CIREBON, 
| Pihak SDN 1 Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, menolak distribusi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipasok dapur SPPG Kedawung. Penolakan dilakukan setelah ditemukan dugaan makanan tidak layak konsumsi karena bercita rasa asam.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa (21/4/2026), saat paket MBG tiba di sekolah. Sesuai prosedur internal, Kepala SDN 1 Kalikoa, Mulyamin, S.Pd.SD, melakukan pengecekan kualitas dengan mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada 558 siswa.
Dalam pengecekan tersebut, ditemukan kejanggalan pada menu telur berkuah yang memiliki rasa asam tidak wajar. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa makanan telah mengalami penurunan kualitas atau tidak segar.
"Atas temuan tersebut, saya langsung menginstruksikan agar makanan tidak didistribusikan kepada siswa demi menghindari risiko kesehatan," ujar Mulyamin.
Pihak sekolah kemudian menghubungi SPPG Kedawung untuk meminta klarifikasi. Perwakilan dapur menyatakan bahwa rasa asam berasal dari campuran sayur kol dan mengklaim makanan masih aman dikonsumsi.
Namun, penjelasan tersebut diragukan pihak sekolah. Menurut Mulyamin, secara umum kol tidak menghasilkan rasa asam dalam kondisi normal, kecuali telah mengalami perubahan kualitas.
Penelusuran lebih lanjut oleh awak media menemukan indikasi ketidaksesuaian. Berdasarkan dokumentasi dari siswa, tidak terlihat adanya potongan kol dalam menu telur berkuah yang dimaksud.
Selain itu, aspek legalitas operasional dapur turut menjadi sorotan. Saat dikonfirmasi, pihak SPPG Kedawung mengakui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, dalam pelaksanaan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional (BGN), setiap dapur penyedia diwajibkan memiliki SLHS sebagai standar kelayakan higiene dan sanitasi.
Ketiadaan sertifikat tersebut memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan verifikasi dari instansi terkait, termasuk otoritas kesehatan setempat.
Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa aspek keamanan pangan dalam program MBG harus menjadi prioritas utama. Kelayakan konsumsi makanan tidak dapat ditawar, mengingat keselamatan ratusan siswa menjadi taruhannya.***