pos-pos darurat akan didirikan agar koordinasi lebih cepat, serta layanan kesehatan, sosial, dan keamanan tetap berjalan lancar. Pada tahap pasca-bencana, kegiatan seperti trauma healing, pendataan kerusakan, dan rekonstruksi juga akan dilaksanakan secara terpadu,” jelasnya. Kapolres menambahkan, sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Kota Cirebon, forkopimda, dan seluruh masyarakat Kota Cirebon diharapkan dapat memastikan tanggap darurat berjalan efektif. "Sehingga ketika bencana terjadi, semua pihak sudah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas," harapnya.   (Susmiati)