SOREANG | Kontroversinews ,- Jajaran Komisi A DPRD Kabupaten Bandung dengan Asisten Pemerintah Kabupaten Bandung dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mulai melaksanakam rapat koordinasi jelang persiapan menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 di 200 desa di Kabupaten Bandung, Senin (20/5/2019).
Pelaksanaan rapat koordinasi itu dilangsungkan di Ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bandung di Soreang. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung H. Cecep Suhendar turut memimpin rapat koordinasi terkait pembahasan tahapan jelang pelaksanaan pilkades tersebut.
Turut hadir Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung H. Ruli Hadiana, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung H. Tata Irawan, Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Agus Maulana, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung H. Iman Irianto.
Cecep Suhendar menyatakan, pelaksanaan pilkades adalah hajat masyarakat desa. “Sekitar 200 desa di Kabupaten Bandung atau sekitar 1.8 juta jiwa kembali akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak,” kata Cecep kepada kontroveesinews.com sebelum pelaksanaan rapat koordinasi jelang pilkades serentak 2019 di Kabupaten Bandung.
Cecep mengatakan, dalam pilkades ini dilaksanakan secara turun temurun di desa masing-masing. “Pilkades tidak hanya sebagai ajang kentestasi pemilihan kepla desa atau sebutan lainnya. Tapi juga masyarakat merasa bahwa pilkades sebagai hajatnya masyarakat,” jelas Cecep.
Dalam pelaksanaan pilkades itu, imbuh Cecep, di dalamnya ada unsur silaturahmi, pertemuan antara saudara serta sebagai even ekpresi masyarakat untuk mengusung dan mendukung jagonya. “Bahkan mereka rela mengeluarkan materil hasil pertanian atau perkebunan untuk disumbangkan kepada kandidat jagonya. Itu gambaran suasana pillases tempo dulu,” ungkap Cecep.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan pilkades itu, kini sudah banyak mengalami pergeseran paradigma masyarakat. “Kontestasi sering dijadikan ajang pragmatisme, bahkan oleh oknum sering dijadikan ajang taruhan. Sehingga pemeritah pusat mengisyaratkan pelaksanaan pilkades harus serentak secara bergelombang,” ucapnya.
Ia berharap dalam pelaksanaan pilkades mendatang berjalan aman, lancar, sukses tanpa ekses. Pelaksanaan pilkades bisa berjalan seperti pileg dan pilpres 17 April lalu, berjalan aman dan lancar.
“Hal itu akan terjadi pada pilkades mendatang, jika masyarakat serta aparat terkait bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menciptakan pilkades aman dan sukses tanpa ekses,” ungkapnya.
Cecep mengatakan, dalam pelaksanaan pilkades gelombang pertama dan kedua berjalan lancar, meski ada 4 desa bermasalah. Artinya, 20 persen meninggalkan sengketa hingga ke ranah hukum.
“Mudah-mudahan pada pilkades di 200 desa mendatang tak terjadi,” harapnya.
Cecep juga berharap pada pilkades mendatang ada sinergitas antara panitia pilkades di tingkat Kabupaten Bandung dengan di desa. “Ada empat tahap pada pilkades itu, yakni mulai persiapan, pencalonan, pemungutan dan penetapan. Ketika lebih dari lima calonnya, harus ada pelaksanaan seleksi dan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki bidang pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut Cecep menuturkan, dari sisi tahapan dan teknis pelaksanaan diserahkan kepada panitia masing-masing di desa. Panitia yang dibentuk tak boleh mundur di tengah-tengah persiapan.
“Calon yang belum lengkap berkasnya jangan diterima oleh panitia pilkades,” katanya. (Lily Setiadarma)
