Kab. Bandung, Kontroversinews | Reses masa sidang tahun 2025–2026 Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Agus Setiawan, S.H., dari Fraksi PKS Komisi D, berlangsung di GOR RF, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu (20/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri konstituen PKS Kabupaten Bandung dari daerah pemilihan (Dapil) I serta sejumlah tamu undangan dari perwakilan desa di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Dapil I. Dalam pertemuan reses tersebut, sejumlah persoalan yang dibahas antara lain bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurut Agus, salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah Dapil I. Masyarakat mempertanyakan penerapan sistem zonasi dan afirmasi.
“Pengaduan orang tua murid terkait SPMB yang diterapkan pihak Dinas Pendidikan, ada yang jaraknya kurang dari satu kilometer tetapi tidak diterima, sementara yang jaraknya lebih dari satu kilometer justru diterima oleh sekolah. Ini menjadi PR buat saya,” ujar Agus Setiawan, S.H., anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS.
Agus menambahkan, pihaknya telah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk membenahi mekanisme penerimaan melalui jalur zonasi dan afirmasi. Sebelumnya, terdapat empat kategori penerimaan yang waktunya berdekatan. Kini, beberapa tahapan tersebut dipisahkan sehingga terdapat jeda waktu.
“Jangan sampai ketika tidak diterima di jalur afirmasi, otomatis di jalur zonasi juga tidak diterima. Hal itu jangan terulang lagi. Makanya sekarang dari empat kategori, waktunya dipisah sehingga ada jeda,” ujarnya.
Selain persoalan SPMB, Agus juga menyoroti tingginya minat peserta didik untuk masuk ke SMP negeri. Di sisi lain, sekolah swasta mengeluhkan minimnya peserta didik yang mendaftar.
“Hal ini menjadi masukan saya sebagai anggota dewan. Ini sudah dibahas dan dikaji di Dinas Pendidikan. Salah satu cita-cita saya adalah bagaimana sekolah swasta bisa merasakan fasilitas dan dukungan seperti sekolah negeri. Tentunya, sekolah swasta harus mendapat subsidi dari pemerintah,” kata Agus.
Menurut Agus, kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) dari 35 menjadi 50 siswa juga menjadi perhatian. Kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta karena berpotensi mengurangi jumlah peserta didik yang mendaftar ke sekolah swasta.
Gandeng Pelajar, Polres Brebes Gelar E-Sport Championship 2026, Ratusan Tim Ramaikan Ajang Bergengsi
Sementara itu, terkait kebijakan pemerintah pusat, termasuk program Sekolah Rakyat dan persoalan kesehatan seperti BPJS, Agus mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Apa pun kebijakan dari pemerintah pusat, seperti Sekolah Rakyat dan juga kesehatan terkait BPJS, kita dari kabupaten hanya bisa mengikuti dan mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya. ***
