JEPARA -JATENG–Kontroversinews|- Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Jepara Muhammad Ibnu Hajar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2 dan 3 Bandengan, Kamis dinihari.
Camat Se- Kabupaten beserta Satgas MBG di Kecamatan juga melakukan monitoring serentak SPPG yang ada di wilayahnya.
Langkah tersebut untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), Rutinitas kontrol dan pengawasan serta menjawab semua keluhan dan laporan masyarakat, orang tua dan wali murid di Jepara.
Sidak menyasar sejumlah aspek penyelenggaraan MBG. Di antaranya kondisi dapur, kebersihan lingkungan, proses pengolahan makanan, kualitas bahan baku, sanitasi, hingga mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Muhammad Ibnu Hajar yang juga Wakil Bupati Jepara, meminta pengelola SPPG tidak mengabaikan standar kebersihan dan keamanan pangan. Setiap tahapan penyediaan makanan harus dilakukan secara cermat untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat merugikan penerima manfaat.
“Kami menemukan banyak catatan, dan ini harus segera dipenuhi oleh mitra dan Kepala SPPG. Kita beri waktu dua minggu sampai satu bulan, apabila masih belum mengindahkan, kita sampaikan ke BGN, agar diberi sanksi dan evaluasi,”ujarnya.
Selain melihat kondisi dapur, tim juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan. Temuan di lapangan menjadi bahan pembenahan agar kualitas program MBG di Kabupaten Jepara semakin baik.
Ketua Satgas MBG menegaskan, pengawasan tidak berhenti pada kegiatan sidak. Monitoring terhadap SPPG akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program MBG.
"Intinya kita selalu menekankan kepada semua SPPG di Kabupaten Jepara, agar bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) oleh Badan Gizi Nasional,"Jelasnya.
Kepala SPPG dan Ahli Gizi juga diminta mengawasi, agar kejadian keracunan tidak terulang kembali di Jepara.
Program MBG di Jepara diharapkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan distribusi makanan, tetapi juga memberikan jaminan kualitas gizi dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. (Roedj/Diskominfo Jpr)
