KAB. BANDUNG, Kontroversinews — Sejumlah warga Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, mengeluhkan ketidaksesuaian data kesejahteraan dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Keluhan tersebut menjadi salah satu alasan digelarnya kegiatan sosialisasi dan aktivasi aplikasi IKD di GOR Desa Sukamukti, Senin (26/10/2026), bersama Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
Kepala Desa Sukamukti, Agus Tajudin, S.Pd., menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan ketidaksesuaian data kesejahteraan yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
Agus mengungkapkan, pihak pemerintah desa hampir setiap hari menerima aduan dari warga yang merasa pengelompokan desil kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Kami sangat terbantu. Selama ini kami hanya bisa mencatat keluhan, tetapi belum memiliki sarana untuk memperbaikinya secara terstruktur. Dengan adanya IKD, kami berharap data pemerintah dapat lebih selaras dengan kondisi nyata di rumah-rumah warga,” ujar Agus.
Warga Korban Kebakaran Sampaikan Terima Kasih kepada Dinsos Kabupaten Bandung dan Provinsi
Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa melibatkan ketua RT, RW, serta kader desa sebagai relawan pendataan. Mereka dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing.
Keterlibatan para relawan ini diharapkan dapat membantu meminimalkan kesenjangan antara data administratif pemerintah dan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Agus juga berpesan kepada seluruh relawan agar melakukan pendataan secara objektif, jujur, dan sesuai fakta. Ia menegaskan bahwa data tidak boleh diisi berdasarkan perkiraan semata ataupun karena adanya permintaan dari pihak tertentu.
“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Tuliskan apa yang benar-benar terlihat dan sesuai kondisi di lapangan. Jangan ada rekayasa,” tegasnya.
Sementara itu, bagi warga yang tidak memiliki gawai atau mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, para relawan diharapkan dapat memberikan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kajene Forest Kuningan Disebut Tak Wajib AMDAL, Kadis PUTR Jangan Sederhanakan Hanya dari Luas Lahan
Menurut Agus, akurasi data kesejahteraan sangat penting karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program dan bantuan sosial. Data yang tidak sesuai berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru berisiko terlewatkan.
Dengan pembaruan dan perbaikan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan dukungan secara lebih tepat, sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan.
Di akhir kegiatan, Agus berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten, Dinas Sosial, pemerintah desa, pengurus RT/RW, dan kader masyarakat dapat terus berlanjut.
Ia juga berharap Desa Sukamukti dapat menjadi contoh dalam upaya membangun pendataan kesejahteraan yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. ***
