BLITAR (Kontroversinews.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak menyebutkan dari 6.100 badan usaha milik desa (BUMDes) di wilayah Jawa Timur, hanya 537 atau 12 persen yang beroperasi dengan baik.
“Ini memprihatinkan mengingat peran penting yang diharapkan bisa diemban BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi desa,” ujar Emil kepada wartawan usai menghadiri pelantikan pengurus persatuan bumdes se-Kabupaten Blitar di Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Sabtu (20/3/2021).
Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dan beragam produk hukum yang menyertainya, BUMDes mendapatkan tempat strategis dalam paradigma pengembangan ekonomi buttom-up melalui pemberdayaan masyarakat desa.
Emil Dardak mengatakan, gagalnya BUMDes mempertahankan kegiatan usahanya dengan baik karena kurangnya profesionalisme baik dalam pengelolaan maupun dalam penyusunan manajemen.
Menurut dia, peran kepala desa terpilih dalam penunjukan anggota manajemen BUMDes tanpa pertimbangan profesionalisme merupakan salah satu penyebab banyaknya BUMDes tidak bisa bekerja dengan baik. “Kata kunci di desa itu satu tambah satu sama dengan empat. Ini karena ada gotong royong,” ujarnya. Faktor kedua, tambah Emil, adalah kurangnya dukungan pemerintah terutama pemerintah desa pada BUMDes. Termasuk di dalamnya adalah dukungan anggaran untuk permodalan usaha BUMDes.
Namun, Emil mengakui, situasi pandemi Covid-19 membuat adanya pergeseran kebijakan alokasi anggaran dalam bentuk pemberian berbagai bantuan kepada masyarakat termasuk bantuan tunai langsung sejak 2020.
Meski tidak menyebutkan angka, Emil menyebut pergeseran kebijakan anggaran pemerintah hingga tingkat desa itu turut mengkontribusi kondisi tidak menguntungkan bagi BUMDes. “Padahal, sebelum pandemi sudah ada arah kebijakan anggaran juga untuk pemberdayaan ekonomi lokal, jadi bukan hanya prioritas pada infrastruktur,” ujarnya. Menurutnya, di masa mendatang pemerintah akan segera memberikan perhatian lebih pada pengembangan ekonomi lokal dimana BUMDes termasuk di dalamnya.***AS